Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Daulah Journal of Lex Generalis (JLG)
Muhammad Ya'rif Arifin
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEBIJAKAN JAMINAN PRODUK HALAL Muhammad Ya'rif Arifin
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 10 No 2 (2021): (July-December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v1i1.22844

Abstract

Produk halal kini menjadi trend konsumsi di seluruh dunia, baik di negara muslim maupun non muslim. Tidak kurang dari USD 650 juta transaksi produk halal terjadi setiap tahunnya. Sebagai negara dengan mayoritas berpenduduk muslim, Indonesia sudah seharusnya memperhatikan kebutuhan warganya dalam mengkonsumsi produk halal, salah satunya melalui pemberian jaminan halal atas produk yang dikonsumsi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ke tangan kosnumen akhir. Hal inilah yang membuat pemerintah daerah berlomba – lomba untuk menghadirkan peraturan daerah halal (perda halal). Dalam penelitian ini akan dibahas kewenangan pemerintah daerah dalam kebijakan jaminan produk halal diantaranya sejauhmana dan bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengawasi produk halal. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui sejauh mana kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengaturan dan pengawasan terhadap produk halal dalam lingkup daerahnya masing-masing.
Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Pada Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Barat Aprilia Aprilia; La Ode Husen; Muhammad Ya'rif Arifin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.924 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM Provinsi Sulawesi Barat, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah memggunakan tipe penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penyelesaian pelanggaran HAM sebagai bentuk pelayanan komunikasi masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sudah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia terlaksana cukup efektif, dimana pelaksana Yankomas dalam menangani permasalahan HAM yang dikomunikasikan meliputi: menerima dan menindaklanjuti komunikasi, menelaah dugaan pelanggaran HAM; dan melakukan koordinasi dan memberikan Surat Rekomendasi. Begitu pula pelaksana Yankomas dalam menangani permasalahan HAM yang tidak/belum dikomunikasikan dengan: melakukan identifikasi dugaan pelanggaran HAM, menelaah dugaan pelanggaran HAM, dan melakukan koordinasi dan memberikan surat rekomendasi. The Research objective to analyze the effectiveness of the implementation of Community Communication Services at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of West Sulawesi Province, and the factors that influence it. The approach used in this research is to use the type of normative law research. The results of this study conclude that the settlement of human rights violations as a form of public communication services at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in West Sulawesi has been carried out in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 32 of 2016 concerning Public Communication Services on Human Rights Issues. Yankomas in handling human rights issues that are communicated include: receiving and following up on communications, reviewing allegations of human rights violations; and coordinate and provide Recommendation Letters. Likewise, Yankomas implementers in dealing with human rights issues that have not been/have not been communicated by: identifying allegations of human rights violations, reviewing allegations of human rights violations, and coordinating and providing letters of recommendation
Co-Authors Aprilia Aprilia La Ode Husen