Bonaparte Priyatna
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Langlangbuana

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal SOSPOL

SINERGITAS POLRES DENGAN DINAS KOMINFO DALAM PENINGKATAN KEPEDULIAN KAMTIBMAS Bonaparte Priyatna
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 22 No 1 (2017): Vol. 22, No. 1, Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keamanan dan ketertiban yang kondusif merupakan dambaan seluruh masyarakat, karena terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban akan membuat rasa tidak aman dan nyaman serta merugikan masyarakat. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas pokok Polri sebagaimana tertuang dalam UU No 2 tahun 2002 pasal 13 yang menyebutkan bahwa Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta pelindung pengayom dan pelayan masyarakat. Polri harus mampu bekerjasama dengan semua golongan yang ada seuai dengan program Grand Strategi Polri Tahap II : PARTNERSHIP BUILDING (2011 - 2015), di mana perlu dibangun kerjasama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan pekerjaan Polri, sehingga dapat menjalankan peran dan fungsinya. Polri juga harus mampu mempertahankan keamanan dan keteraturan sosial akibat dari globalisasi budaya berkait dengan kemajuan teknologi yang mampu merubah perilaku masyarakat pada aspek sosial budaya.
KERJASAMA PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU GUNA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH Bonaparte Priyatna
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 22 No 2 (2017): Vol. 22, No. 2, Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah situasi dan kondisi dinamis masyarakat sebagai prasyarat terselenggaranya proses pembangunan dalam rangka tercapainya tujuan nasional, yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terwujudnya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum juga bentuk-bentuk gangguan lainnya yang meresahkan masyarakat. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) merupakan salah satu tugas pokok Polri sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang No. 2 tahun 200228 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diaktualisasikan melalui beberapa bidang tugas seperti kegiatan pre-emtif, preventif dan represif (penegakan hukum) yang semuanya dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Polri.
OPTIMALISASI KERJASAMA PENGAMANAN BANK DI POLRESTABES BANDUNG Bonaparte Priyatna
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 23 No 2 (2018): Vol. 23, No. 2, Desember, 2018
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sesuai pasal 13 Undang-undang No 2 Tahun 2002[1] tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dituntut untuk mengamankan seluruh kegiatan masyarakat agar dapat melakukan pekerjaannya dengan tenteram dan damai sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengannya baik. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah situasi dan kondisi dinamis masyarakat sebagai prasyarat terselenggaranya roda perekonomian dalam kehidupan masyarakat sehingga semua kebutuhan masyarakat dapat tercukupi tanpa adanya rasa takut terhadapa aktifatas yang dilakukan. [1]Undang Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negar Republik Indonesia
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bersih pada Badan Usaha Milik Desa Cipedes Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Wiwin Winangsih; Rodhiyat Fajar Salim; Bonaparte Priyatna
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 26 No 1 (2021): Vol. 26 No. 1, Juni 2021
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bersih Pada Badan Usaha Milik Desa Cipedes Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Berdasarkan masalah tersebut peneliti mengidentifikasi masalah yaitu bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bersih Pada Badan Usaha Milik Desa Cipedes Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Teori yang dipakai sebagai pendekatan dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III Agustino (2017:136-142) dengan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan teori tersebut peneliti merumuskan proposisi yaitu Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bersih Pada Badan Usaha Milik Desa Cipedes Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung akan berjalan optimal apabila dilaksanakan sesuai dengan dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Serta teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bersih Pada Badan Usaha Milik Desa Cipedes Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung masih belum optimal ditunjukan dengan belum maksimalnya pelaksanaan tugas para pelaksana kebijakan, sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengelolaan air bersih masih terbatas, rendahnya pasrtisipasi masyarakat. Kata kunci: Implementasi kebijakan, pengelolaan air bersih, dimensi komunikasi