Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG: KEMUNGKINAN PENYADAPAN GETAH PINUS DI HUTAN LINDUNG Subarudi Subarudi; Ngaloken Gintings; Suwardi Sumadiwangsa
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 2, No 2 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Penghentian sementara kegiatan penyadapan getah pinus oleh Perum Perhutani karena perubahan status dari hutan produksi menjadi hutan lindung (sekitar 30%). Hal ini membawa dampak kepada penurunan luas sadapan getah pinus dan sekaligus kepada kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, dimana kegiatan penyadapan ini telah membudaya dan menjadi pekerjaan utama dan sampingan. Oleh karena itu kajian kebijakan tentang kemungkinan pemanfaatan hutan lindung untuk penyadapan menjadi sangat penting. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) penyadapan getah pinus di Hutan Lindung dapat dikatagorikan sebagai salah satu upaya pemanfaatan hutan dalam bentuk pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) oleh masyarakat setempat dengan binaan oleh Perhutani; (2) dari segi yuridis formal, penyadapan getah diperkenankan dan dapat dilakukan hanya pada blok pemanfaatan dengan tidak melakukan penebangan pohon; (3) dari segi teknis penyadapan, penyadapan getah hanya dapat dilakukan dengan metoda penyadapan sersan terbalik (riil method) yang secara teknis tidak akan menyebabkan pohon roboh/rebah; (4) dari segi konservasi tanah dan air, penyadapan getah diperkenankan sepanjang tidak mengabaikan faktor-faktor penyebab terjadinya aliran permukaan dan erosi, seperti lereng lapangan, lapisan tajuk, tanaman bawah, jenis tanah, curah hujan, serasah dan daerah-daerah yang rawan longsor; dan (5) dari segi teknis pelaksanaan, penyadapan getah dapat dilakukan oleh masyarakat atau koperasi. Hal ini tentunya dapat diwujudkan dalam kerangka PHBM dengan sistem bagi hasil yang proporsional antara Perhutani dengan masyarakat.

KAJIAN KEBIJAKAN TATA USAHA KAYU HUTAN RAKYAT: Studi Kasus di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Subarudi Subarudi
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 3, No 2 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten potensial untuk pengembangan hutan 3rak yat di Jawa Barat dengan produksi kayu tahunannya sebesar 325.000 m. Meskipun Ciamis telah mengeluarkan Peraturan daerah (Perda) No. 19 Tahun 2004 berkaitan dengan sistem tata usaha kayu (TUK), sistem TUK tersebut masih memiliki kendala dalam penerapannya di lapangan. Oleh karena itu kajian tentang pasokan dan kebutuhan kayu serta sistem TUK nya sangat dibutuhkan. Kajian ini menggunakan sebuah metoda sintesa terfokus (a focused synthesis method). Hasil kajian menunjukkan bahwa kebutuhan kayu bulat di Ciamis sebesar 2 - 4 kali lipat dari total produksi kayu bulat yang tercacat. Kelangkaan bahan baku kayu ini menuntut sebuah kebijakan restrukturisasi industri kayu di Ciamis. Masalah-masalah yang timbul dalam penerapan TUK adalah: (i) penyuluh kehutanan yang bekerja rangkap sebagai perantara pengurusan dokumen kayu, (ii) pengecekan di lapangan kadangkala tidak dilakukan, (iii) kepala desa hanya menandatangani surat asal usul kayu tanpa verifikasi di lapangan, (iv) pengurusan dokumen masih sulit dan biroktatis. Untuk mengatasi masalah tersebut ada 4 (empat) strategi yang meliputi: (1) penyamaan persepsi tentang SKSHH, (2) sistem TUK sesuai dengan asal usul kayu, (3) sistem TUK yang mudah dan murah, dan (4) revitalisasi peran dan fungsi penyuluh.

TATA KELOLA KEHUTANAN YANG BAIK: SEBUAH PEMBELAJARAN DARI KABUPATEN SRAGEN Subarudi Subarudi
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2008.5.3.179-192

Kebijakan revitalisasi sektor kehutanan, adalah salah satu dari 5 kebijakan prioritas Departemen Kehutanan, masih dilaksanakan setengah hati dan cenderung hanya menjadi wacana belaka karena tanpa diikuti dengan reformasi di bidang pelayan/perijinannya sebagai indikator penentu pencapaiannya. Belajar dari sebuah perubahan dan penyempurnaan proses perijinan di kabupaten Sragen merupakan langkah penting dan strategis karena proses perubahan tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan jumlah pelayanan, peningkatan investasi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Ada 5 (lima) langkah operasional yang harus dilakukan oleh instansi-instansi kehutanan dalam upaya penyempurnaan proses perijianannya yang meliputi: (i) penentuan waktu dan biaya pelayanan, (ii) sosialisasi program Kantor PelayananTerpadu (KPT), (iii) perubahan citra pegawai pelayanan, (iv) monitoring dan evaluasi pelayanan, dan (v) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi. Sedangkan strategi yang perlu diambil dalamupaya operasional SPT di sektor kehutanan meliputi: (i) Membentuk Team Penyusun Rencana SPT, (ii) Membentuk Team Operasional SPT, (iii) Menentukan ruangan loket SPT, (iv) Memasang papan pengumunan terkait dengan SPT, dan (v) Menerapkan sistem pelayanan “online” dalam proses penetapan perijinannya.

KAJIAN KEBIJAKAN HUTAN KOTA: STUDI KASUS DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (DKI) Subarudi Subarudi; Ismayadi Samsoedin
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2012.9.2.144-153

Special Capital Territory (DKI) of Jakarta is known as one of the flood-prone area along with the rise of sea level due to global warming. This condition is worsening with the significant reduction of open green area or known as Ruang Terbuka Hijau (RTH) from 35% in 1965 to 9,3% in 2009. This study on policy development of urban forest in DKI Jakarta is really needed as a learning process for urban developers in Indonesia. This study aims to evaluate the implementation of urban forest policy which has been managed and operated by provincial government (Pemda) of DKI Jakarta. The results showed that development on urban forest is undoubtedly able to decrease the level of vulnerability from flood and at the same time beautify and sustain the green environment. After the release of PP no. 63 in 2002 about Urban Forest and UU No. 26 in 2007about National Land Use, the provincial government of DKI Jakarta has not developed any local regulations related to the regulations above. However, a lot of efforts have been done in the ground to support the development of urban forest through the increase of RTH. The government of DKI Jakarta is still trying to increase the area of RTH consistently by demolishing 93 buildings in the river side of Kalibaru and closing 27 gasoline pump stations for public (SPBU) which are located in the green area and stipulating their function as RTH. Funding can be collected by the Government of DKI Jakarta from various sources such as APBD, APBN, Public Tax and CSR incentives from national and multinational large companies which located in Jakarta, as well as international donors who pay attention to environment conservation.

KAJIAN DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.55/2006 TERHADAP PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN (PUHH) DI HUTAN RAKYAT Epi Syahadat; Subarudi Subarudi
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.2.121-136

Pelaksanaan penatausahaan hasil hutan (PUHH) di hutan rakyat belum tertata dengan baik karena masih belum mampu menjamin kelestarian hutan dan belum optimalnya penerimaan negara atas hasil hutan tersebut. Oleh karena itu kajian PUHH di hutan hak/rakyat sangat diperlukan terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.55/2006 yang berdampak terhadap pelaksanaan PUHH di hutan rakyat. Tujuan dari kajian ini adalah: (i) mengidentifikasi prosedur PUHH di Hutan Rakyat sebelum Permenhut No. P.55/2006 diterapkan; (ii) mengkaji substansi perubahan dan dampak pelaksanaan Permenhut No. P.55/2006; dan (iii) menyusun formulasi penyempurnaan dari Permenhut No. P.55/2006. Kajian dilakukan dengan melakukan tinjauan kebijakan PUHH yang ada, khususnya di hutan rakyat. Hasil kajian menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan PUHH di hutan rakyat cukup baik dan terkendali sebelum Permenhut No. P.55/2006 dikeluarkan. Permenhut ini berdampak pada ketidak jelasan dalam PUHH di hutan rakyat sehingga aturannya perlu disempurnakan agar terciptanya ketertiban, kelancaran, dan tanggung jawab dalam pengelolaan hutan rakyat. Penyempurnaan aturan tersebut perlu memperhatikan: (i) sistem PUHH di hutan rakyat, (ii) permasalahan umum yang muncul dalam PUHH di hutan rakyat, (iii) pemisahan ijin pemanfaatan kayu rakyat, dan (iv) pendelegasian wewenang pengurusan PUHH di hutan rakyat dari Departemen Kehutanan ke Dinas Kehutanan Provinsi.

PERAMBAHAN HUTAN DI TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI : SEBUAH PENDEKATAN SOSIOLOGIS Subarudi Subarudi; Indra A.S.L.P. Putri
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) adalah kawasan pelestarian alam yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki 5 (lima) tipe ekosistem, yaitu ekosistem hutan hujan dataran rendah, hutan pegunungan rendah, savana, rawa, dan mangrove. Ancaman terbesar dari kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayatinya adalah perambahan hutan.Oleh karena kajian tentang perambahan hutan di kawasan TNRAW menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk: (i) mengidentifikasi kondisi dan permasalahan umum TNRAW, (ii) mengkaji karakteristik dan perilaku perambah, dan (iii) menyusun strategi penanganan dan penyelesaian kasus perambahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa TNRAW terletak di 4 kabupaten, yaitu kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, dan Bombana dengan luas kawasan 105.194 hektar. Permasalah utama dalam pengelolaan TNRAW adalah perambahan yang luasnya sudah mencapai sepersepuluh dari total kawasannya. Modus operandi perambahan sangat unik yang bernaung dibawah proses jual-beli lahan dari penduduk asli kepada pendatang (baca perambah hutan). Dari sisi hukum, posisi jual beli lahan sangat lemah dan sudah menjurus kepada tindakan kriminal berupa penipuan dan “mark up” luasan tanah jual beli di kawasan TNRAW. Upaya penyelesaian konflik perambahan hutan di kawasan TNRAW dapat diselesaikan dengan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, penanganan terhadap perambah, dan peningkatan efektivitas pengelolaan TNRAW. Berkaitan dengan penanganan terhadap perambah dapat dilakukan melalui serangkaian tahapan, yaitu: (i) tatap muka dengan masyarakat perambah dan penjual lahan, (ii) meneliti dan klarifikasi surat-surat kepemilikan/penguasaan lahan, (iii) penyelidikan atas kasus-kasus pemalsuan dan tindak kriminal, (iv) penyidikan/pemeriksaan atas kasus penyerobotan lahan, dan (v) sosialisasi hasil kerja tim kepada masyarakat luas terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum.

KAJIAN DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.51/2006 TERHADAP EFEKTIFITAS PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DI HUTAN RAKYAT Epi Syahadat; Subarudi Subarudi
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.2.177-191

Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan rakyat masih mengalami kendala di dalam pelaksanaannya di lapangan, faktor penyebabnya belum diketahui dengan pasti. Akan tetapi keadaan ini berakibat pada pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat menjadi tidak efektif khususnya dalam pengangkutan kayu rakyat. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/2006 terhadap penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat. Kajian dilaksanakan dengan melakukan tinjauan kebijakan penatausahaan hasil hutan yang ada, khususnya yang menyangkut kebijakan penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/2006 tentang penggunaan surat keterangan asal usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak, berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan dokumen angkutan kayu yang berasal dari hutan rakyat, terbukti masih banyak hal yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor kesiapan sumber daya manusianya, dokumen angkutannya, ketentuan tentang jenis kayu yang diangkut di luar ketiga jenis kayu yang tertera dalam permenhut tersebut, pengawasan terhadap pejabat yang dibebani tugas dan lain sebagainya masih perlu disempurnakan, dengan demikian ketertiban, kelancaran, tanggung jawab dalam pengelolaan hutan rakyat dapat tercipta dengan baik. Dengan upaya tersebut maka fungsi penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat yang efektif dalam upaya melestarikan hutan dan mejamin hak-hak negara atas hasil hutan dapat diwujudkan.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search