Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEDAULATAN DIGITAL BERSYARAT: AKTIVISME POLITIK ORANG MUDA DI ANTARA KOERSI NEGARA DAN RESPONS PLATFORM DI INDONESIA Bilal Sukarno; Muhammad Prakoso Aji; Anang Setiawan
Jurnal Studi Ilmu Politik Vol 5 No 4 (2026)
Publisher : Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/jsipol.v5i4.38492

Abstract

Ruang digital kerap dipahami sebagai arena otonom bagi partisipasi politik orang muda Indonesia. Artikel ini menguji anggapan itu dengan teori kapitalisme pengawasan dan kekuasaan instrumentarian (Zuboff, 2019) sebagai landasan utama, didukung konsep represi digital dan tata kelola platform, untuk menjelaskan mengapa kedaulatan digital orang muda menjadi bersyarat pada negara dan korporasi platform. Penelitian berpendekatan kualitatif dengan desain studi kasus diagnostik atas protes 25 Agustus–5 Oktober 2025. Data berupa dokumen sekunder publik (pemberitaan, siaran pers, laporan organisasi advokasi, dan pernyataan resmi) yang dikumpulkan sampai 6 Oktober 2026, dianalisis lewat analisis hukum doktrinal atas Pasal 19 ayat (3) ICCPR, pengodean tematik atas insiden pembatasan yang diberi tingkat keyakinan bukti, serta penelusuran proses (process tracing) atas lima penjelasan saingan bagi tindakan platform. Hasilnya, kerentanan hukum terpusat pada Permenkominfo 5/2020, tempat kategori “meresahkan masyarakat” masuk jalur penurunan empat jam. Bukti yang paling membedakan penjelasan berada pada jalur formal negara ke platform, yakni pembekuan pendaftaran TikTok yang dicabut sehari setelah data diserahkan, sedangkan pembatasan pada tingkat akun hampir seluruhnya tidak menyebut peminta maupun dasar tindakan. Penangguhan LIVE tidak berdasar perintah formal tetapi waktunya berdekatan dengan gelombang protes. Dengan lensa Zuboff, pola ini terbaca sebagai penyetelan syarat penggunaan ruang digital yang dasarnya sulit diperiksa publik. Kesimpulannya, kedaulatan digital orang muda nyata tetapi bersyarat.
Pengaruh Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Layanan Pengaduan dan Pelayanan Publik di DKI Jakarta pada Tahun 2020 Syifa Annisa Rochmani; Muhammad Prakoso Aji
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.5480

Abstract

Dalam mewujudkan kota Jakarta yang lebih baik dalam pelayanan publik, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewujudkan Jakarta Smart City yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 280 Tahun 2014 mengenai Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pengelola Jakarta Smart City. Untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta meluncurkan sebuah aplikasi Jakarta Kini atau JAKI pada September 2019 lalu. JAKI merupakan sebuah aplikasi yang merupakan bagian dari Jakarta Smart City. JAKI memiliki tujuan untuk menciptakan perbaikan yang berkelanjutan pada sistem pelayanan publik dan menciptakan smart city  yang efisien dan efektif untuk mengubah Jakarta menjadi kota metropolitan yang tidak hanya lebih pintar tetapi juga lebih baik. Sejak Maret 2020, Indonesia dilanda pandemi yang menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi terbatas karena virus COVID-19 menyebar melalui udara. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan pemberlakuan social distancing untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Penggunaan aplikasi JAKI pada masa COVID-19 dapat dibilang meningkat, Selama masa pandemi, JAKI juga menjadi kanal aduan yang paling banyak digunakan oleh para responden yaitu sebanyak 51,49% responden menggunakan kanal pengaduan JAKI saat pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pada tahun 2020 apakah aplikasi JAKI sudah dipergunakan dengan baik oleh masyarakat Jakarta.