Ruang digital kerap dipahami sebagai arena otonom bagi partisipasi politik orang muda Indonesia. Artikel ini menguji anggapan itu dengan teori kapitalisme pengawasan dan kekuasaan instrumentarian (Zuboff, 2019) sebagai landasan utama, didukung konsep represi digital dan tata kelola platform, untuk menjelaskan mengapa kedaulatan digital orang muda menjadi bersyarat pada negara dan korporasi platform. Penelitian berpendekatan kualitatif dengan desain studi kasus diagnostik atas protes 25 Agustus–5 Oktober 2025. Data berupa dokumen sekunder publik (pemberitaan, siaran pers, laporan organisasi advokasi, dan pernyataan resmi) yang dikumpulkan sampai 6 Oktober 2026, dianalisis lewat analisis hukum doktrinal atas Pasal 19 ayat (3) ICCPR, pengodean tematik atas insiden pembatasan yang diberi tingkat keyakinan bukti, serta penelusuran proses (process tracing) atas lima penjelasan saingan bagi tindakan platform. Hasilnya, kerentanan hukum terpusat pada Permenkominfo 5/2020, tempat kategori “meresahkan masyarakat” masuk jalur penurunan empat jam. Bukti yang paling membedakan penjelasan berada pada jalur formal negara ke platform, yakni pembekuan pendaftaran TikTok yang dicabut sehari setelah data diserahkan, sedangkan pembatasan pada tingkat akun hampir seluruhnya tidak menyebut peminta maupun dasar tindakan. Penangguhan LIVE tidak berdasar perintah formal tetapi waktunya berdekatan dengan gelombang protes. Dengan lensa Zuboff, pola ini terbaca sebagai penyetelan syarat penggunaan ruang digital yang dasarnya sulit diperiksa publik. Kesimpulannya, kedaulatan digital orang muda nyata tetapi bersyarat.