Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Religi: Jurnal Studi Agama-agama Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Mukaddimah: Jurnal Studi Islam Contemporary Quran
Siti Khodijah Nurul Aula
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Dialektika Zakat Produktif: Pengelolaan Di BAZNAS Gunung Kidul, Indonesia Nur Afni Khafsoh; Siti Khodijah Nurul Aula; Derry Ahmad Rizal
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37064/jpm.v9i2.9456

Abstract

Zakat produktif menjadi program yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Gunungkidul. Program ini merupakan pemberdayaan sosial yang bertujuan untuk mengubah mustahik menjadi muzakki. Fokus penelitian ini ingin melihat bentuk dialektika program zakat produktif dari sisi struktural yaitu manajemen kelembagaan dan dari sisi penerima zakat produktif (mutahiq).Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pisau analisis teori struktural konstruktif Pierre Bourdieu. Empat modal sosial yang dikaji adalah modal ekonomi, modal pengetahuan, modal budaya, dan modal simbolik.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara struktur manajemen kelembagaan di BAZNAS Gunungkidul masih menjadi hal yang sangat perlu ditingkatkan. Terutama pada bidang sumber daya manusia yang harus ditingkatkan baik dari etos kerja maupun kuantitas. Selain itu belum adanya proses asesmen, monitoring, dan evaluasi yang maksimal sehingga mempengaruhi kinerja program.Dari sisi, Penerima zakat, perlu meningkatkan kapabilitas dengan meningkatkan modal sosialnya terlebih dalam modal budaya, pengetahuan, dan simbolik. Ketidakmampuan memanfaatkan bantuan dengan baik menjadikan program zakat produktif ini tidak maksimal dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Pemberian modal ekonomi saja tidak cukup, perlu adanya pendampingan dan menyentuh modal-modal yang lainnya. 
Potret Diskriminasi Terhadap Kelompok Minoritas Ahmadiyah di Media Online Siti Khodijah Nurul Aula
Religi: Jurnal Studi Agama-agama Vol 17, No 2 (2021)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/rejusta.2021.1702-01

Abstract

This study analyzes a collection of news from online mass media related to the violence experienced by Ahmadiyah in the last 10 years in the mass media. Stigma about Ahmadiyya which is subject to persecution and discrimination from irresponsible elements. Reporting in the mass media in addition to providing updated information, on the other hand also provides a social deterrent effect that prevents such incidents from happening again. There are two problems that will be raised in this research, (1) How does the media portray the persecution-discrimination experienced by Ahmadiyah in Indonesia? (2) To what extent has the news coverage in the media influenced the reduction of persecution and discrimination against Ahmadiyah? The collected data is then analyzed with one of the theories about the five functions of the media including surveillance, interpretation, linkage, transmission of values, and entertainment in order to see the extent of the conflict. that occurred and efforts to break the chain of violence in the Ahmadiyah case. This study concludes that the news in the mass media that is transmitted on social media does not have a significant impact in reducing cases of violence against the Ahmadiyya group. The mass media provide benefits in terms of publication and dissemination of information, but do not have a direct effect on conflict resolution. Conflict resolution in the Ahmadiyah case still requires encouragement from legal regulations and awareness of religious community members.
EKSISTENSI JAMAAH TABLIGH DAN TANTANGAN BAGI MASYARAKAT MULTIKULTURAL PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI DESA TAMBI, WONOSOBO Siti Khodijah Nurul Aula
Mukaddimah: Jurnal Studi Islam Vol. 6 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Kopertais Wilayah III Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/mjsi.61.2870

Abstract

Dinamika hubungan sosial-keagamaan di masa pandemi Covid 19 mengalami pasang surut. Masyarakat juga mulai terbiasa dengan kebiasaan baru: memakai masker, menjaga jarak, dan melakukan kegiatan dari rumah (work from home). Kenormalan baru tersebut dilakukan juga oleh segenap masyarakat di Desa Tambi, Wonosobo, Jawa Tengah. Kehidupan masyarakat disana beragam dengan berbagai latar belakang organisasi dan aliran keagamaan, seperti: Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Jamaah Tabligh. Kehadiran Pandemi Covid 19 menjadi salah satu tantangan hubungan sosial-keagamaan bagi masyarakat desa, terlebih terdapat kelompok minoritas Jamaah Tabligh. Kelompok Jamaah Tabligh mendapatkan sorotan dan pertentangan ketika awal penyebaran Covid 19 di Indonesia karena menyelenggarakan Ijtima’ Ulama dunia di Gowa, Sulawesi Selatan. Penelitian ini akan menjelaskan keberadaan kelompok minoritas Jamaah Tabligh di Desa Tambi, serta menganalisis dampak pandemi pada masyarakat yang multicultural. Desa Tambi menjadi etalase kecil dalam melihat masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai multikultural. Eksistensi dari masyarakat multikultural di Desa Tambi mendapatkan tantangan setelah Jamaah Tabligh terlihat pada kegiatan Ijtima’ Ulama dengan pemberitaan yang massif di media sosial dan media cetak. Penelitian ini menggunakan teori masyarakat multikultural dari Bikhu Parekh, yang menjelaskan setiap komunitas budaya yang memiliki perbedaan secara konsepsi terkait dunia, sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah adat, dan kebiasaan. Berdasarkan analisis data di lapangan didapatkan hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, terdapat faktor internal dan eksternal yang menyebabkan hubungan masyarakat multikultural dengan kelompok minoritas muslim menghadapi gejolak di masa pandemi Covid 19. Kedua, Kondisi pandemi Covid 19 menjadi tantangan bagi masyarakat Desa Tambi terkait esksistensi Jamaah tabligh, yang terstigma menjadi salah satu penyebab dalam penyebaran Covid 19 di Indonesia. Keyword: amaah Tabligh, Multicultural, Covid 19, Wonosobo
Justifikasi Aliran dan Paham Ahmadiyah dan Al-Qiyadah Al-Islamiyah: Menilik Argumentasi QS. Al Ahzab (33): 40, QS. Al-An’am (6):153 dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Siti Khodijah Nurul Aula
Contemporary Quran Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Sunan Kalijaga Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/cq.v1i1.3805

Abstract

Artikel ini bertujuan memaparkan beberapa argumentasi Majlis Ulama Indonesia (MUI) terhadap penolakan keberadaan kelompok minoritas muslim Ahmadiyah dan Al-Qiyadah Al-Islamiyah di Indonesia. Sebagai kelompok minoritas muslim, keberadaan Ahmadiyah dan Al-Qiyadah Al-Islamiyah seringkali mendapatkan penolakan khususnya pasca keluarnya fatwa MUI Nomor: MUI 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 dan Nomor: 04 Tahun 2007. Penolakan terhadap kelompok minoritas berbentuk dua penolakan secara ide-gagasan dan penolakan terafiliasi dalam tindakan kekerasan. Salah satu dalil utama yang digunakan dalam menolak aliran dan paham dari Ahmadiyah bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dalam QS. Al Ahzab (33): 40 dan QS. Al-An’am (6):153, yang juga menjadi salah satu landasan penolakan terhadap kelompok muslim Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang dianggap meyakini adanya Nabi setelah Nabi Muhammad. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik intrareligious dari Raimundo Panikar, dengan indikator utama meliputi: self criticism, menjauhkan truth claim, dan agape. Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, menggambarkan bahwa QS. Al Ahzab (33): 40 dan QS. Al-An’am (6):153 menjadi landasan utama dalam menolak keberadaan Ahmadiyah dan Al-Qiyadah Al-Islamiyah di Indonesia, walaupun terdapat ayat dan hadis lain sebagai landasan naqli dalam memberikan fatwa “sesat dan kafir” kepada kelompok tersebut. Kedua, Keberadaan fatwa belum mempertimbangkan semangat dari intrareligious, berbagai dampak kehadiran fatwa belum mendapatkan perhatian dari MUI. Sehingga yang terjadi adalah berbagai bentuk persekusi dan diskriminasi, realitas yang jauh dari tujuan nash Al-Qur’an yang mengedepankan prinsip perdamaian dan kesatuan.
Legal Reconstruction of Marriage Dispensations in Indonesia through a Theo-Juridical Approach in the Perspective of the Qur'an Aisyatul Azizah; Fina Wardani; Siti Khodijah Nurul Aula
Contemporary Quran Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/cq.v5i1.6669

Abstract

The Legal Reconstruction of Marriage Dispensation in Indonesia through a Theo-Juridical Approach in the Perspective of the Qur’an aims to re-examine the practice of underage marriage within the context of Islamic law, particularly from the perspective of the Qur’an, and to recommend a form of legal reconstruction within the Indonesian legal system. Child marriage remains a persistent legal and social phenomenon across various regions in Indonesia, despite the revision of the minimum marriageable age through Law Number 16 of 2019. A legal loophole in the form of marriage dispensation, as stated in Article 7 paragraph (2), creates room for practices that contradict the principles of child protection. This study employs a normative-juridical method and thematic (maudhū‘i) interpretation of Qur’anic verses related to marriage, family responsibility, and child protection. The findings indicate that the Qur’an emphasizes not only biological readiness but also intellectual maturity (rushd) as an ideal requirement for marriage. The practice of marriage dispensation is considered inconsistent with maqāṣid al-sharī‘ah, particularly in the aspects of protecting life, intellect, lineage, and the dignity of children. This paper recommends legal reconstruction that includes statutory reform, strengthening of law enforcement structures, and transformation of legal culture in society based on Qur’anic values.
Co-Authors Ahmad Rizal, Derry Aisyatul Azizah Fina Wardani Nur Afni Khafsoh, Nur Afni