Desi Fernanda
Unknown Affiliation

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Analisis Kewenangan Daerah dan Pendekatan Kuantitatif Dalam Penataan Kelembagaan (Simulasi Bidang Kewenangan Pekerjaan Umum) Fernanda, Desi; Supriatna, Ento
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 8, No 2 (2000)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v8i2.601

Abstract

Lahirnya UU Nomor 22 Tahun1999 mengakibatkan perubahan frontal dalam hal rumusan kewenangan daerah. Selanjutnya permasalahan yang harus dijawab adalah bagaimana mewadahi kewenangan tersebut dalam struktur kelembagaa. Dalam rangka menjawab pertanyaan itulah, diperlukan kajian cukup mendalam, tidak saja secara kualitatif namun juga pendekatan kuantitatif. Tulisan ini menggunakan analisis Savas tentang pembagian jenis-jenis barang publik dan privat untuk menilai seberapa besar peranan pemerintah dalam penyelenggaraan suatu kewenangan. Hasil skoring atau penilaian kemudian diinteroretasikan kedalam pola kelembagaan yang mungkin dapat dikembangkan.
Transformasi Kompetensi Birokrasi Otonomi Daerah Fernanda, Desi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 2, No 1 (1998)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v2i1.656

Abstract

Perilaku birokrasi kita yang selama ini cenderung tidak efesien, boros dan minta dilayani dan sejumlah citra jelek lainnya, mempunyai hubungan yang kuat dengan perilaku individu dan masyarakat kita sendiri. Atau dalam bahasa lain perilaku birokrasi adalah cerminan dari perilaku masyarakat sekitarnya. Bagaimana melakukan transformasi perilaku birokrasi agar mampu mengubah citra tersebut tentu harus diupayakan, dalam upaya mendukung terciptanya Lembaga Pemerintahan yang demokratis.