Garuda - Garba Rujukan Digital

RADIKALISME ISLAM SEBAGAI PROBLEM BAGI BANGSA INDONESIA DI MASA KONTEMPORER Bani Syarif Maula
JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : IAIN SYEKH NUR JATI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jy.v6i1.6772

Sudah sejak lama Islam Indonesia dikenal dunia sebagai Islam yang ramah dan damai serta toleran dan akomodatif. Namun demikian, runtuhnya rezim otoriter Soeharto menjadi masa transisi yang telah membuka pintu kebebasan seluas-luasnya sehingga ideologi yang berasal dari luar dapat masuk dengan leluasa. Masa transisi tersebut pada akhirnya menjadi tantangan bangsa Indonesia tersendiri. Tantangan tersebut bersumber dari tiga masalah besar, yaitu: pertama adalah adanya kelompok masyarakat yang ingin mengubah konsensus nasional, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika; kedua adalah klaim kebenaran Islam sepihak yang marak di tengah-tengah muslim perkotaan karena pengaruh faham salafi/wahabi; dan ketiga adalah kelompok Islam mayoritas yang cenderung diam (silent majority) atas tantangan tersebut. Dua isu pertama dipengaruhi oleh ideologi Islam transnasional dengan pandangan radikal yang memaksakan keyakinannya kepada semua muslim di Indonesia. Sedangkan isu terakhir berasal dari umat Islam mayoritas yang cenderung menikmati alam demokrasi selepas pemerintahan Soeharto. Karena itulah ideologi Islam radikal dapat berkembang di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut perlu upaya untuk melawan radikalisme Islam tersebut, yaitu dengan bersuara menyampaikan gagasan Islam yang toleran dan inklusif, melakukan reinterpretasi ajaran Islam dengan tajdid dan ijtihad, juga melalui dunia pendidikan yang menekankan aspek-aspek kesadaran multikultural dan kesadaran umat Islam sebagai bagian dari world citizenship.Kata kunci: radikalisme1, fundamentalisme2, ideologi Islamisme3, Indonesia4

INDONESIAN MUSLIM WOMEN IN CONTEMPORARY POLITICAL CONTESTATIONS: Challenges to Gender Mainstreaming Policy in The 2019 Elections Bani Syarif Maula
AL-TAHRIR Vol 19, No 2 (2019): Women transformation in Islamic Societies
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/altahrir.v19i2.1725

Abstract: Achieving equal opportunities between women and men in political competition has always been a complex process, even though the government has established affirmative policies to encourage a greater role for women in the political sphere. The issue of patriarchal culture and the challenge of religious conservatism can hamper the achievement of the objectives of the affirmation policy for women in competing for elections to occupy the position of parliament members (DPR-RI). This paper discusses the political contestation of women in reaching political positions as people's representatives and the challenges they face in fighting for issues of gender equality in the parliament. This research answers what factors are hampering women's involvement in political contestation, and what challenges are there in fighting for gender equality issues. This study used a qualitative method with a descriptive analysis approach. The theory used in this study was the concept of affirmative action and the theory of gender equality in politics. The results of the discussion showed that the number of women elected in the 2019 Elections increased. Thanks to the affirmative policy ruled by the Indonesian government. However, affirmative policies to meet gender quotas do not only benefit those who have gender equality agendas, but also those who stand with the anti-feminist movement that represents the voices of conservative groups. The issue they are fighting for is still trapped in the gender ideology proclaimed by a patriarchal culture, which assumes women's problems are identical to those of mothers. Therefore, not all elected women MPs explicitly have a gender perspective. الملخص:إن تحقيق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المنافسة السياسية كان دائمًا عملية معقدة ، على الرغم من أن الدولة وضعت سياسات إيجابية لتشجيع دور أكبر للمرأة في المجال السياسي.يمكن أن تعوق مسألة الثقافة الأبوية وتحدي المحافظة الدينية تحقيق أهداف سياسة التأكيد للمرأة في التنافس على الانتخابات لشغل منصب أعضاء البرلمان (مجلس النواب لجمهورية إندونيسيا). تناقش هذه الورقة التنافس السياسي للمرأة في الوصول إلى المناصب السياسية كممثلة للشعب والتحديات التي تواجهها في الكفاح من أجل قضايا المساواة بين الجنسين في البرلمان.يجيب هذا البحث عن العوامل التي تعوق مشاركة المرأة في التنافس السياسي ، والتحديات التي تواجهها النساء في الكفاح من أجل قضايا المساواة بين الجنسين. تستخدم هذه الدراسة طريقة نوعية مع نهج التحليل الوصفي.النظرية المستخدمة في هذه الدراسة هي مفهوم العمل الإيجابي ونظرية المساواة بين الجنسين في السياسة. تظهر نتائج البحث أن عدد النساء المنتخبات في انتخابات 2019 زاد بنسبة 22 في المائة. بفضل السياسة الايجابية التي تحكمها الحكومة الاندونيسية.ومع ذلك ، فإن السياسات الإيجابية للوفاء بحصص النوع الاجتماعي لا تفيد فقط أولئك الذين لديهم أجندة للمساواة بين الجنسين ، ولكن أيضًا أولئك الذين يقفون إلى جانب الحركة المناهضة للنسوية التي تمثل أصوات الجماعات المحافظة.إن القضية التي يناضلون من أجلها لا تزال عالقة في الأيديولوجية الجنسانية التي أعلنتها ثقافة أبوية ، والتي تفترض أن مشاكل المرأة مماثلة لمشاكل الأمهات.لذلك ، لم يكن لجميع البرلمانيات المنتخبات منظور جنساني بشكل واضح.Abstrak: Mencapai peluang yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam persaingan politik selalu menjadi proses yang kompleks, meskipun negara telah menetapkan kebijakan afirmatif untuk mendorong peran yang lebih besar bagi perempuan dalam ranah politik. Persoalan budaya patriarkal dan tantangan konservatisme agama dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan afirmasi bagi perempuan dalam memperebutkan pemilihan untuk menduduki posisi anggota DPR-RI. Kajian ini membahas kontestasi politik perempuan dalam mencapai posisi sebagai wakil rakyat dan tantangan yang mereka hadapi dalam memperjuangkan isu-isu kesetaraan gender di parlemen. Penelitian ini menjawab faktor-faktor apa yang menghambat keterlibatan perempuan dalam kontestasi politik, dan tantangan apa yang dihadapi perempuan dalam memperjuangkan isu kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep affirmative action dan teori kesetaraan gender dalam politik. Hasil kajian menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang terpilih dalam Pemilu 2019 meningkat 22 persen berkat kebijakan afirmatif yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun demikian, kebijakan afirmatif untuk memenuhi kuota perempuan tidak hanya menguntungkan mereka yang memiliki agenda kesetaraan gender, tetapi juga mereka yang mendukung gerakan anti-feminis yang mewakili suara-suara kelompok konservatif. Masalah yang mereka perjuangkan masih terjebak dalam ideologi gender yang diproklamasikan oleh budaya patriarki, yang menganggap masalah perempuan identik dengan masalah ibu. Karena itu, tidak semua anggota parlemen perempuan yang terpilih secara eksplisit memiliki perspektif gender.

Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Kurikulum Fakultas Syariah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Bani Syarif Maula
Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/equalita.v2i2.7287

Studi hukum Islam yang menjadi wilayah kajian PTKI, terutama Fakultas Syariah, memerlukan penyegaran dan pembaharuan dalam hal pengkajiannya, terutama dalam hal pendekatan yang digunakannya, bukan hanya bersifat normatif tetapi juga sosiologis. Hal ini merupakan suatu keharusan karena studi hukum Islam tidak dapat lepas dari kontak dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Kajian ini merupakan hasil dari penelitian eksploratif dengan pendekatan normatif yang mencoba mengungkap materi perkuliahan dan bahan ajar matakuliah di Fakultas Syariah, khususnya tentang hukum keluarga (perkawinan dan kewarisan) dikaitan dengan wacana kesetaraan gender. Kurikulum Fakultas Syariah di PTKI terdiri dari matakuliah yang sarat dengan isu-isu kesetaraan dan keadilan gender (KKG). Namun demikian, berdasarkan ulasan dan analisis terhadap kurikulum Fakultas Syariah, terutama matakuliah hukum perkawinan dan hukum waris dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran dalam perkuliahan di PTKI seringkali tidak menggambarkan sebuah overt curriculum yang responsif gender. Hal ini terlihat dari indikator kompetensi (target hasil belajar) yang tidak ditemukan adanya indikator/target yang mengarahkan mahasiswa agar memperoleh pengetahuan di bidang hukum perkawinan dan waris dengan menggunakan pemahaman kesetaraan dan keadilan gender.

Islam dan Modernitas: Pandangan Muslim terhadap Perkembangan Sosial, Politik dan Sains Bani Syarif Maula
FIKRAH Vol 5, No 2 (2017): December 2017
Publisher : Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Jurusan Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Kudus

Islam is always highlighted by the world, among others in relation to the values of modernity, since some Muslims indeed reject the values contained in the modernity. This paper explains the Muslim response to the values of modernity in the social and political field, as well as the field of science. The social and political field explains issues of nationalism, democratization, and human rights. While in the field of science will highlight the issue of Muslim view of the theory of evolution. A theory that forms the basis for the development of modern science. The modernity that plagues the Islamic world, with all its positive-negative effects, becomes a challenge that Muslims must face today in contemporary times. Muslims are required to work extra hard to develop their potential to solve the problem. Tajdid and ijtihad are efforts by Muslims to preserve and preserve Islamic teachings to conform to modern values.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search