Reza Fikri Febriansyah
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

BIJAKSANA MENYIKAPI RUU TIPIKOR (ADDRESSING CORRUPTION BILL WISELY) Febriansyah, Reza Fikri
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2011
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v8i2.363

Abstract

Tulisan yang dibuat berdasarkan pendapat pribadi ini mendasarkan padapengalaman Penulis sebagai anggota Tim Penyusunan RUU tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak tahun 2006. Namun, tulisan initidaklah dimaksudkan untuk mempertahankan konsep yang sudah tercantumdalam RUU, melainkan membuka kesempatan bagi kita semua khususnya parapembaca untuk dapat memberikan masukan yang berimbang, khususnyaterhadap isu-isu krusial dalam RUU ini, antara lain mengenai pidana mati,diskresi penuntutan kasus korupsi dengan nilai di bawah Rp 25.000.000,-,kriminalisasi laporan palsu, tidak diperlukannya unsur “kerugian negara” dalamrumusan delik, dan kewenangan penuntutan oleh Komisi PemberantasanKorupsi.
Eksistensi dan Prospek Pengaturan Perppu Dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia Febriansyah, Reza Fikri
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 6, No 4 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2009
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v6i4.338

Abstract

The government regulation in lieu of law (also known as Perppu) is a kindof legislation which reflecting a presidential power to solve an emergency.It should consider on Pancasila and the Indonesian Constitution Year of1945 as the Basic Law (Staatsfundamentalnorm) and being a considerationfor the kind of legislation below. There are some legal problems concerningthe existence and the function of The Government Regulation in lieu of Law.So, the reforming process of the Law Number 10 Year of 2004 concerningThe Making of Legislation should accommodate a progressive ideas in frameof the existence and the function of The Government Regulation in lieu ofLaw, particularly, to search the solution of how to define “a state ofemergency”.