Garuda - Garba Rujukan Digital

Usaha Awal Pengembangan Dan Validasi Model Hidrodinamika Di Laut Utara Jawa; Derivatif Model Detail Pasang Surut Dari Model South China Sea Huda Bachtiar; Leo Sembiring
JURNAL TEKNIK HIDRAULIK Vol 6, No 2 (2015): JURNAL TEKNIK HIDRAULIK
Publisher : Pusat Litbang Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pengembangan model sistem dapat digunakan untuk monitoring kondisi perairan maupun dapat digunakan sebagai prediksi kondisi perairan di masa yang akan datang. Model sistem global yang terverifikasi menunjukan tingkat kepercayaan suatu model. Pengembangan model sistem global Pantai Utara Jawa (Model North JaVa sea/Model NJV) merupakan salah satu dukungan terkait upaya pengembangan kawasan pantai terpadu di Jakarta (Program National Capital Integrated Coastal Development/Program NCICD). Model NJV merupakan model resolusi lebih detail dari model South China Sea (model SCS) yang dikembangkan oleh Riset Institut Deltares, Belanda. Sebagai langkah awal, pembangkit utama di batas terbuka model adalah elevasi pasang surut dengan komponen pasut O1, P1, K1, N2, M2, S2, dan K2. Validasi model dilakukan di tiga stasiun; di Teluk Jakarta, Indramayu, dan Porong. Hasil simulasi elevasi pasut secara umum menunjukan tendensi yang hampir serupa dengan data pengamatan, dimana elevasi pasang surut berada di fase yang sama dengan data pengamatan dan amplitudo pasut lebih rendah dibandingkan dengan data pengamatan dengan perbedaan sekitar 0.07-0.10 m. Verifikasi arus pasut dilakukan dengan membandingkan hasil simulasi dengan data TMD yang memiliki komponen pasut yang sama, dimana model TMD merupakan model yang terverifikasi secara global. Dengan jumlah komponen pasut yang sama hasil simulasi menunjukan arah arus pasut dominan cenderung memiliki arah yang sama dengan data TMD, walaupun maginutude arus untuk hasil simulasi lebih kecil dengan data TMD perbedaan rata-rata sekitar 0.01 m/det

The Study Of Coastal Dike Construction For Jakarta Flood Protection Hari Suprayogi; Agus Rudyanto; Leo Eliasta; Huda Bachtiar; Midian Wahyu Tukuboya; Lily M. Limantara
JURNAL TEKNIK HIDRAULIK Vol 8, No 2 (2017): Jurnal Teknik Hidraulik
Publisher : Pusat Litbang Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

National Capital Integrated Coastal Development Program (here in after called NCICD Program) in Jakartas as National Capital City has main function for flood protection and to countermeasure the land subsidence purposes. According to Bappenas (National Planning Agency), the Updated-Masterplan NCICD program has three phases; 1) Critical-phase 2) Mid-term phase 3) Option-phase. The critical-phase sea dike construction is projected to protect Jakarta until 2030. Land subsidence is the main factor that the ciritical-phase of sea dike must be constructed. Jakarta sinks down with the range of 2-20 cm/ year. Therefore, the existing dike level also becomes lower along the time. Three focus area of sea dike construction under Ministry of Public Works and Housing (here in after called PUPR) are Muara Kamal, Kalibaru, and Muara Baru. At the moment, PUPR concentrates in Kalibaru and Muara Baru with the physical construction progress around 48% from the total length 4.,8 km and it will be finished in 2019. These are essential due to many people live there. The construction of typical sea dike is spoon-pile with shifting construction to the sea between 50 m-100 m from mainland with the crest level +4.8 m from Lowest Water Spring. This type is chosen due to its efficiency on spatial and preventing social conflicts. In addition, the space between the main land and the spoon pile will be nourished by the sand to use it for public infrastructure, such as park. The material behind the dike and the toe protection in front the dike is used for stability purposes, avoid scouring, and reducing wave energy interact the dike itself.

IDENTIFIKASI LEVEL KERENTANAN PROVINSI BALI DENGAN METODE PAIRWISE COMPARISON Huda Bachtiar
JURNAL SUMBER DAYA AIR Vol 9, No 1 (2013)
Publisher : Bina Teknik Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Identifikasi kerentanan di Provinsi Bali telah dilakukan menggunakan metode perbandingan berpasangan. Metode ini berdasarkan proses analisis hirarki, yaitu membandingkan suatu elemen objek dengan pembobotan untuk mengklasifikasikan suatu level. Parameter yang ditinjau dalam identifikasi kerentanan ini adalah tata guna lahan, infrastruktur, elevasi, kemiringan, dan kerentanan total. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengevaluasi level kerentanan terhadap parameter yang ditinjau. Identifikasi level kerentanan total tahun 2012 menunjukkan daerah Bali Selatan (Denpasar) memiliki level tinggi karena besarnya populasi penduduk dan lengkapnya fasilitas infrastruktur pendukung pariwisata, sedangkan level rendah terdapat di daerah Bali Utara. Pada tahun 2030, level tinggi dari kerentanan total di Kota Denpasar meluas karena meningkatnya jumlah penduduk dan rencana pengembangan tata guna lahan. Selain itu, level kerentanan di Kabupaten Badung berubah dari level rendah menjadi level moderat karena adanya perluasan area pariwisata. Berdasarkan hasil simulasi dapat diketahui wilayah dengan tingkat kerentanan paling tinggi, yaitu wilayah yang memiliki genangan paling luas. Dalam hal ini, deliniasi wilayah-wilayah tersebut harus tampak jelas pada peta sehingga dapat diterapkan dalam rencana tata ruang kota/wilayah.

Identifikasi Level Risiko Pantai Di Provinsi Bali Berdasarkan Analisis Spasial Bahaya Dan Identifikasi Level Kerentanan Huda Bachtiar
JURNAL SUMBER DAYA AIR Vol 10, No 2 (2014)
Publisher : Bina Teknik Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kajian level risiko pantai di Provinsi Bali dilakukan berdasarkan hasil studi analisis spasial bahaya dan hasil studi identifikasi level kerentanan dengan metode pairwise comparison. Semakin tinggi tingkat kerentanan dan bahaya yang dialami maka risiko bencana dan kerusakkan yang terjadi akan semakin tinggi. Skematisasi scenario model dilakukan dengan membagi model menjadi tiga scenario dengan periode simulasi pada tahun 2012 dan pada tahun 2030. Berdasarkan hasil simulasi, peta potensi risiko menunjukan Bali Selatan memiliki potensi risiko yang relatif tinggi dibandingkan area lainnya di Provinsi Bali untuk setiap skenario model. Skenario 1 pada tahun 2012 luas area level sangat tinggi sekitar 3.08 km2 dan skenario 3 pada tahun yang sama sekitar 4.44 km2. Terjadi perluasan potensi risiko level sangat tinggi sekitar 1.36 km2. Pada tahun 2030 level sangat tinggi di Kota Denpasar mengalami perluasan, dimana skenario 1 tahun 2012 yang tadinya memliki luas area risiko 3.08 km2 setelah tahun 2030 menjadi 3.11 km2. Demikian juga dengan skenario 3 pada tahun 2030, dimana level sangat tinggi pada tahun 2012 yang memiliki luas area 4.44 km2 pada tahun 2030 menjadi 4.79 km2. Hal tersebut terjadi karena selain adanya akumulasi faktor bahaya untuk setiap skenario juga akibat adanya peningkatan level kerentanan pada tahun 2030.

ANALISIS SPASIAL POTENSI BAHAYA DAERAH PANTAI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM DI PULAU BALI Huda Bachtiar
JURNAL SUMBER DAYA AIR Vol 8, No 2 (2012)
Publisher : Bina Teknik Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pulau Bali merupakan salah satu pulau yang memiliki nilai infrastruktur dan nilai ekonomi tinggi. Namun demikian, ada potensi bahaya yang dapat mengancam infrastruktur tersebut sebagai akibat perubahan iklim. Untuk itu diperlukan informasi mengenai wilayah yang memiliki potensi bahaya cukup tinggi. Potensi bahaya dihitung berdasarkan parameter-parameter bahaya akibat perubahan iklim, diantaranya kenaikan muka air laut, kejadian ENSO, dan gelombang badai. Berdasarkan hasil simulasi pada tahun 2012, Kabupaten Buleleng merupakan wilayah yang memiliki potensi bahaya paling tinggi dengan luas area bahaya mencapai 20,67 km2, sedangkan wilayah yang memiliki potensi bahaya paling rendah adalah Kabupaten Denpasar dengan luas area sekitar 3,12 km2. Hasil simulasi kondisi ekstrem menunjukan luas area potensi bahaya di Kabupaten Buleleng mencapai 32,55 km2 sedangkan estimasi area yang terancam di Kabupaten Denpasar mencapai 4,51 km2. Untuk simulasi jangka panjang yaitu pada tahun 2030, luas area bahaya di Kabupaten Buleleng mencapai 37,26km2. Secara umum, hasil simulasi menunjukan bahwa luas area yang terancam bahaya tergantung pada profil topografi pantai, akumulasi parameter bahaya, dan waktu.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search