Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora
Nina Karlina
dosen
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KUALITAS PELAYANAN PERIJINAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI JAWA BARAT Siti Nurhuda; Asep Kartiwa; Amin Ibrahim; Nina Karlina
Sosiohumaniora Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.744 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v16i3.5771

Abstract

Pemaknaan (verstehen) kualitas pelayanan perijinan penanaman modal seringkali di interpretasikansecara berbeda oleh kalangan investor sebagai penerima layanan dan aparatur pemerintah sebagai petugas yangmemberikan layanan. Hal inilah yang terjadi dalam konteks penelitian ini, bahwa kualitas pelayanan perijinanpenanaman modal menurut 5 (lima) aspek kualitas pelayanan sebagaimana dikembangkan Zeithaml et.al. yaknitangible (ketampakan fisik), reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan) danemphaty belum menggambarkan seluruh orientasi dan dimensi pelayanan dalam konteks penanaman modal.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif untuk memahami bagaimana prosespelayanan perijinan dilakukan dan mengungkapkan makna dari setiap fenomena menurut masyarakat danpemerintah. Peneliti mencari fakta bagaimana proses perijinan dilaksanakan pada Badan Pelayanan PerijinanTerpadu (BPPT) dan Badan Koordinasi dan Promosi Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Provinsi Jawa Barat.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perijinan penanaman modal yang diukur menurut5 (lima) aspek cenderung berdimensi tunggal yang “mengutamakan persepsi pelanggan”. Padahal melalui hasilpengamatan, wawancara mendalam maupun analisis dokumen terdapat kebutuhan pengembangan orientasi dariyang berdimensi tunggal menuju kualitas pelayanan yang memiliki empat orientasiyakni : orientasi kepadakepentingan warga, orientasi kepada kelestarian lingkungan, orientasi kepada persaingan usaha yang sehat danorientasi kepada peraturan perundang-undangan.
PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PNS DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN CIREBON Nina Karlina
Sosiohumaniora Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.576 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v16i3.5770

Abstract

Pemerintahan Desa sebagai lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategisyang memerlukan peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahandesa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Untuk mewujudkan sistem pelayanan yang nyatamaka perubahan sistem pemerintah desa mutlak diperlukan. Salah satu kebijakan Pemerintah Pusat adalah yangtertuang dalam Pasal 202 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang menjelaskan paling mendasardalam perubahan sistem Pemerintahan Desa adalah adanya pengangkatan Sekretaris Desa dari Pegawai NegeriSipil. Pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS di lingkungan Kabupaten Cirebon memberikan dampak bagipenyelenggaraan pemerintahan desa. Mereka diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yanglebih baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan memahami bahwa masyarakat adalah pelangganutama yang harus dilayani, maka sekdes diharapkan dapat mengetahui dan memahami apa yang dibutuhkandan diinginkan masyarakat, sehingga dapat memuaskan masyarakat dengan pelayanan prima. Namun dalampengangkatan sekdes menjadi PNS masih terdapat permasalahan yang bermunculan yaitu kecemburuan sosial didalam kantor desa akibat tuntutan perangkat desa selain sekretaris desa untuk diangkat menjadi PNS. Hal inilahyang memberikan iklim tidak baik di dalam kantor desa.
Co-Authors Amin Ibrahim Asep Kartiwa Siti Nurhuda