Garuda - Garba Rujukan Digital

Mulia Kartiwi

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Author-ID : 2706293

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Implementasi Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Garut Mulia Kartiwi; Sartibi Bin Hasyim
Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora (Jisora) Vol 2 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut

Pelaksanaan sertifikasi tanah selama ini dinilai masyarakat masih sulit, lama dan mahal. Oleh karena itu pemerintah berupaya melaksanakan program percepatan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan untuk mengetahui implementasi PTSL di Kabupaten Garut serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Kesimpulan penelitian adalah implementasi kebijakan pemerintah tentang percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Garut dengan target 79.000 bidang tanah terdaftar pada tahun 2019 ini, pada kenyataanya belum dapat direalisasikan. Pelaksanaan PTSL yang dimulai bulan Januari sampai dengan pertengahan bulan September 2019 baru tercapai 74,07 % .Faktor penghambat dalam pelaksanaan program percepatan PTSLantara lain adalah :1).Penetapan lokasi tidak terpusat pada satu wilayah desa.2) Jumlah bidang tanah baru sebagian yang diukur dan didaftakan .3) Data penetapan calon peserta program tidak sesuai dengan data di lapangan.4) Keberatan dari pemilik tanah yang tidak masuk dalam lokasi PTSL.5).Keterbatasan Sumber Daya Manusia 6) Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait. 7) Adanya pihak LSM yang ingin ikut terlibat dan kompromistis untuk penetapan lokasi PTSL.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Garut Mulia Kartiwi; Sartibi Bin Hasyim
Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora (JISORA) Vol 2 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Pelaksanaan sertifikasi tanah selama ini dinilai masyarakat masih sulit, lama dan mahal. Oleh karena itu pemerintah berupaya melaksanakan program percepatan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan untuk mengetahui implementasi PTSL di Kabupaten Garut serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Kesimpulan penelitian adalah implementasi kebijakan pemerintah tentang percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Garut dengan target 79.000 bidang tanah terdaftar pada tahun 2019 ini, pada kenyataanya belum dapat direalisasikan. Pelaksanaan PTSL yang dimulai bulan Januari sampai dengan pertengahan bulan September 2019 baru tercapai 74,07 % .Faktor penghambat dalam pelaksanaan program percepatan PTSLantara lain adalah :1).Penetapan lokasi tidak terpusat pada satu wilayah desa.2) Jumlah bidang tanah baru sebagian yang diukur dan didaftakan .3) Data penetapan calon peserta program tidak sesuai dengan data di lapangan.4) Keberatan dari pemilik tanah yang tidak masuk dalam lokasi PTSL.5).Keterbatasan Sumber Daya Manusia 6) Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait. 7) Adanya pihak LSM yang ingin ikut terlibat dan kompromistis untuk penetapan lokasi PTSL

PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MEMINIMALISIR SENGKETA TANAH Mulia Kartiwi
Res Nullius Law Journal Vol 2 No 1 (2020): Volume 2 No 1 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Until this day land disputes in Indonesia still occur, although goverment has issued regulation for land registration that aims to create legal certainty for occupied land subject and object. This study is a descriptive analysis wish normative juridical approach that aims to find out and analyze the causal factor the land disputes and to determince the role of PPAT in minimizing land disputes. Result showed that the causal factor of land dispute is the unavailability of authentic certificate that prove the ownership of the land right, so that they are easily intervened. Futhermore, the role of PPAT is very important in land registration because the product can be used as basis for issuance of land certificate as a strong evidence. For that reason PPAT must carry out its duties with cautious and professional to avoid mistake that can cause losses Keywords : Role, PPAT, Minimizing, Land Dispute Saat ini sengketa tanah di Indonesia masih terjadi, walaupun pemerintah telah menerbitkan aturan tentang pendaftaran tanah yang bertujuan menciptakan kepastian hukum akan subjek dan objek tanah yang dikuasai.Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan metode pendekatan yuridis normatif yangbertujuan untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor penyebab sengketa tanah dan mengetahui peran PPAT dalam meminimalisir sengketa tanah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab sengketa pertanahan diantaranya ketidaktersediaan akta otentik yang membuktikan kepemilikan hak tanah, sehingga mudah diintervensi oleh pihak lain. Selanjutnya Peran PPAT sangat penting dalam pendaftaran tanah, karena produknya dijadikan dasar untuk penerbitan sertifikat tanah sebagai alat bukti yang kuat.Untuk itu PPAT dalam melaksanakan tugasnya agar berhati-hati dan professional guna menghindari kekeliruan yang dapat menyebabkan kerugian.

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search