<![CDATA[Persoalan yang lazim terjadi adalah pemahaman dan kecenderungan sulitnya membinahubungan antara legislator (anggota Dewan terpilih) dengan rakyat sebagai konstituen. Persoalanini menjadi kendala komunikasi antara Dewan dengan rakyat yang diwakilinya, dan berdampak padarendahnya produk regulasi yang dihasilkan oleh lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan RakyatDaerah. Permasalahan penelitian ini adalah belum disusunnya sistem penjaringan aspirasi masyarakatyang dapat menjadi pedoman bagi anggota DPRD untuk melaksanakan penjaringan aspirasi masyarakat.Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah mengembangkan alternatif modelpenjaringan aspirasi masyarakat beserta panduan dan format laporan penjaringan aspirasi masyarakat.Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan menggunakan acuan dari Plomp dengan langkahlangkah:preliminary investigation, design, realization/construction, test, evaluation and revision, andimplementation. Subjek uji coba adalah anggota DPRD Kabupaten Purworejo. Ujicoba dilaksanakandi dua daerah pemilihan. Proses pengembangan dilakukan melalui tiga tahap. Pengumpulan datamenggunakan metode inventori sikap dan rating scale. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa: a) penjaringan aspirasi masyarakat dapatdilakukan dengan model: perorangan, melalui Partai Politik, kelompok sesuai dengan komisi yang diduduki, bersama-sama dengan anggota DPRD di daerah pemilihan, dan model penjaringan aspirasiyang dilakukan bersamaan dengan kegiatan musrenbang; b) hasil penilaian pakar, pemakai, maupunanggota dewan menunjukkan bahwa panduan dan format laporan penjaringan aspirasi masyarakat dinilaicukup baik sebagai acuan penjaringan aspirasi masyarakat bagi anggota DPRD Kabupaten Purworejo.Berdasarkan temuan tersebut maka panduan penjaringan aspirasi masyarakat hasil penelitian ini dapatdijadikan alternatif bagi anggota DPRD Kabupaten Purworejo dalam melakukan kegiatan penjaringanaspirasi masyarakat.]]>
