Emi Rachmawati
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Langlangbuana

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : DIALEKTIKA

KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KAMPUNG ADAT CIREUNDEU Emi Rachmawati; Rannie Dyah K Rachaju; Dina Alamianti
Dialektika Vol 6 No 2 (2019): Vol.6 No.2 (2019) September
Publisher : Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The objects of tourism attraction have an important role in Indonesia’s tourism growth, as an example is Cireundeu adat village in Cimahi, West Java. Which has potentials to be a tourism destination, and still being developed of late. The potentials to be a tourism destination cannot be separated from local government involvement to the development of village tourism, which can be done through regulation and authorization, but in the enactment process, there are several factors that make policy implementation of Cirendeu adat village development as tourism destination is not optimal. The purpose of this research is to know the implementation on communication of public policy, particularly about the development of tourism village in Cireundeu Adat Village that led by the Department of Culture, Tourism, Youth and Sports (Disbudparpora) as an Executive element. This research uses qualitative research methods with data collection procedures are through observation, in-depth interviews, and related documentation. This research concludes that the communication on public policy of village tourism development led by Disbudparpora was through persuasive communication approach, along with that, there are constrain factors and supporting factors in the implementation. Disbudparpora also must actively provide guidance in development process and more engaging with the indigenous peoples for sustainable tourism development.
Strategi Komunikasi dalam Kebijakan Inovasi Daerah Arnia Fajarwati; Nia Pusparini; Emi Rachmawati
Dialektika Vol 9 No 2 (2022): September
Publisher : Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/dialektika.v9i2.2161

Abstract

Dalam era demokratisasi hak untuk berotonomi yang bertanggung jawab merupakan asas desentralisasi yang mutlak diterapkan di tataran pemerintahan daerah atau local government, untuk itu perlu direncanakan suatu strategi pembangunan yang berbasis pada kebijakan inovasi, karena inovasi dikenali sebagai model kebijakan yang dianggap berhasil saat ini. Agar kebijakan inovasi bisa sampai kepada stakeholder pembangunan di daerahnya maka diperlukan komunikasi, yang menurut Edward III Komunikasi adalah salah satu variable keberhasilan implementasi kebijakan, terdapat 3 (tiga) Faktor penentu keberhasilan komunikasi dalam implementasi kebijakan yaitu adanya proses transmisi (trasmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency). Ketiga faktor penentu komunikasi tersebut dapat laksanakan dengan berdasarkan kepada strategi komunikasi dari Quinn (Ruslan 2008) yang menyatakan, agar suatu strategi komunikasi agar dapat efektif dilaksanakan dalam sebauh program, maka ia harus mencakup 7 (tujuh) hal: Mempercepat Tujuan yaitu harus Objektif yang jelas, Memelihara inisiatif yaitu Strategi membuat inisiatif, Konsentrasi yaitu Konsentrasi dengan melemahkan kekuatan yang besar, Fleksibilitas yaitu Strategi persenjataan, Kepemimpinan yaitu kepemimpinan yang memiliki komitmen dan terkoordinasi, Kejujuran yaitu Strategi itu disiapkan untuk memanfaatkan kerahasiaan dan kecerdasan, Keamanan yaitu Strategi itu harus mengamankan seluruh organisasi. Apabila kebijakan inovasi daerah yang sudah digulirkan oleh pemerintah dapat dilaksanakan dengan strategi komunikasi tersebut maka akan mempercepat tujuan pembangunan di daerah.