Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DIALEKTIKA Sosiohumanitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal SOSPOL
Emi Rachmawati
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Langlangbuana
Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Jurnal SOSPOL

 1 
PROSES REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF (STUDI PADA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN BANDUNG) Yayan Rudiyanto; Emi Rachmawati
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 21 No 1 (2016): Vol. 21, No. 1, Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partai politik adalah saluran utama untuk memperjuangkan kehendak masyarakat bangsa dan negara, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan penyelenggaraan negara. Dalam desain politik modern partai politik berfungsi meninjau dan mengkaji kepentingan konstituen dalam pengambilan kebijakan strategis. Mencermati ketentuan-ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam system demokrasi. Partai politik sebagai alat perjuangan bangsa akan berjalan baik seiring dengan optimalisasi peran-peran partai politik, baik sebagai sarana komunikasi politik (political communication), sosialisasi politik (political socialization), rekrutmen politik (political recruitment), dan pengatur konflik (conflict management).Apapun sistemnya rekrutmen dari partai politik tidak akan lepas dari dua sisi proses, yaitu; menyusun kriteria yang akan menjadi kualifikasi untuk melakukan rekrutmen dan bagaimana mekanisme rekrutmen yang akan dilakukan. Kriteria atau kualifikasi yang dapat ditentukan untuk menentukan rekrutmen calon anggota legislatif adalah standar minimum yang harus dimiliki oleh seorang untuk dapat dicalonkan. Kriteria atau kualifikasi disusun berbentuk aturan atau persyaratan. Berkaitan dengan pencalonan anggota legislatif, setidaknya ada dua kualifikasi yang seharusnya dapat dipenuhi, yaitu kualifikasi yang ditetapkan oleh negara melalui undang-undang dan kualifikasi yang ditetapkan oleh partai politik. Kualifikasi yang ditetapkan oleh negara biasanya bersifat umum, lkualifikasi yang ditetapkan oleh partai politik adalah menetapkan sejumlah persyaratan lain. Persyaratan tersebut selain merujuk pada ideology partai, juga harus berkorelasi dengan pelaksanaan fungsi lembaga legislatif kedepan.
PENGARUH KEPEMIMPINAN CAMAT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN COBLONG KOTA BANDUNG Fitri Agustina; Emi Rachmawati
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 20 No 2 (2015): Vol. 20, No 2, Desember 2015
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi dengan masalah belum optimanya penertiban bangunan dan pemukiman liar Bogor khususnya di Bantaran Kali Baru di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Masalah tersebut dihubungkan dengan salah satu variabel Koordinasi yang diasumsikan dapat berpengaruh terhadap Efektivitas Penertibangunan dan Pemukiman Liar. Di dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah :” Seberapa besar pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Penertiban Bangunan dan Pemukiman Liar (Studi Kasus di Bantaran Kali Baru Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor) ” Untuk menganalisis masalah penelitian ini digunakan teori sebagai alat analisis yaitu syarat-syarat koordinasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasibun (2008 : 88) yang terdiri dari : koordinasi melalui perasaan untuk bekerja sama, koordinasi melalui persaingan, koordinasi melalui semangat tim, dan koordinasi melalui saling menghormati. Adapun teori efektivitas digunakan teori dari Steers (1985:4-7) yang terdiri Paham terhadap optimalisasi tujuan, perspektif sistematika, dan tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi. Berdasarkan pendekatan teori-teori tersebut, hipotesis yang diajukan adalah : “ Besarnya Pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Penertiban Bangunan dan Pemukiman Liar (Studi Kasus di Bantaran Kali Baru Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor). ditentukan oleh pelaksanaan dimensi koordinasi melalui perasaan untuk bekerja sama, koordinasi melalui persaingan, koordinasi melalui semangat tim, dan koordinasi melalui saling menghormati.”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif (explanatory survai method) sedangkan sumber pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik pengumpulan data mempergunakan angket, observasi, dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana (Simple Random Sampling). Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah Regresi Linier Sederhana Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil penelitian yang menunjukan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara Koordinasi terhadap Efektivitas Penertiban Bangunan dan Pemukiman Liar (Studi Kasus di Bantaran Kali Baru Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor).. Dengan demikian hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini teruji secara empirik.
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERIZINAN BERBASIS E- GOVERNMENT DI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG Restu Hapsari; Emi Rachmawati
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 22 No 1 (2017): Vol. 22, No. 1, Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah masih rendahnya kualitas pelayanan perizinan IMB berbasis e- Government pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kota Bandung. Masalah tersebut dihubungkan dengan salah satu variabel yaitu variabel implementasi kebijakan yang diasumsikan dapat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan perizinan IMB berbasis e- Government di DPMPTSP Kota Bandung. Di dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah “Sebarapa Besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan IMB berbasis E- government di DPMPTSP Kota Bandung”. Untuk menganalisa masalah penelitian ini, teori yang digunakan peneliti sebagai alat analisis adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (Nugroho, 2015;226) yang terdiri dari dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun teori kualitas pelayanan yang digunakan penelitian ini adalah teori yang dikemukakan Parasuraman (Hardiansyah, 2011;46) yang terdiri dari dimensi keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti langsung. Berdasarkan pendekatan teori – teori tersebut peneliti mengajukan hipotesis “Besarnya pengaruh implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap kualitas pelayanan perizinan IMB berbasis e- Government di DPMPTSP Kota Bandung ditentukan oleh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif sedangkan sumber pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka dan studi lapangan dengan teknik penelitian: angket, observasi, dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana. Adapun teknik analisa yang digunakan adalah koefisien korelasi Rank Spearman. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung menunjukan adanya hubungan yang positif antara implementasi kebijakan dan kualitas pelayanan perizinan IMB berbasis e- Government di Kota Bandung. Dengan demikian, hipotesis telah teruji secara empirik.
PENGENDALIAN PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN (STUDI DI PIPPK KELURAHAN DAGO KECAMATAN COBLONG KOTA BANDUNG) Gina Monica Putri; Emi Rachmawati
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 23 No 1 (2018): Vol. 23, No. 1, Juni 2018
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya Pengendalian Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung. Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Pengendalian Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung. 2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat Pengendalian Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung. 3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan Pengendalian Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep pengendalian dari Stoner, seperti Penetntuan Standar dan Metode Mengukur Prestasi Kerja, Pengukuran Prestasi Kerja, Membandingkan Srandar dengan Prestasi Kerja, dan Melakukan Tindakan Perbaikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya Pengendalian Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan Dago disebabkan oleh Ketidakjelasan Regulasi Pemerintah dan Sumber Daya Manusia yang kurang memadai.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK KABUPATEN BANDUNG Emi Rachmawati
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 23 No 2 (2018): Vol. 23, No. 2, Desember, 2018
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanannasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Hak warg anegara untuk memperoleh informasi publik dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu tercantum dalam pasal 28F3 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.Pemenuhan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi berhubungan erat dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Upaya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tidak akan banyak berarti tanpa adanya kemudahan untuk mendapatkan informasi. Keterbukaan informasi akan memudahkan pengawasan masyarakat tterhadap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh badan publik/pejabat publik. Kualitas pelayanan pada sebuah badan publik merupakan sesuatu yang sangat penting karena akan berpengaruh pada kepuasan pengguna. Tetapi nyatanya potret kualitas layanan yang ada di badan publik Indonesia belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengguna. Karena dapat dilihat di era sekarang ini, kualitas layanan yang ada di badan publik masih menjadi salah satu fenomena yang belum mampu diatasi oleh pemerintah atau semua badan publik di Indonesia saat ini. Reformasi yang di tandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik yang mensyaratkan adanya akumtanilitas, transparasi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Tuntutan ini mendorong hadirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
PELAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK PERUM DAMRI KOTA BANDUNG Emi Rachmawati
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 24 No 2 (2019): Vol. 24, No. 2, Desember 2019
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is motivated by the decreasing number of public transportation users, in this case Public Corporation DAMRI as a bus service provider in the city. The purpose of this study was to determine how public transportation services Perum DAMRI Bandung. To find out what are the inhibiting and supporting factors in public transportation services DAMRI Bandung City. To find out what efforts are made to minimize the inhibiting factors of public transportation services Perum DAMRI Bandung. The research method used is descriptive qualitative, by collecting data through library research, observation, in-depth interviews and documentation. The results showed that there were several obstacles in the Public Transportation Service of the DAMRI Public Corporation in Bandung. Among others: HR is not ready for innovation, Insufficient welfare for DAMRI officers, Difficult to change the culture of society, DAMRI has not made the community an asset. Efforts are being made to overcome obstacles in the Public Transportation Service in Bandung, among others: Changing the mindset of HR, More concern on employee welfare.
Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Emi Rachmawati; Yusef Wandy; R. Indriyati Kamil
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 26 No 1 (2021): Vol. 26 No. 1, Juni 2021
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu upaya untuk peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan diaplikasikannya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru atau disebut PPDB. Kecamatan Baleendah merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bandung dimana terdapat 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri yaitu SMPN 1 Baleendah dan SMPN 2 Baleendah, yang sudah melaksanakan PPDB sejak tahun 2017, namun dalam pelaksanaan kebijakan sistem penerimaan peserta didik baru pada Tahun Pelajaran 2018/2019 belum sesuai dengan tujuan utama sistem zonasi PPDB 2019. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Bagaimana Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan model implementasi dari teori George C. Edward III. dalam Widodo, (2010: 96-110). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung terdapat beberapa faktor penghambat. Untuk mengatasi hambatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung telah memastikan bahwa tidak ada lagi perbedaan kualitas dalam layanan pendidikan. Semakin dekat ke pusat, semakin berkualitaslah layanan pendidikan, baik dari sisi sarana, prasarana, dan ketersediaan guru. Kata kunci: Implementasi kebijakan, penerimaan peserta didik baru, layanan pendidikan
Co-Authors Arnia Fajarwati Dina Alamianti Fitri Agustina Gina Monica Putri Kamil, Indriyati Lusy Mukhlisiana Pusparini, Nia Rannie Dyah K Rachaju Restu Hapsari Yayan Rudiyanto Yusef Wandy