Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

8.246

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Indonesian Journal of Criminal Law SIGn Jurnal Hukum AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Sehasen Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Sovereign: International Journal of Law Qawanin Jurnal Ilmu Hukum

La Ode Husen

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Author-ID : 3965486

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 66 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Perlindungan Hukum Hak-Hak Isteri Atas Tanah Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Rizmayana Ma’rif Appe; La Ode Husen; Muhammad Ilyas; Ahyuni Yunus
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The Research objective to analyze the legal protection of the wife as the recipient of land rights as a dowry in Makassar City, and to find out the legal certainty of the wife's rights to the dowry in the form of land in Makassar City. Empirical legal research method to research and write the discussion of this thesis as a legal research method . The use of empirical research methods in research efforts and writing this thesis is based on the suitability of the theory and data obtained with the research methods needed by researchers. Data collection techniques used in this research are literature study, interviews, and questionnaires. The results showed that giving land as a dowry to the wife requires a long process and special conditions in the implementation of marriage to provide maximum legal protection to the wife. And it must also be supported by making an immediate transfer of land rights with a grant to give perfect legal force to the wife as the recipient of the dowry in the form of land. Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap isteri sebagai penerima hak atas tanah sebagai mahar di Kota Makassar, dan untuk mengetahui jaminan kepastian hukum hak-hak isteri atas mahar berupa tanah di Kota Makassar Metode penelitian hukum empiris untuk meneliti dan menulis pembahasan tesis ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian empiris dalam upaya penelitian dan penulisan tesis ini dilatari kesesuaian teori dan data yang diperoleh dengan metode penelitian yang dibutuhkan peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tanah sebagai mahar kepada isteri memerlukan proses yang Panjang dan syarat-syarat khusus dalam pelaksanaan pernikahan untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada isteri. Dan juga harus didukung dengan melakukan segera peralihan hak atas tanah dengan hibah untuk memberikan kekuatan hukum yang sempurna kepada istri sebagai penerima mahar berupa tanah.

Pengamanan Intelijen Kepolisian Terhadap Putusan Pengadilan Atas Objek Sengketa La Ode Husen; Salle Salle; Arri Abdi Syalman; Abd. Kahar Muzakkir
SIGn Jurnal Hukum Vol 1 No 2: Oktober 2019 - Maret 2020
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v1i2.62

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengamanan Intelijen Kepolisian terhadap putusan pengadilan atas objek sengketa di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi empiris yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum sosiologis, karena melihat penerapan hukum sebagai suatu kondisi faktual di lingkungan sosial dan hubungannya terhadap norma hukum. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah responden sebanyak 92 orang. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana mengolah output dari kuesioner, dan disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi (F) dan distribusi persentasi (%). Hasil penelitian menunjukan bahwa pengamanan Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan terhadap proses eksekusi atas objek sengketa di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Perkap BIN No. 2 Tahun 2013, dapat dinilai dari empat aspek, antara lain: Sasaran Pengamanan; Pelaksanaan Pengamanan; Koordinasi dan Administrasi; serta Pengawasan dan Pengendalian. Perolehan data dari keseluruhan indikator berdasarkan aspek-aspek pengamanan Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan menunjukkan hasil yang kurang efektif. Dibutuhkan keseriusan dalam meningkatkan efektivitas pengamanan Ditintelkam Polda Sulawesi Selatan guna memastikan proses eksekusi putusan pengadilan atas objek sengketa bisa lebih efektif di masa akan datang.

Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum Nur Yusriyyah Bakhtiar; La Ode Husen; Muhammad Rinaldy Bima
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Penelitian ini bertujuan, pertama, Menganalisis dan menjelaskan pemenuhan hak kebebasan berekspresi berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kedua, Menganalisis upaya negara untuk melindungi hak asasi manusia dari tindakan anarkis dalam kebebasan berekspresi. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum doctrinal normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini: Pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum, masih terdapat kekurangan berkaitan dengan pembatasan-pembatasan yang ada, sebab tidak dicantumkan jelas mengenai batasan yang tidak boleh dilanggar seseorang, agar tercipta relevansi di antara peraturan perundang-undangan. Kedua, Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak bagi setiap warga negara, namun apabila tindakan yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa berakhir anarkis, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar Hak Asasi Manusia sehingga aparat kepolisian dapat menindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku. This study aims, firstly, to analyze and explain the fulfillment of the right to freedom of expression under Law No. 9 of 1998 concerning freedom of expression in public. Second, Analyze the efforts of the state to protect human rights from anarchist actions in freedom of expression. This research was conducted with the method of normative doctrinal legal research or library law research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The materials are arranged systematically, reviewed, then drawn a conclusion in relation to the problem under study. The results of this study: First, Law No. 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public, there are still shortcomings related to existing restrictions, because there is no clearly stated boundaries that must not be violated by a person, so as to create relevance between regulations legislation. Second, expressing an opinion in public is a right for every citizen, but if the actions taken by the protesters end up being anarchist, then it cannot be categorized as an act of violating Human Rights so that the police can act based on applicable legal rules

Peranan Jaksa Selaku Penuntut Umum Terhadap Penuntutan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Pengadilan Tipikor Makassar Abdurrahim Abdurrahim; La Ode Husen; Nur Fadhillah Mappaseleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis peranan jaksa penuntut umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi, dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi peranan jaksa penuntut umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar, kemudian dilakukan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi bahwa jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan pada tindak pidana korupsi telah cukup membuktikan terpenuhnya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilanggar oleh terdakwa akibat perbuatan yang dilakukan. Faktor yang mempengaruhi terhadap peranan jaksa penuntut umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dimana dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum terkait dengan peranan jaksa penuntut umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi telah berjalan optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. The research aims to: 1) To find out and analyze the role of public prosecutors in prosecuting corruption offenders, and 2) To find out and analyze the factors that influence the role of public prosecutors in prosecuting corruption offenders. This type of research is empirical juridical, the data obtained by the author from the study of documents and interviews with interested parties in this case the Makassar District Attorney and Makassar District / Corruption Court, then quantitative descriptive analysis is conducted.The results of the study the authors found that: The role of the Public Prosecutor in prosecuting corruption perpetrators that the public prosecutor in prosecuting corruption is sufficient to prove the elements of corruption which have been violated by the defendant due to the act committed.Factors affecting the role of the public prosecutor in prosecuting perpetrators of corruption include: the substance of the law, legal structure and legal culture. Where the legal substance, legal structure and legal culture are related to the role of the public prosecutor in prosecuting perpetrators of corruption which has been running optimally and in accordance with applicable laws and regulations.

Implementasi Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 (Pemilihan Umum Legislatif ) Dasman Dasman; Said Sampara; La Ode Husen
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis sejauhmana implementasi fungsi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan parisipasi pemilih pada pemilu 2019 di Kabupaten Bulukumba; (2) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi fungsi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan parisipasi pemilih pada pemilu 2019 di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara. Temuan atau hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) implementasi fungsi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2019 di Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa KPU dan jajarannya telah menjalankan fungsinya sesuai paraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu, namun implementasinya dilapangan masih kurang efektif. Berdasarkan hasil perhitungan suara, jumlah partisipasi pemilih legislatif sebanyak 76 persen, lebih rendah dari pada akumulasi partisipasi tingkat nasional yang mencapai sebanyak 77 persen; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi fungsi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2019 di Kabupaten Bulukumba yaitu faktor internal: kapasitas Komisioner KPU, komitmen dan soliditas penyelenggara. Sedangkan faktor eksternal; dukungan anggaran yang rendah, kesadaran masyarakat, letak geografis, budaya dan adat masyarakat setempat. This research was conducted with the aim of: (1) knowing and analyzing the extent to which the function of the general election commission was implemented in increasing voter participation in the 2019 elections in Bulukumba Regency; (2) knowing and analyzing the factors that influence the implementation of the function of the general election commission in increasing voter participation in the 2019 elections in Bulukumba Regency. This study uses primary data through interviews. The findings or results obtained from this research indicate that: (1) the implementation of the function of the general election commission in increasing voter participation in the 2019 elections in Bulukumba Regency shows that the KPU and its staff have carried out their functions in accordance with the laws governing the implementation of elections, but their implementation in the field is still not effective. Based on the results of the vote count, the total participation of legislative voters was 76 percent, lower than the accumulated participation at the national level which reached 77 percent; (2) factors affecting the implementation of the function of the general election commission in increasing voter participation in the 2019 elections in Bulukumba Regency are internal factors: the capacity of KPU commissioners, commitment and solidarity of organizers. Meanwhile, external factors; low budget support, public awareness, geographical location, culture and local customs.

Efektivitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Ridwan RIdwan; La Ode Husen; Zainuddin Zainuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Pengadilan Negeri Sidrap; dan 2) Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Pengadilan Negeri Sidrap. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain terlaksana kurang efektif, karena masih ada kasus yang masih dalam proses sehingga belum dapat dituntaskan semuanya dan sanksi atau hukuman yang diberikan masih terlalu ringan dibandingkan dengan hukuman yang diatur Undang-undang dengan ketentuan bahwa jika perbuatan itu menjadikan kematian orang, maka si tersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun. Faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, sarana dan prasarana kurang berpengaruh terhadap efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. The objectives of this study are: 1) To analyze the criminal offense against maltreatment that causes other people's reports to be reported in the Sidrap District Court; and 2) To analyze the factors that affect the effectiveness of the punishment against the criminal act of maltreatment that causes the lives of others in the Sidrap District Court. This research is a descriptive study with a juridical-empirical approach. The results showed that the implementation of punishment by the Sidrap District Court Judge against the criminal act of maltreatment which caused the lives of other people to be carried out effectively, because there are still cases that are still in process so that all of them have not been resolved and the sanctions or given are still too light compared to those regulated by law. provided that if the act results in the death of a person, then the guilty person is in prison for ten years. Factors of legal substance, legal structure, legal culture, legal knowledge, legal awareness, facilities and infrastructure that have little influence on conviction by the Sidrap District Court Judge for criminal acts of persecution that cause the lives of others.

Efektivitas Fungsi Institusi Kepolisian Dalam Pemberantasan Narkotika Di Kota Makassar Hendar Firdaus; La Ode Husen; Abdul Agis
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas fungsi institusi kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar; dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi institusi kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar.Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar terlaksana kurang efektif, sehingga perlu diefektifkan lagi terutama yang terkait dengan pelaksanaan fungsi institusi kepolisian dalam memeriksa dan menyita barang bukti penyalahgunaan narkotika; menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika; menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain yang terkait dengan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika; dan fungsi Polri dalam melakukan penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung terkait penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar. Selanjutnya faktor ketaatan hukum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan biaya operasional kurang berpengaruh terhadap efektivitas fungsi Institusi Kepolisian dalam pemberantasan narkotika di Kota Makassar. The objectives of this study are: 1) to find out and analyze the effectiveness of the functions of the police institution in eradicating narcotics in Makassar City; and (2) to find out and analyze the factors that influence the effectiveness of the functioning of the police institution in eradicating narcotics in Makassar City. The results showed that the function of the Police Institution in eradicating narcotics in Makassar was less effective, so it needed to be effective again especially those related to the implementation of the functions of the police institution in examining and confiscating evidence of narcotics abuse; arrest and detain people suspected of carrying out the spread and abuse of narcotics; intercept telephone conversations or other telecommunications equipment related to narcotics distribution and abuse; and the Polri's function in conducting supervised surrender investigations and covert buying techniques related to the spread and abuse of narcotics in Makassar City. Furthermore, legal compliance, human resources, facilities and infrastructure, and operational costs are less influential on the effectiveness of the functions of the Police Institution in eradicating narcotics in Makassar City.

Efektivitas Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum Nova Aulia Pagar Alam; La Ode Husen; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan menganalisis efektivitas penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum dan fakto-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Pangkep, kemudian dilakukan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Penyusunan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum di kejaksaan negeri pangkep berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan kurang efektif. Dalam praktiknya penyusunan surat dakwaan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Namun kenyataanya jika melihat persentase rasio penilaian tanggapan oleh responden sebesar 48% menilai kurang efektif. This study aims to analyze the effectiveness of the preparation of the indictment by the public prosecutor and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical, the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case the Pangkep District Attorney, then carried out a quantitative descriptive analysis. The results of the author's research show that: The preparation of indictments by the public prosecutor at the Pangkep District Prosecutor's Office is based on Law Number 16 of 2004 concerning the Republic of Indonesia Attorney General's Office and the Circular of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: SE-004 / JA / 11/1993 Concerning Making Letters The indictment is less effective. In practice, the preparation of the indictment is in accordance with the provisions of the applicable laws. But in fact, if you look at the percentage of the response rate ratio by the respondents, it is 48%, it is considered less effective

Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Di Kota Makassar Muh. Asrul Haq Sultan; Hambali Thalib; La Ode Husen
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana dikota Makassar dan upaya yang dilakukan pihak- pihak yang terkait dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dikota makassar. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan empirik dan kepustakaan. data dianalisis secara kualitatif kemudian dideskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya tindak pidana yang di lakukan anak di kota Makassar dan bagaimana upaya pencegahannya yaitu Faktor Ekonomi, Keluarga, Lingkungan, pendidikan, penegakan hukum, dan individu seseorang dan upaya pencegahannya dilakukan dengan Upaya preventif Di maksud dengan upaya preventif adalah usaha untuk mengadakan hubungan yang bersifat negative menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat misalnya di aktifkan karang taruna, remaja mesjid, olahraga, dan lain sebagainya. dan upaya Represif. This study aims to determine the factors that cause children to commit criminal acts in the city of Makassar and the efforts made by the parties involved in preventing and overcoming children who commit criminal acts in the city of Makassar. The research method used is empirical field research and literature. the data were analyzed qualitatively and then described. The results show that the factors that cause the development of criminal acts committed by children in the city of Makassar and how to prevent them are economic, family, environmental, education, law enforcement, and individual factors and prevention efforts are carried out with preventive measures. Preventive is an effort to establish a negative relationship with a positive character so that these efforts are no longer a disturbance in society, for example activating youth organizations, youth mosques, sports, and so on. and Repressive efforts

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Pada Tindak Pidana Korupsi Dzulkifli Syafar Nur; La Ode Husen; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis kewenangan KPK dan Kewenangan yang ideal dalam pemberantasan korupsi dan apa yang menjadi kewenangan dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dapat disimpulkan, bahwa: 1. Pelaksanaan kewenangan yang dimiliki aparatur negara dilakukan secara konsekuen sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tak terkecuali termasuk pelaksanakan kewenangan yang dilakukan oleh KPK berdasarkan legalitas hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan kewenangan KPK antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (Dua) tahun dan supervisi terhadap instansi penyidik Kepolisian dan penyidik Kejaksanaan, yang memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum penyidikan dan penuntutan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan supervisi di maksudkan untuk meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik polisi dan jaksa dalam pemberantasan korupsi. The research objective is to analyze the authority of the KPK and the ideal authority in eradicating corruption and what is the authority and function of the KPK in eradicating corruption in Indonesia. By using the juridical normative research method, it can be concluded that: 1. The implementation of authority possessed by the state apparatus is carried out consequently in accordance with the provisions of the applicable law, including the exercise of the powers exercised by the KPK based on legal legality based on Law Number 19 2019 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK). 2.Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, gives the KPK authority, among others, the Corruption Eradication Commission can stop investigations and prosecutions of corruption cases whose investigations and prosecutions have not been completed within a maximum period of 2 (two) years. and supervision of Police investigating agencies and Attorney investigators, which have the authority to carry out legal actions to investigate and prosecute the eradication of criminal acts of corruption. The supervisory authority is intended to minimize abuse of authority by police investigators and prosecutors in eradicating corruption.

Co-Authors A. Nur Fariha. AS A. Risal Aan Aswari Abd. Kahar Muzakkir Abd. Kahar Muzakkir Abd. Rasjak Abdul Agis Abdul Agis Abdurrahim Abdurrahim Achmad Alfian Nurrochim Adelia Apriyanti Adri Eddyanto Pontoh Agussalim Agussalim Ahmad Alyadi Rahman Ahmad Fadil Ahmad Fitrah Madana Arsyad Ahmad Syafri Rasyid Ahyuni Yunus Ambo Radde Junaid Andi Ahmad Wajdi Latif Andi Islamuddin Andi Muhammad Reyza Andi Muvlianti Mulyadi Andi Nur Fitriani Anggreani Arief Anis Zakaria Kama Aprilia Aprilia Aris Munandar Arneta A. Putri Salman Arri Abdi Syalman Askari Razak Asriani Baharuddin Asrul Asrul Azkari Razak Baharuddin Badaru Benyamin Buntu Dasman Dasman Dhea Ramadhani Putri Dzulkifli Syafar Nur Fatur Rochman Hambali Thalib Hamza Baharuddin Hamza Baharuddin Hamzah Hamzah Hardianto Djanggih Harnayati Harnayati Hartono Hamzah Hasmaniar Bachrun Hendar Firdaus Ikhsan Jamaluddin Ilham Abbas Ilham Ilham Irfan Syafar Kamri Ahmad La Ode Arisian Lince Simamora M. Basir AS M. Kamal Hidjaz Muh Aldi Muh. Asrul Haq Sultan Muh. Ricky Subarkah Muhammad Fachri Said Muhammad Haryono Kartono Muhammad Kamal Muhammad Rinaldy Bima Muhammad Syukur Muhammad Ya'rif Arifin Muhammad Yunus Mulyati Pawennei Munawir Abdul Kamal Nasirah Nasirah Nasrullah Nasrullah Nova Aulia Pagar Alam Nur Afti Aulia Nur Fadhillah Mappaseleng Nur Fadhillah Mappaselleng Nur Yusriyyah Bakhtiar Nurul Qamar Nurwana Abubakar Rahmat Rahadi Raodatul Jannah Ridwan Ridwan Rizmayana Ma’rif Appe Rudianto Rudianto Said Sampara Salle Salle Satri Satri Satrih Satrih Sri Lestari Poernomo Sufirman Rahman Susi Aryani Manangin Sutiawati Sutiawati Syahrul Gunawan Syahrul Nasution Syamsuddin Pasamai Syarifuddin Tasbiany Fauziah Vonny Ameliani Suardi Yusril Mahendra Yusril Yusril Zulfachmy Zulfachmy Zulkifli Zulkifli

Title

Found 66 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 66 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 66 Documents
Search