Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sosiologi Reflektif E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pemikiran Sosiologi Politicon : Jurnal Ilmu Politik Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat Journal OF Poltica Governo Journal of Poltica Governo
Galang Geraldy
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS Galang Geraldy
Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 2 (2019): Politicon : Jurnal Ilmu Politik
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/politicon.v1i2.6268

Abstract

Krisis ideologi dalam dinamika partai politik paska reformasi (democratization) menjadi hal yang sangat anomali, mengingat demokrasi mensyaratkan adanya kebebasan dialektika ide-ide politik dan ruang publik yang simetris. Pertarungan partai politik secara elektoral maupun di dalam sistem politik yang kompleks rupanya hanya mengedepankan hal-hal yang sifatnya simbolik dan artifisial.  Kritik antar elit, perpindahan kader antar partai dan mati lahirnya partai politik bukan semata-semata pertarungan politik yang ideologis-filosofis. Politik terdegradasi menjadi  komodifkasi antar elit maupun elit dengan masyarakat. Untuk membongkar asumsi-asumsi di atas, peneliti mengangkat tiga partai politik sebagi objek penelitian yaitu PDIP, PSI dan PKS karena ketiganya dianggap memiliki diferensiasi ide dan nilai serta gagasan politik yang khas, dari latar belakang sejarah terbentuknya sampai keputusan-keputusan politik di dalam ruang publik demokrasi. Menggunakan Metode penelitian menggunakan deskriptif-kualitatif di mana menghasilkan PDIP yang memiliki landasan historisitas politik yang kuat dengan nasionalisme-marhaen memang di dalam naskah AD-ART nya sangat eksplisit mengelaborasi ide-ide Soekarno tersebut. Namun seringkali secara riil, kebijakan politik PDIP, terutama ketika di eksekutif nasional maupun lokal masih ada paradoks. PSI, karena partai baru berdiri, peneliti menyimpulkan bahwa secara teks AD-ART juga sangat eksplisit menawarkan ide-ide politik demokrasi sosial (sosialisme demokrasi), meskipun masih perlu pembuktian ketika di pemerintahan. PKS, partai yang mengalami transformasi ideologi secara transparan, yaitu dari latar belakang politik Islam Fundamentalisme menjadi Islam Moderat, dimana nilai-nilai nasionalisme-sekuler juga mulai tumbuh-kembang di partai ini paska pemilu 2004.
Determinasi Kapitalisme Industri dalam Politik Penataan Ruang Perkotaan di Kabupaten Gresik Galang Geraldy
Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 4, No 1 (2017): Menerjemahkan-ulang Konsep Ruang dan Urbanisme
Publisher : Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (858.472 KB) | DOI: 10.22146/jps.v4i1.23624

Abstract

Morfologi atau kajian pembentukan ruang perkotaan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur tak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya PT. Semen Gresik di tahun 1953 dan PT. Petrokimia Gresik di tahun 1972. Tingginya sirkulasi modal dan pertumbuhan ekonomi telah memicu industrialisasi selama empat dasawarsa terakhir di perkotaan Gresik. Determinasi kapitalisme industrialisasi telah menjadi lokomotif pembangunan kota sehingga menimbulkan kepadatan ruang dan ancaman degradasi ekologi.. Hasil penelitian menujukkan bahwa industrialisasi telah menjadi model pembangunan di Kabupaten Gresik karena menjadi penyumbang PDRB tertinggi selama bertahun-tahun. Pembangunan wilayah perkotaan Gresik lebih didominiasi oleh keberadaan pabrik-pabrik besar yang belum mampu dikendalikan dampak negatifnya oleh pemerintahan daerah. Akibatnya, perencanaan tata ruang lebih menitikberatkan pada akses-akses permodalan industri dengan pembangunan pabrik-pabrik khususnya di wilayah Gresik utara. 
THE SOBO PENDOPO DIALOGUE: Manifestation of Deliberation Democracy in Bojonegoro District Galang Geraldy
Jurnal Sosiologi Reflektif Vol 12, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jsr.v12i1.1315

Abstract

The background of complex socio-economic issues became the lighter of the political revolution of openness and deliberation in Bojonegoro district. The Sobo Pendopo Dialogue, initiated since the election of Kang Yoto-Kang Hartono in the 2008 election, is the start to disseminating the practice of the political revolution of openness. On that basis, the consistency of local democratization during one windu brings world appreciation through Open Government Partnership 2016. Dialogue Sobo Pendopo, in a dialectical discourse of liberal and substantial democracy, breaks down liberal assumptions that include economic and social capital as a prerequisite to the nature of democracy. Departure from that, Dialog Sobo Pendopo in the analysis through exploration theory of deliberation democracy. The concept of political participation, public space and civil society becomes the blueprint for the deliberation context of democracy in Dialog Sobo Pendopo. The research method is qualitative with grounded theory type. The presence of Sobo Dialogue Pendopo which enhances the development of the degree of local democracy, the researchers believe that the public space can transform into a public body, where the institutionalization of civic politics legitimacy really becomes the main base in strengthening the role of civil society.Latar belakang persoalan sosial ekonomi yang kompleks menjadi pemantik revolusi politik keterbukaan dan deliberasi di Kabupaten Bojonegoro. Dialog Sobo Pendopo, yang digagas sejak ketepilihan Kang Yoto-Kang Hartono dalam pilkada tahun 2008 ini, menjadi pintu dalam mendiseminasi praktik revolusi politik keterbukaan. Atas dasar itu, konsistensi demokratisasi lokal selama satu windu membawa apresiasi dunia melalui Open Government Partnership 2016. Dialog Sobo Pendopo, secara dialektika wacana demokrasi liberal dan substansial, mematahkan asumsi-asumsi liberal yang menyertakan modal ekonomi dan sosial sebagai prasyarat menuju hakikat demokrasi. Berangkat dari hal tersebut, Dialog Sobo Pendopo di analisa melalui eksplorasi teori demokrasi deliberative yang diinterpretasi konsep partisipasi politik, ruang publik dan civil society. Metode penelitian adalah kualitatif dengan tipe grounded theory. Kehadiran Dialog Sobo Pendopo yang meningkatkan perkembangan derajat demokrasi lokal, peneliti meyakini ruang publik tersebut dapat bertransformasi menjadi badan publik, dimana kelembagaan legitimasi politik kewargaan benar-benar menjadi basis utama dalam memperkuat peranan civil society.Keyword: The Sobo Pendopo Dialogue, Deliberation Democracy, Bojonegoro District
Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Anti Korupsi di Desa Watesari Sidoarjo Ahmad Sufaidi; Galang Geraldy; Rizca Yunike Putri
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 14, No 1 (2023): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v14i1.11515

Abstract

Tata kelola pemerintahan tidak hanya menjadi kajian yang dilematis di ranah pemerintahan pusat dan daerah, namun juga di taraf pemerintahan desa. Kebijakan pembangunan dengan memberikan dana desa di setiap desa di ilayah Republik Indonesa membuat tidak hanya desa sebagai sebuah wilayah terdampak modernisasi pembangunan, tapi juga diimbangi dengan kebutuhan sumber daya manusia termasuk aparatur desa di dalamnya untuk terus melakukan pembaruan pengetahuan serta kemampuan dalam pengelolaan dana desa tersebut. Salah pengelolaan, atau bahkan salah pengadministrasian dalam mengelola dana desa tidak hanya berdampak pada kemunduran pembangunan desa, tapi juga dianggap sebagai budgeting fraud dan termasuk dalam tindak korupsi. Pengabdian kepada masyarakat ini mencoba tidak hanya memberikan sharing knowledge terkait isu-isu tata kelola pemerintahan tapi juga memberikan pendampingan terkait pengadministrasian serta pengelolaan dana desa yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Hasil dari agenda ini diharapkan mampu memberikan pemahaman serta praktek pengadministrasian serta perencanaan pengelolaan dana desa agar terhindar dari upaya-upaya penyalahgunaan keuangan (korupsi).
Konstelasi Politik Klientelisme Gus Ali :Studi Relasi Kuasa Patron – Klien Gus Ali di dalam Pilkada Sidoarjo 2020 dan Pengaruhnya terhadap Pemerintahan Gus Mudhlor - Subandi Galang Geraldy; Lasiono
Journal of Politica Governo Vol. 1 No. 2 (2024): Politica Governo-April
Publisher : Pt. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/55tgsn73

Abstract

Konstelasi Pilkada Sidoarjo 2020 diikuti oleh tiga kandidat yaitu pasangan Bambang Haryo – Moh.Taufiqulbar, Ahmad Mudhlor – Subandi dan Kelana – Dwi Astutik. Pemenang pilkada yaitu pasangan Ahmad Mudhlor (Gus Mudhlor) – Subandi yaitu meraih 387.766 suara, selisih hanya 1,5 % dari pasangan Bambang Haryo – Moh.Taufiqulbar. Penelitian ini menunjukkan faktor fundamental kemenangan Gus Mudhlor – Subandi karena kuatnya pengaruh ayah dari Gus Mudhlor, yaitu KH. Ali Masyhuri (Gus Ali). Gus Ali memiliki seluruh modal sebagai patron politik Sidoarjo, yang kemudian terbentuklah relasi kuasa politik klientelisme dalam pilkada tersebut. Faktor-faktor pendukung terbentuknya patronase Gus Ali dan relasi kuasa politik klientalisme di Pilkada Sidoarjo dari dua hal. Pertama, faktor internal yaitu ketokohan Gus Ali sebagai ulama besar yang sangat disegani oleh pejabat publik maupun politisi skala lokal sampai nasional. Tipologi ulama besar tentu berkelindan dengan basis santri yang sangat banyak dan menyebar di berbagai kalangan masyarakat. Hal ini menjadi modal politik dengan adanya relasi kuasa antara ulama dan santri. Kedua, faktor eksternal, dimana secara sosial-kultural sebagian besar masyarakat Sidoarjo adalah agamis seperti halnya karakter masyarakat di daerah tapal kuda Jawa Timur. Selain itu, runtuhnya hegemoni politik Saiful Illah, bupati dua periode akibat kasus korupsi, merubah konfigurasi kekuatan politik dari pendopo beralih ke ponpes. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor di atas menjadi penentu kemenanagan Gus Mudhlor – Subandi. Patronase Gus Ali mampu membentuk relasi patron-klientelisme terhadap elit PKB, masyarakat Sidoarjo, ASN yang menjadi santri, sampai penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu yang memberikan ‘privillege’ terhadap Gus Mudhlor selama proses kampanye pemilu berlangsung. Di dalam proses kebijakan maupun evaluasi pemerintahan pun, masyarakat lebih bertumpu pada membangun mekanisme komunikasi dengan Gus Ali, yang dianggap sangat berkuasa dalam mengintervensi kebijakan dan perilaku politik Gus Mudhlor – Subandi.
ASPIRASI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Triana Dianita Handayani; Galang Geraldy; Launda Syandana; Enik Purwati; Moch. Ainul Yakin
JURNAL AKADEMIK PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 2 No. 6 (2024): November
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/japm.v2i6.2808

Abstract

The battle for political party legislative candidates ahead of the 2024 presidential and vice presidential general elections is increasingly heating up. Legislative candidates are diligently seeking the most votes in anticipation of the general election on February 14, 2024, targeting the involvement of women in the list of legislative candidates to remain at 37.7%. The general election ended with the women's quotas being fulfilled by various proposing parties. In Javanese philosophy, women are identified with 3M (Three M), namely Macak (adorned), Manak (giving birth), and Mapan (serving husband) or heaven and hell with the husband. A form of women's powerlessness in their nature which is always regulated in everyday life. How women can be empowered, they must have the skills to obtain the same/equal position and be respected. PDI-P's concern, seeing women in their electoral district experiencing failure in cultivating catfish in buckets (damber), encourage the initiative of PDI-P legislative candidate Indah Kurnia to assist in a form of her party's aspirations. The aim is for women to continue to be empowered so that they have income/capabilities/ insight by cultivating catfish in buckets using hydroponic technology. It is hoped that this aspiration will become an inspiration for powerless women to become empowered women.
Konstelasi Politik Klientelisme Gus Ali :Studi Relasi Kuasa Patron – Klien Gus Ali di dalam Pilkada Sidoarjo 2020 dan Pengaruhnya terhadap Pemerintahan Gus Mudhlor - Subandi Galang Geraldy; Lasiono
Journal of Politica Governo Vol. 1 No. 2 (2024): Politica Governo-April
Publisher : Pt. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/55tgsn73

Abstract

Konstelasi Pilkada Sidoarjo 2020 diikuti oleh tiga kandidat yaitu pasangan Bambang Haryo – Moh.Taufiqulbar, Ahmad Mudhlor – Subandi dan Kelana – Dwi Astutik. Pemenang pilkada yaitu pasangan Ahmad Mudhlor (Gus Mudhlor) – Subandi yaitu meraih 387.766 suara, selisih hanya 1,5 % dari pasangan Bambang Haryo – Moh.Taufiqulbar. Penelitian ini menunjukkan faktor fundamental kemenangan Gus Mudhlor – Subandi karena kuatnya pengaruh ayah dari Gus Mudhlor, yaitu KH. Ali Masyhuri (Gus Ali). Gus Ali memiliki seluruh modal sebagai patron politik Sidoarjo, yang kemudian terbentuklah relasi kuasa politik klientelisme dalam pilkada tersebut. Faktor-faktor pendukung terbentuknya patronase Gus Ali dan relasi kuasa politik klientalisme di Pilkada Sidoarjo dari dua hal. Pertama, faktor internal yaitu ketokohan Gus Ali sebagai ulama besar yang sangat disegani oleh pejabat publik maupun politisi skala lokal sampai nasional. Tipologi ulama besar tentu berkelindan dengan basis santri yang sangat banyak dan menyebar di berbagai kalangan masyarakat. Hal ini menjadi modal politik dengan adanya relasi kuasa antara ulama dan santri. Kedua, faktor eksternal, dimana secara sosial-kultural sebagian besar masyarakat Sidoarjo adalah agamis seperti halnya karakter masyarakat di daerah tapal kuda Jawa Timur. Selain itu, runtuhnya hegemoni politik Saiful Illah, bupati dua periode akibat kasus korupsi, merubah konfigurasi kekuatan politik dari pendopo beralih ke ponpes. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor di atas menjadi penentu kemenanagan Gus Mudhlor – Subandi. Patronase Gus Ali mampu membentuk relasi patron-klientelisme terhadap elit PKB, masyarakat Sidoarjo, ASN yang menjadi santri, sampai penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu yang memberikan ‘privillege’ terhadap Gus Mudhlor selama proses kampanye pemilu berlangsung. Di dalam proses kebijakan maupun evaluasi pemerintahan pun, masyarakat lebih bertumpu pada membangun mekanisme komunikasi dengan Gus Ali, yang dianggap sangat berkuasa dalam mengintervensi kebijakan dan perilaku politik Gus Mudhlor – Subandi.
Co-Authors Ahmad Sufaidi Enik Purwati Lasiono Launda Syandana Moch. Ainul Yakin Rizca Yunike Putri Triana Dianita Handayani