Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Desi Fernanda
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Signifikansi Struktur, Kultur, Prosedur, Dan Figur Dalam Reformasi Administrasi Publik Daerah Otonom Desi Fernanda
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 1 (2002): Jurnal Administrasi Publik, Tahun 1, Nomor 1, Agustus 2002, ISSN 1412 - 7040
Publisher : Centre for Public Policy and Management Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (768.603 KB)

Abstract

Kegagalan Orde Baru dalam menangani krisis multibidang tahun 1997-1999, telah menimbulkan gerakan reformasi yang menuntut perubahan pada segala bidang. Dilihat dari sifat dan prosesnya proses reformasi administrasi publik di Indonesia termasuk proses perubahan yang bersifat “discontinues” dengan pendekatan strategi penciptaan ulang atau pembuatan kesisteman yang baru. Dengan demikian diperlukan proses transformasi yang sistemik, komprehensif dan holistik serta perlu adanya langkah-langkah strategis dalam penyehatan organisasi. Struktur, kultur, prosedur dan figur merupakan dimensi-dimensi strategis baik sebagai input maupun output dan proses perubahan administrasi publik.UU Otonomi Daerah lahir sebagai salah satu wujud dan proses reformasi administrasi publik yang diskontinyu. Dikaji dari berbagai dimensi strategis di atas, menunjukkan bahwa, dari elemen struktur masih terdapat paradoks dimana unsur pusat dan propinsi masih enggan melepaskan kewenangan dalam bidang pemerintahan kepada daerah Kabupaten dan Kota. Dari dimensi kultur, masih ada hambatan seperti budaya kerja Orde Baru yang tidak inovatif, ketidakjelasan aturan, egoisme kedaerahan serta aktivitas anggota DPRD yang lebih berorientasi ke uang. Dari elemen prosedur, masih terlihat tuntutan daerah akan otonomi yang lebih besar. Disamping itu koordinasi propinsi dengan kabupaten/kota menjadi sulit karena terputusnya hirarki kedua tingkat pemerintahan tersebut. Masalah lain dari dimensi kultur adalah adanya ketidakpuasan daerah atas sistem bagi hasil sumber-sumber seperti yang ditetapkan. Dilihat dari elemen yang terakhir yaitu figur kepemimpinan, dirasakan masih belum adanya komitmen yang kuat dari kepemimpinan pusat atas pelaksanaan desentralisasi. Dalam level daerah, belum didukung adanya mekanisme kepemimpinan yang visioner.Berbagai persoalan dalam empat elemen di atas menunjukkan beragam masalah dalam implementasi pelaksanaan reformasi pemerintahan daerah, sehingga bisa diambil sebagai pelajaran dan kajian evaluasi lebih lanjut.
Pengembangan Kualitas Pelayanan Publik di Daerah Desi Fernanda
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2003): Jurnal Administrasi Publik, Tahun 2, Nomor 2, Oktober 2003, ISSN 1412 - 7040
Publisher : Centre for Public Policy and Management Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (699.076 KB)

Abstract

The Objective of Local Government is mainly to provide basic services in order to improve local community wellbeings. In Indonesia, the local government apparatus do not understand well about the issue of quality services, as they primarily give more attention on the issue of local revenues, based on local taxation and retribution. This has resulted in quality of services provided by most local authorities, that local community can hardly satisfied. With regards to such condition, the writer reccommends the local government to improve their quality of public services by establishing standards of quality public services and develop the capacity of local government aparatus to implement and to maintain excellences in the provision of local public services. In order to do that, the local governments need to understand the concept of excellence in public service, the principles in developing Minimum Standards of Public Services, and the model of quality services gaps.“With service excellence, everyone wins.Customers win. Employee win. Management wins.Stockholders win. Community win. The Country Wins.”(Zeithaml et.al.,1990: 2)
Penguatan Kapasitas Kepemimpinan Institusional Dalam Transformasi Administrasi Negara Guna Meningkatkan Daya Saing Nasional Desi Fernanda
Jurnal Borneo Administrator Vol 3 No 3 (2007)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v3i3.116

Abstract

During new order regime, indonesia has exprienced both state failures and market failures which, fortunately, inspiring the emergence of civil society movement.
PARADIGMA NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM) SEBAGAI KERANGKA REFORMASI BIROKRASI MENUJU KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI INDONESIA Desi Fernanda
Jurnal Borneo Administrator Vol 2 No 3 (2006)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.885 KB) | DOI: 10.24258/jba.v2i3.153

Abstract

Recently, good governance constitutes keyword in the framework ofbureaucratic reform, particularly among less-developed countries. The process of achieving good governance, however, is “a long and winding road” indeed. In such a case, NPM might be fruitful in offering strategy, method, principles, and instrument on how to reconstruct and refurbish governmental affairs and practices. The basic idea of NPM is that government must pay more attention to the notion of “public responsiveness”, rather than to the effort of improving “effectiveness over internal management”. In other words, NPM advocates the process of democratizing public administration, as one of the good governance main characteristics. It also means that when government is on-process of being more democratic, the concept of good governance is actually workable. And whenever it works favorably, KKN (Indonesian term of corruption, collution and nepotism) could be significantly reduced.Keywords: kepemerintahan yang baik, new public management, reformasi birokrasi.
Otonomi Daerah dan Kapasitas Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) Desi Fernanda
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (1998)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v1i1.661

Abstract

PADS selama ini telah dianggap sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan otonomi di daerah, sehingga memiliki nilai strategis. Namun pada saat yang bersamaan, PADS juga selalu identik dengan kekurang mampuan daerah yang bersangkutan. Meskipun demikian, permasalahan otonomi daerah bukan semata-mata masalah kemampuan PADS. Dalam kaitan ini, diperlukan upaya sistematis untuk merevitalisasi baik sistem maupun sumber PADS yang ada sekarang. Hal ini memerlukan adanya kapasitas administrasi dan pengelolaan sumber keuangan daerah dengan menerapkan prinsip pemerintahan berorientasi hasil (result oriented government), yang mendorong aparatur untuk menerapkan prinsip enterprising government, yang akan lebih berorientasi kepada upaya kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kemampuan penerimaan PADS (earning) dari pada menghabiskan dana anggaran (spending).
Akuntabilitas Kinerja Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Fernanda, Desi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 3, No 3 (2000)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v3i3.607

Abstract

Kenyataan menunjukan bahwa eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam Indonesia selama ini telah cenderung berlebihan dan tak terkendalikan sehinnga mengancam kelestarian dan keberlanjutannya bagi generasi mendatang. Eksploitasi dan eksplorasi kekayaan alam tersebut telah berdampak sangat serius terhadap kondisi keseimbangan ekosistem Indonesia. Di berbagai daerah kita dapati kenyataan terjadinya desertifikasi dan erosi tanah akibat penggundulan hutan baik secara liar oleh masyarakat maupun secara legal oleh para pengusaha kayu pemegang HPH serta HTI yang tidak mengindahkan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku. Belum lagi terhitung berapa luas hutan yang rusak oleh berbagai kegiatan eksploitasi hutan.
Evaluasi Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Masa Orde Baru Fernanda, Desi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 8, No 2 (2000)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v8i2.598

Abstract

Gerakan reformasi totalyang berujung pada pergantian rezim pemerintahan, padadasarnya merupakan wujud ketidakmampuan pemerintah sebelumnya dalam mengelola krisis yang beekepanjangan. Di samping itu, sebab lain adalah tidak adanya hubungan sosial-politik yang berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat madani, dan sektor swasta. Akibatnya kebijakan pembangunan relatif lebih berpihak kepada golongan tertentu, dan ini membawa akibat yang sangat kritis terhadap kesehatan lingkungan, yang dianggap sebagai obyek eksploitasi oleh rezim pemerintah lama. Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa fakta determinan keberlanjutan ( sustainability) proses pembangunan manusia yang utama, adalah terlindungi dan terpeliharanya kelestarian lingkungan beserta seluruh kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Inilah inti paham Sustainable Human Development.
Otonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah Fernanda, Desi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 3, No 2 (2000)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v3i2.614

Abstract

Implikasi dari lahirnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat, adalh terjadi perubahan dalam pembagian kewenangan dan keuangan dari kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya (UU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok pemerintahan di daerah ). Menurut kedua UU yang baru tersebut mengalami penambahan baik dalam kewenangan mengurusi bidang tugas, maupun dalam pengelolaan dan bagian keuangan, terutama yang bersumber dari kekayaan alam dan sumber lain yang ada di daerahnya. Sementara itu, Pemerintah Daerah Propinsi mengalami pengurangan kewenangan dalam mengurusi bidang tugas maupun dalam bagian serta pengelolaan keuangannya.
Evaluasi Kebijakan dan Program Pembangunan Fernanda, Desi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 2 (1999)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i2.637

Abstract

Dilihat dari kaidah-kaidah perencanaan, fenomena-fenomena sosial ekonomi dan politik di tanah air yang terjadi semenjak pertengahan tahun 1997 menggambarkan bahwa perencanaan pembangunan nasional kita tidak begitu memiliki daya antisipatif yang baik. Instabilitas sosial-politik di dalam negeri tadi, ditambah dinamika perekonomian global,ternyata mampu meruntuhkan seluruh hasil jerih payah bangsa Indonesia membangun negeri selama tiga dasawarsa terakhir ini. Hal ini membuktikan bahwa paradigma dan pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional selama ini, ternyata memiliki berbagai kelemahan yang bersifat mendasar. Untuk itu, penyelenggaraan pembangunan nasional perlu terus-menerus dievaluasi dengan menggunakan pendekatan dan bentuk reformasi yang tepat guna mengatasi kelemahan sistem / proses pembangunan yang dihadapi dewasa ini
Strategi Perubahan Struktur Pemerintahan Kota Berorientasi God Governance Fernanda, Desi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 2 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i2.585

Abstract

Adanya semnagat yang diusung oleh UU terbaru tersebut, tentu akan melahirkan adanya tuntutan perubahan struktur pemerintahan maupun sikap dan perilaku atau pola tindak serta kapasitas aparatur di daeah dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Struktur pemerintahan yang tidak ramping dan citra lamban, mahal serta tidak efisisen, yang sejak lam telah melekat dengan cukup kuat dalam wjah aparat dan birokrasi pemerintahan dengan sendirinya harus segera diubah. Struktur pemerintahan dan birokrasi di adaerah dituntut lebih menyesuaikan diri dengan permasalahan di daerahnya.
Co-Authors Mustopadidjaja Mustopadidjaja Supriatna, Ento