Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Forum Penelitian Agro Ekonomi
Erizal Jamal
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Usaha di luar kegiatan penangkapan ikan di desa pantai: Peluang dan tantangan pengembangannya Erizal Jamal
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v12n2.1994.1-10

Abstract

IndonesianTidak meratanya distribusi nelayan di beberapa desa pantai, menyebabkan tingkat pengusahaan perairan juga berbeda. Perairan di sekitar Selat Malaka dan Pantai Utara Jawa disinyalir telah mengalami kelebihan tangkap. Pada kondisi ini kehidupan nelayan sering semakin sulit, karena semakin terbatasnya hasil tangkapan. Akibatnya kemampuan nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari semakin rendah, apalagi kegiatan penangkapan ikan ini terkait dengan musim serta fluktuasinya harga ikan. Dengan kondisi seperti ini sulit diharapkan terjadinya akumulasi modal yang memungkinkan nelayan mengembangkan berbagai jenis usaha lainnya. Sehingga upaya nelayan untuk keluar dari kegiatan penangkapan, sering terbentur pada masalah modal dan minimnya keterampilan yang dipunyai nelayan diluar kegiatan penangkapan ikan, karena terbatasnya waktu mereka untuk "melihat" aktivitas diluar kegiatan penangkapan ikan. Selain itu beberapa karakteristik dari kehidupan nelayan menghambat upayanya untuk mengembangkan usaha diluar kegiatan penangkapan. Hasil studi pustaka ini menunjukkan bahwa secara potensial usaha diluar kegiatan penangkapan seperti budidaya pantai dan usaha lainnya, sangat memungkinkan untuk dilakukan nelayan, terutama aktivitas yang tidak menuntut skill dan modal yang besar, serta dapat dilaksanakan oleh isteri nelayan dan anak-anaknya. Untuk itu berbagai instrumen yang dapat menetralisir hambatan-hambatan yang ada dalam diri nelayan sendiri dan yang ada diluar dirinya.
Kajian Kritis terhadap Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan di Indonesia Erizal Jamal
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 2 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v26n2.2008.92-102

Abstract

EnglishThe main problem of rural development in Indonesia is related with coordination among the main actors and the focus of activities. In this paper, the main problem of rural development in Indonesia based on the experience of China in the previous program and rural development is examined. In some part of the paper,  analysis was focused on the Rural Agribussines Development Program (PUAP), an initiative program of Ministry of Agricultural for poverty alleviation and rural development. Similar with the previous program in rural development that initiated by the government, PUAP is a top down project approach; most of the initiative come from the central goverment. The mechanism of project decision is dominated by the goverment role and structure, and less of rural community initiative. The maximum impact of the PUAP project is an entry point for agricultural development in rural areas. IndonesianSalah satu persoalan pokok dalam pembangunan perdesaan  di Indonesia adalah kurang adanya koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut serta  fokus kegiatan yang kurang begitu jelas. Tulisan ini mencoba menelaah beberapa persoalan mendasar dalam pembangunan perdesaan di Indonesia, beranjak dari pengalaman yang pernah ada dan perbandingan dengan  pola pendekatan yang digunakan oleh China dalam pembangunan perdesaannya. Kajian ini pada beberapa bagian menelaah pendekatan yang digunakan Departemen Pertanian dalam pembangunan perdesaan melalui pendekatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dilaksanakan mulai tahun 2008 dalam kerangka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). PUAP merupakan program terobosan Departemen Pertanian dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan. Sebagaimana program sejenis yang pernah dilaksanakan sebelumnya, program ini lebih dominan sebagai suatu upaya terpusat dalam menata pembangunan pertanian dan perdesaan di Indonesia. Dalam pendekatan semacam ini, mekanisme pelaksanaan sangat tergantung pada struktur birokrasi, sehingga pengambilan keputusan banyak dilakukan oleh pengelola dari kalangan pemerintah diberbagai level. Masyarakat perdesaan masih sering diposisikan sebagai objek. Berdasarkan kondisi ini sangat sulit diharapkan program ini dapat mencapai hasil maksimal bagi upaya peningkatan pendapatan petani dalam waktu singkat. Hasill maksimal yang mungkin dapat diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah sebagai entry point dan perekat seluruh program Departemen Pertanian  dalam pembangunan perdesaan.
Analisis pemasaran sapi potong di Propinsi Bali Erizal Jamal
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 1 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v12n1.1994.30-37

Abstract

IndonesianPerdagangan sapi potong di Provinsi Bali, terutama perdagangan antar pulau, ternyata dapat memberikan tingkat keuntungan yang cukup besar bagi pengelolanya. Keadaan ini mendorong keterlibatan berbagai kalangan dalam kegiatan ini, dan adanya berbagai permainan dalam penentuan jatah para "pedagang" untuk pengantar pulauan sapi. Penelitian yang dilaksanakan pada bulan Februari 1992 ini, yang dilakukan dengan wawancara intensif pada beberapa pedagang, menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan antar pulau, sebagai salahsatu alternatif pemasaran yang dapat dimanfaatkan petani, selain untuk konsumsi lokal dan industri pengalengan, dapat memberikan tingkat keuntungan sebesar Rp 140.000,- bagi setiap ekor sapi yang dikirim dan pelaksanaannya hanya dalam waktu satu bulan usaha. Keadaan ini jauh berbeda dengan petani yang melakukan kegiatan pemeliharaan, dimana mereka mendapatkan imbalan rata-rata sebesar Rp 107.402,- untuk setiap ekor sapi yang dipelihara dan pencurahan waktu sekitar satu tahun. Dari kenyataan diatas, akan lebih bijaksana bila jatah pengantarpulauan sapi, kembali dikaitkan dengan pengadaan sapi bibit bagi petani. Melalui upaya itu tidak saja masalah modal bagi petani untuk pengadaan sapi bibit dapat diatas, tapi aspek pembinaan dari yang kuat (INTI) kepada yang lemah (PLASMA) akan dapat terlaksana dengan baik.
Pemanfaatan Waduk untuk Budidaya Ikan dan Tantangan Pengembangannya Erizal Jamal
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v14n2.1996.1-12

Abstract

IndonesianSemakin tidak seimbangnya pasokan dan permintaan terhadap air menyebabkan persaingan dalam pemanfaatannya semakin ketat, dalam kondisi seperti ini, maka sektor pertanian cenderung "dikalahkan" oleh sektor lainnya. Demikian juga dalam budidaya ikan, karena keterbatasan air, kegiatan budidaya ikan dalam kolam dan yang ada di sekitar pemukiman petani akan semakin terbatas. Dalam kondisi seperti ini budidaya ikan di waduk akan semakin besar peranannya, karena kegiatan ini dalam aktivitasnya tidak mempengaruhi jumlah air yang ada di waduk, tapi lebih berpengaruh pada kualitas air di waduk. Dalam perkembangan kegiatan budidaya ikan di waduk lebih banyak dilakukan petani di Jawa Barat dibandingkan daerah lain, ini terkait dengan tingginya permintaan ikan air tawar di daerah ini dan daerah sekitarnya, selain itu secara kultural petani daerah ini sudah terbiasa dengan kegiatan budidaya. Pengembangan kegiatan budidaya ikan di waduk masih menghadapi berbagai masalah, terutama berkaitan dengan penentuan batas pemanfaatan untuk budidaya, pencemaran yang mengganggu kegiatan budidaya, mahalnya investasi awal yang dibutuhkan dan sulitnya mendapatkan benih ikan yang baik. Adanya pengaturan tata ruang waduk yang didasarkan pada kajian Hidrologi dan Biologi perairan merupakan jawaban terhadap masalah di atas. Selain itu perlu terus ada upaya untuk menekan pencemaran air sungai yang mengalir ke waduk dan pencemaran akibat penggunaan pakan buatan. Untuk menunjang pengembangan usaha ini diperlukan adanya kelembagaan perbenihan yang mantap dan dikembangkannya "kemitraan" agar petani kecil dapat berpartisipasi pada kegiatan ini.
Sistem gaduhan sapi tradisional Bali: faktor pendorong, penopang dan karakteristiknya Pantjar Simatupang; Erizal Jamal; M. H. Togatorop
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v12n2.1994.50-55

Abstract

IndonesianSistim gaduhan sapi tradisional merupakan salahsatu bentuk lembaga usaha ternak yang berkembang luas di pulau Bali. Dalam tulisan ini diuraikan bahwa sistim gaduhan sapi tradisional tersebut berkembang karena didorong oleh adanya kebutuhan ekonomi dan ditopang oleh nilai sosial yang disebut karmaphala. Masyarakat Bali berpendapat bahwa sistim gaduhan sapi tradisional tersebut lebih baik daripada pola gaduhan modern seperti PIR karena lebih adil, lebih kooperatif, personal dan transparan. Oleh karena itu lembaga ekonomi formal seperti pola usaha Bapak-Angkat kiranya direkayasakan dengan mengacu pada sistim gaduhan sapi tradisional tersebut.
Pemberdayaan Petani dan Desentralisasi Perencanaan Pembangunan Pertanian di Indonesia Erizal Jamal
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v16n2.1998.39-48

Abstract

EnglishCheap price of food policy, especially rice, and centralized agricultural development for the last three decades, depressed farmers' welfare. Increase of agricultural commodity price, currently is the time to reorient agricultural development in Indonesia. It should begin with data improvement linkaged with land and human resources of agriculture, and existing institution in rural areas. To optimize local resources, the farmers should be empowered through market information. Agricultural Extention Workers (PPL) should be involved in managing farm business. Farm level planning could be conducted by Agricultural Extention Institute (BPP). The farmers should be supported by government to enable them to purchase agricultural inputs according to the determined prices and to sell the agricultural products at market price. The government had also to develop technology which is neutral to economic of scale, due to land ownership of less than 0.5 hectare. Maintenance of agricultural facilities such as irrigation network should be coordinated by government. IndonesianKebijakan pangan murah, terutama beras, dan sentralisasi kebijakan pembangunan pertanian selama tiga dekade terakhir, menekan kehidupan petani pada kondisi yang memprihatinkan. Membaiknya harga komoditas pertanian akhir-akhir ini merupakan momentum untuk melihat kembali kebijaksanaan pembangunan pertanian di Indonesia. Desentralisasi perencanaan pembangunan pertanian, karena besarnya keragaman antar wilayah, perlu diawali dengan penyempurnaan data yang terkait dengan sumberdaya lahan dan manusia yang bekerja di pertanian , serta kelembagaan yang masih berfungsi di pedesaan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal, diupayakan melalui pemberdayaan petani dengan memberikan kesempatan lebih besar dengan mengembangkan kegiatan usaha tani berdasarkan informasi pasar yang benar. U paya ini perlu didukung dengan menempatkan penyuluh pertanian lapangan (PPL) sebagai partner petani dalam manajemen usaha dan melihat peluang usaha yang menguntungkan. secara kewilayahan, lembaga semacam Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dapat dijadikan ujung tombang perencan di tingkat. Peran pemerintah lebih ditekankan pada upaya yang memungkinkan petani dapat membeli saprodisesuai harga yang ditetapakan dan menjual hasil sesuai harga pasar, dan pengembangan teknologi yang netral terhadap skala usaha, karena dominannya penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar. Selain itu, pengadaan dan pemeliharaan sarana seperti irigasi, tetap dalam koordinasi pemerintah
Beberapa Permasalahan dalam Pelaksanaan Reformasi Agraria di Indonesia Erizal Jamal
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v18n1-2.2000.16-24

Abstract

EnglishThe fact that a close relationship exist between farmlands and agricultural activities bring about a consequence that efforts for improving farmers welfare cannot be based only on technological and institutional improvement. The improvement in farmers' access to farmlands will mostly determine the success of increasing the living standard of the rural society as a whole. The problem to be faced at present a however, that farmlands tend to be increasingly limited, due to competition with other uses of lands, whereas people working in the sector of agriculture is steadily, and absolutely increasing, resulting in an increasingly limited average proprietorship and control of land. This unfavourable condition could be attributed to the accumulated improper implementation of the development strategy which was not fully inclined to agriculture, by issuing various acts and regulations that enhance investors in having access to lands, including farmlands and lands under control of rural elders by tradition. Agrarian reform with the target to improve farmers' access to farmlands should be commenced by reforming the aforementioned acts and regulations. This in turn should be accompanied by improving the data base related to the status of lands which is presently in a chaostic condition, due to the multiplicity of institution handling the problems related to land status, which has created the main obstacle in implementing the agrarian reform in Indonesia. A political commitment of the government and legislative institutions is urgently needed for this purpose. IndonesianEratnya keterkaitan lahan dengan kegiatan pertanian menyebabkan upaya perbaikan kesejahteraan petani tidak cukup hanya melalui perbaikan teknologi dan kelembagaan yang terkait dengan proses produksi, perbaikan akses petani terhadap lahan akan banyak menentukan keberhasilan upaya perbaikan kehidupan masyarakat pedesaan secara keseluruhan. Misalnya sekarang, lahan pertanian cenderung makin terbatas karena harus berkompetisi untuk berbagai penggunaan, sementara orang yang bekerja di pertanian secara absolut terus bertambah sehingga menyebabkan rata-rata pemilik dan penguasaan lahan semakin sempit. kondisi ini merupakan akibat dari akumulasi kesalahan di dalam penerapan kebijaksanaan pembangunan yang kurang berpihak pada pertanian, dengan dikeluarkannya sebagai undang-undang dan peraturan yang memudahkan investor untuk mendapatkan lahan, termasuk lahan pertanian dan hak ulayak masyarakat adat. Upaya reformasi agraria, dengan sasaran memperbaiki akses petani terhadap lahan, perlu di awali dengan mereformasi berbagai peraturan/perundangan yang ada. Upaya ini seharusnya dilakukan bersamaan dengan perbaikan terhadap basis data yang berkaitan dengan lahan, karena masih simpang-siurnya data dan banyaknya instansi yang menangani persoalan lahan, dan ini merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia. Agar upaya ini dapat terlaksanakan dibutuhkan political comitment dari pemerintah dan pihak legislatif tentang pentingnya reformasi agraria ini.
Aspek ekonomi pengembangan usaha budidaya rumput laut di Indonesia Erizal Jamal
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v9n2-1.1992.11-20

Abstract

IndonesianSumberdaya laut merupakan salah satu sumber perekonomian yang sangat penting bagi Indonesia. Berbagai biota laut, yang menghuni hampir duapertiga wilayah Indonesia, merupakan sumber makanan dan mata pencaharian dari hampir 1,5 juta nelayan yang hidup di daerah-daerah pantai. Selama ini usaha penangkapan ikan di laut merupakan mata pencaharian utama sebagian besar (90 persen) penduduk desa pantai. Usaha-usaha lain seperti budidaya pantai kurang berkembang, walaupun potensi untuk itu cukup besar. Usaha budidaya rumput laut, sebagai salahsatu usaha budidaya pantai, saat ini telah mulai dikembangkan di beberapa daerah. Usaha yang tidak menuntut banyak keterampilan dan padat karya ini, merupakan media yang baik untuk memanfaatkan tenaga kerja keluarga yang selama ini baru terserap 48,0 - 50,6 persen dari potensi yang ada. Secara ekonomi usahatani budidaya rumput laut ini cukup menguntungkan, dengan mengabaikan tenaga kerja keluarga yang digunakan, usaha ini memberikan nilai B/C Ratio sebesar 5,05. Sementara itu, dalam pemasaran masih ditemui beberapa masalah terutama karena terbatasnya pasar dan rendahnya mutu hasil. Pengembangan lebih lanjut perlu dilakukan dengan memperbaiki kegiatan budidaya yang dilakukan petani. Usaha ini dapat dilakukan dengan memperbaiki pola hubungan petani dengan pengusaha. Studi ini dilakukan dengan mempelajari beberapa penelitian yang telah ada, terutama yang berkaitan dengan upaya-upaya pengembangan budidaya rumput laut dan desa pantai, serta didukung data sekunder dari berbagai sumber.
Pola pengembangan ternak dan upaya peningkatan pemanfaatan lahan kering di Nusa Tenggara Barat Erizal Jamal; nFN Erwidodo
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v9n1.1991.46-55

Abstract

IndonesianPemeliharaan ternak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem usahatani di wilayah NTB. Pemilikan ternak hampir merata di wilayah ini, dan umumnya didominasi oleh ternak-ternak dari golongan ruminansia besar dalam hal ini sapi dan kerbau. Pemilikan sapi dan kerbau rata-rata 3-4 ekor per kepala keluarga, dan ternak-ternak ini banyak yang dilepas dalam pemeliharaannya. Motivasi petani untuk memiliki ternak sapi dan kerbau umumnya didominasi oleh motivasi untuk tujuan tabungan multiguna antara lain, untuk mendapatkan tenaga pengolahan lahan, untuk meningkatkan status sosial, dan yang tak kalah pentingnya untuk memenuhi keinginan naik haji. Pola pemeliharaan ternak yang dilepas tanpa kontrol yang umum diterapkan di sebagian besar wilayah NTB, ternyata tidak compatible dengan upaya peningkatan pemanfaatan lahan kering (pekarangan, tegalan dan ladang). Sampai saat ini, ternak sapi dan kerbau banyak yang merusak tanaman petani di ketiga jenis lahan tersebut. Makalah ini mencoba menyoroti permasalahan ini dan sekaligus mengajukan alternatif pola pemeliharaan ternak yang dapat menunjang peningkatan produktivitas lahan kering di wilayah NTB.
Co-Authors M. H. Togatorop nFN Erwidodo Pantjar Simatupang