Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Abd. Kadir W.
Balai Penelitian Kehutanan Makassar, Sulawesi Selatan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PEREMAJAAN KEMIRI ( Aleurites mollucana Wild.) PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG (SEBUAH TINJAUAN KEBIJAKAN PEMERINTAH) Abd. Kadir W.; San Afri Awang; Ris Hadi Purwanto; Erny Poedjirahajoe
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2012.9.3.176-189

Abstract

Pengelolaan sumberdaya alam dalam kawasan taman nasional tidak hanya cukup menyandarkan pada pendekatan teknis, tetapi bagaimana merumuskan dan menyusun kebijakan yang lebih terpadu (komprehensif), interdisiplin, dan berbasiskan kemampuan sumberdaya lokal dengan melibatkan semua stakeholder yang berkepentingan atas sumberdaya alam tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan penjelasan peluang diakomodasinya kepentingan masyarakat untuk meremajakan tanaman kemiri dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN Babul) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros pada Kawasan TN Babul, Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara kepada sejumlah informan kunci. Data dianalisis dengan teknik analisis isi (content analysis ) dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keinginan masyarakat untuk meremajakan tanaman kemiri dalam kawasan TN Babul sulit diakomodasi. Hal ini disebabkan oleh ketidak-konsistenan diantara kebijakan pemerintah yang ada (UU No. 5/1990, PP No. 28/2011 dan Permenhut No. P.56/2006). Untuk itu diperlukan revisi-revisi sehingga dapat diimplementasikan pada berbagai kondisi yang berbeda-beda.
KONFLIK PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA Abd. Kadir W.; Nurhaedah M.; Rini Purwanti
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2013.10.3.186-198

Abstract

Perubahan fungsi sebagian kawasan hutan di Kabupaten Maros menjadi kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN Babul) membawa dampak tersendiri bagi aktivitas masyarakat sekitar kawasan yang dapat memicu terjadinya konflik antara pemerintah dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui konflik yang terjadi dalam pengelolaan TN Babul serta upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat sekitar dalam pengelolaan TN Babul terkait dengan tata batas kawasan dan pemanfaatan sumberdaya alam hutan (SDAH) yang terdapat di dalamnya. Konflik tersebut disebabkan oleh perbedaan persepsi dan pemberian informasi yang kurang benar dan lengkap terkait tata batas kawasan hutan dan pemanfaatan SDAH, belum efektifnya kegiatan sosialisasi kebijakan taman nasional, serta rendahnya tingkat pendapatan masyarakat sekitar kawasan TN Babul. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi dan mencegah terjadinya konflik yang lebih luas adalah dengan melakukan komunikasi dan dialog dengan masyarakat, melakukan sosialisasi kebijakan Taman Nasional dan mendetailkan kegiatan-kegiatan pada setiap zona TN Babul dengan tetap memperhatikan kondisi dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
Co-Authors Erny Poedjirahajoe Nurhaedah M. Rini Purwanti Ris Hadi Purwanto San Afri Awang