Garuda - Garba Rujukan Digital

Ritual Massuro Baca Pada Masyarakat Bugis Tinco Bone Perspektif Maqashid al-Syari’ah Budiarti Budiarti
Al-Mizan (e-Journal) Vol. 17 No. 2 (2021): Al-Mizan (e-Journal)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/am.v17i2.2185

This study aims to explore the functional relation of the meaning of massuro baca as a local wisdom of the Bugis Tinco community in Bone, South Sulawesi, from the perspective of maqashid al-syari'ah. Maqashid al-syari'ah is used as the main research approach, supported by theological, historical, and sociological normative approaches. Utilizing the techniques of observation, interviews, and documentation in data collection. The results showed that the ritual of massuro baca was an expression of the Shari'a in the cultural and customary domains identified in the social relationship category. The ritual of massuro baca in the Bugis Tinco community from the perspective of maqashid al-syari'ah is an expression of gratitude to Allah swt. on the one hand and the discursive practice of avoiding the harm of kufr. This cultural ritual has benefits for the community with the level of benefit tah}siniyat (terseier) and 'urf hasanah (good custom) because it serves to glue kinship and family solidity.

INTEGRASI AGAMA DAN NEGARA DALAM PRODUK HUKUM PERKAWINAN PERSPEKTIF NEGARA HUKUM INDONESIA Budiarti Budiarti
Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam Vol 2, No 1 (2016): Desember 2016
Publisher : IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/zjpi.v2i1.559

According to the constitution, UUDNRI 1945, that religion and state have a relationship that is integral in determining the validity of a marriage in Indonesia. Religion is the foundation of the validity of a marriage, and the state gives legitimacy. Administrative toward marriage conducted according to the laws of each religion. Therefore, interfaith marriage is not a form of expression and religious freedom are guaranteed in the Constitution as a state of law that is based upon Almighty God. The implementation marital law product is not providing the legitimacy of marriage through a civil registry administratively, it is not discriminated against and do not conflict with the rule of law in Indonesia. Religion and state in the context of Indonesian law has a strong relationship in the organization of state power, it is necessary to pay attention to religious values in the formulation of a legal product, either through legislation, regulations, and judicial.

STUDI METODE IJTIHAD DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN TERHADAP PEMBARUAN HUKUM ISLAM B. Budiarti
Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam Vol 3, No 1 (2017): Juli 2017
Publisher : IAIN Kendari

Pengkajian hukum Islam dan berbagai tantangan global membutuhkan metode ijtihad yang solutif untuk memecahkan berbagai isu-isu kontemporer dewasa ini. Teori double movement Fazlul Rahman memberikan tawaran sebagai pembaruan hukum Islam atas problematik hukum secara kontekstual tanpa menafikan landasan sumber primer hukum Islam, yaitu Alquran dan Sunnah. Metode ijtihad berlangsung dengan melakukan kritik sejarah terhadap norma pada sumber primer berdasarkan ruang dan waktu serta latar sosial budaya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menangkap nilai universalitas pesan suci yang terkandung dalam sumber primer. Nilai universalitas tersebut berbentuk kemanusiaan (humanistic), kebebasan (al-hurriyah), keadilan (al-‘adalah), dan persamaan (al-musawah). Hal ini relevan dalam konteks ruang dan waktu kekinian berdasarkan perkembangan zaman yang dihadapi oleh masyarakat di era industri informasi. Tulisan ini menegaskan fleksibilitas hukum berdasarkan syariat dapat memberikan solusi terhadap problem-problem kebaruan yang dihadapi. Oleh karena itu, pengajaran metodologi hukum tidak hanya mengajarkan Usul al-Fiqh klasik tetapi juga mengajarkan konsep relevan dengan situasi dan kondisi kemapanan sosial politik terkini.Kata Kunci: Metode ijtihad, teori double movement Fazlur Rahman, pembaruan hukumIslam

APLIKASI MASLAHAT DENGAN PENERAPAN DALIL SYARAK KIAS DALAM KONSTRUKSI HUKUM ISLAM INDONESIA Budiarti Budiarti
Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam Vol 4, No 2 (2018): Desember 2018
Publisher : IAIN Kendari

Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aplikasi maslahat melalui penerapan dalil syarak sekunder kias dalam konstruksi hukum Islam di Indonesia yang diproduksi melalui proses ijmak ulama, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Produk hukum Islam tersebut, diakui eksistensinya sebagai hukum mandiri dalam negara hukum Pancasila. Materi muatan dalam KHI merupakan hasil aplikasi tujuan hukum Islam dengan orientasi maslahat melalui penerapan dalil syarak kias yang diformulasikan oleh Imam Syafii sebagai peletak dasar teori dalam hukum Islam. Aplikasi maslahat melalui penerapan dalil syarak kias, menghasilkan perumusan hukum tentang wali nikah, mahar yang cacat, dan nafkah mut’ah (pesangon) bagi istri yang dicerai seperti termaktub dalam KHI. Implikasi penelitian menegaskan bahwa penting mengoptimalkan metodologi dalam melakukan penggalian hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan pada satu sisi dan tetap mempertimbangkan nas syarak pada sisi lain, sebagaimana dibuktikan efektifitasnya dalam penerapan dalil syarak kias pada materi KHI.

ISLAM DAN NEGARA MODERN: IJTIHAD PEMIKIRAN POLITIK SOEKARNO TENTANG HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA PANCASILA Budiarti Budiarti
Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam Vol 4, No 1 (2018): Juli 2018
Publisher : IAIN Kendari

Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi ijtihad pemikiran politik Soekarno tentang hubungan Islam dengan negara. Ijtihad pemikiran Politik Soekarno tentang Islam dan negara modern bahwa Islam sebagai agama hendaknya menjadi landasan moralitas dan etika masyarakat. Upaya menyatukan agama Islam dengan negara akan mengakibatkan kemandekan dan menjadikan degradasi agama Islam sebagai suatu agama yang suci. Gagasan keagamaan keislaman Soekarno mempunyai kecenderungan melalui pendekatan rasionalitas akal, hal ini dapat dilihat dari pemikirannya tentang persoalan ketuhanan dan hubungan Islam dengan negara. Negara harus dikelola dalam era modern dan demokratis secara bebas berdasarkan nalar publik dan membangun jiwa nasionalisme yang senantiasa bersikap tegas terhadap kolonialisme dan imperialisme agar rakyat tidak terpuruk dan tertindas. Bahwa pengkajian tentang pemikiran relasi agama (Islam) dan negara di era modern sangat signifikan untuk dikaji lebih mendalam dalam rangka merumuskan lebih lanjut tentang relasi Islam dengan negara dalam konteks Negara Republik Indonesia dengan berbasis pada dasar negara yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai basis dan dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

STUDI SIYASAH SYAR’IYAH TERHADAP KONSEP LEGISLATIF DALAM KETATANEGARAAN ISLAM B. Budiarti
Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam Vol 3, No 2 (2017): Desember 2017
Publisher : IAIN Kendari

Kajian ini bertujuan mengeksplorasi tentang konsep legislatif dalam ketatanegaraan yang pernah berkembang dalam realitas sejarah imperium Islam. Konsep penting dalam pemerintahan dan ketatanegaraan Islam dengan berbagai terminologi disebut sebagai lembaga ahl al-hall wa al-‘aqd dan terkadang pula disebut sebagai ahlul-ikhtiar, ahlus-syura atau ahlul-ijtihad. Ahl al-hall wa al-‘aqd merupakan lembaga yang melakukan praktek legislatif dengan menampilkan pola suksesi kepala negara yang berbeda antara satu denganlainnya. Model pola suksesi kepemimpinan terdiri dari pola pemilihan secara langsung, pola penunjukan, dan pola pemilihan dewan formatur (keterwakilan). Perbedaan pola suksesi itu menunjukkan konsep legislatif dalam studi Siyasah Syar’iyah memiliki berbagai varian berdasarkan produk historis yang melatari tumbuh dan berkembangnya suatu imperium kekuasaan politik Islam pada era tertentu. Varianitas konsep tersebut merupakan wilayah ijtihadi dan profan sehingga tidak ada keharusan menerapkan satu model tertentu atau bentukdan sistem pemerintahan tertentu kepada suatu negara modern di era sekarang ini. Semuanya bergantung pada konteks dan alur dominan pemikiran sosial politik, hukum dan budaya dengan tetap berpegang pada prinsp-prinsip dasar utama ajaran Islam.Kata Kunci : Siyasah Syar’iyah, Legislatif, Ketatanegaraan Islam

THE STUDY OF SOCIAL JURIDIC AGAINST IMPLEMENTATION OF WAKAF IN MAKASSAR Budiarti Budiarti; Imelda Wahyuni
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 18, No 1 (2020)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v18i1.960

Waqf is a legal act that lives, grows, and develops in the life of the Islamic community as one of the religious institutions that are considered capable of improving the welfare of the people. Along with this, the government has established organic legal products as a basis for optimizing the implementation of representation during community life through Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. For this reason, this study analyzes the effectiveness of the application of legal products in improving the welfare of the people in Makassar City. The socio-juridical approach used during the research process. Observations, in-depth interviews, and document searches applied during data collection. The research confirms that the management of waqf has not run optimally as the basis for reference in legal products about waqf. The waqf not optimally because the socialization factor does not run optimally. Besides, the use of waqf objects that have not professionally managed leads to productive waqf. The factors that happen because it is a factor of understanding about waqf by Muslims. Waqf object factors, and factors of waqf management and professionalism of Nazir because it is very urgent to advocate the community and Nazir to optimally develop the potential waqf that has been represented by the community.

TUDANG ADEQ DAN INTERNALISASI SYARIAT ISLAM MASYARAKAT BUGIS BONE DI SULAWESI SELATAN Budiarti Budiarti
Al-'Adl Vol 13, No 1 (2020): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v13i1.1643

Internalisasi Syariat Islam pada aspek budaya memantik tumbuh dan berkembangnya berbagai ragam tradisi masyarakat yang mengakar demi terwujudnya suatu kehidupan harmonis. Perjumpaan Syariat Islam sebagai suatu doktrin universal keagamaan pada masyarakat Bugis Bone di Sulawesi Selatan adalah penghormatan dan penghargaan masyarakat pada pelaksanaan tudang adeq sebagai wujud keteguhan berpegang teguh pada nilai tatanan sosial, dan norma dasar pangngadereng. Tudang adeq merupakan pranata yang pelaksanaannya oleh masyarakat itu sendiri dan legitimasinya direpresentasikan dengan hadirnya penyelenggara eksekutif atau adat (pampawa adeq) dan penyelenggara di bidang Syariat Islam (pampawa saraq) duduk secara bersama untuk memenuhi layanan berbagai hajatan masyarakat pada bidang hukum keluarga Islam (ahwal al-syakhsiyyah). Karena itu, konkretisasi syariat Islam sebagai ajaran universal keagamaan perlu mempertimbangkan nilai kearifan lokal dalam merespons hukum yang secara nyata hidup dan dipraktekkan secara berkelanjutan oleh masyarakat (living law) seperti tatanan sosial pangngadereng untuk menjadikan role mode bagi pengembangan hukum Islam di nusantara.

Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama dengan Pendekatan Maqashid Al-Syariah dalam Konteks Negara Hukum Pancasila Budiarti Budiarti
Justicia Islamica Vol 15 No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v15i1.1362

This article explores the juridical analysis of interfaith marriage with the maqashid al-syari'ah approach in the context of the Pancasila of the rule of law. The results of the study confirm that the value of maqashid al-syari'ah animates the substance of Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 of Marriage. Juridical products on marriage by making religion a legal requirement of marriage and the legitimacy of the state through administrative action are not discriminatory actions and do not violate the basic rights of citizens. Even affirming the functional relationship between religion and the state in the context Pancasila of the rule of law. As well, in the views of religious assemblies, namely MUI, PGI, KWI, WALUBI, PHDI, and MATAKIN. The religious assemblies are of the view, interfaith marriage is not an ideal marriage according to the teachings of each religion. The implication of this study is that it is necessary to pay attention to religious values in formulating a juridical product towards a responsive legal product. In addition, it is necessary to take preventive measures and advocate for the community early so that there will no longer be interfaith marriages in order to realize legal certainty for couples who have carried out marriage.Artikel ini mengeksplorasi tentang analisis yuridis perkawinan beda agama dengan pendekatan maqashid al-syari’ah dalam konteks negara hukum Pancasila. Hasil kajian menegaskan bahwa nilai maqashid al-syari’ahmenjiwai substansi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Produk yuridis tentang perkawinan dengan menjadikan agama sebagai syarat sahnya perkawinan serta legitimasi negara melalui tindakan administratif, bukanlah tindakan diskriminatif dan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara. Bahkan mengukuhkan relasi fungsional antara agama dan negaradalam konteks negara hukum Pancasila. Demikian pula dalam pandangan majelis-majelis agama, yaitu MUI, PGI, KWI, WALUBI, PHDI, dan MATAKIN. Majelis-majelis agama tersebut berpandangan, perkawinan beda agama bukanlah perkawinan yang ideal menurut ajaran masing-masing agama. Implikasi dari kajian ini bahwa perlu memerhatikan nilai-nilai agama dalam merumuskan suatu produk yuridis menuju suatu produk hukum responsif. Selain itu, perlu upaya preventif dan mengadvokasi masyarakat secara dini agar tidak lagi terjadi perkawinan beda agama demi mewujudkan kepastian hukum bagi pasangan yang telah melaksanakan perkawinan.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search