Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Bahtera Teguh Ananda
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1 P/Khs/2013 TENTANG PEMAKZULAN PEJABAT NEGARA TERKAIT PERKAWINAN SIRI Bahtera Teguh Ananda
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.625 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas Pemakzulan Pejabat Negara melalui PutusanMahkamah Agung Nomor 1 P/Khs/2013 mengenai perbuatan pejabat negara yangmelakukan perkawinan “siri” pada masa menjabat. Hal ini dilatarbelakangi olehaspirasi masyarakat tentang dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundangundanganyang dilakukan oleh H. Aceng H. M Fikri, S.Ag (Aceng Fikri) sebagaiBupati Garut. Secara normatif belum ada suatu aturan jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang digunakan sebagai dasar danpertimbangan putusan, mengatur tindakan privat seorang Pejabat Negara yangmelakukan perkawinan “siri” pada masa jabatan. Mengenai syarat sahnyaperkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUPerkawinan harus dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah (kumulatif)mengingat pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting yang wajibdilakukan. Jika tidak dipenuhi dapat menimbulkan akibat hukum tertentu sepertipelanggaran terhadap sumpah jabatan. Mengenai pelanggaran terhadap UUPerkawinan, Aceng Fikri sebagai Bupati Garut terbukti tidak mematuhi danmelaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf e dan f UU Pemda mengenaikewajiban seorang Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.Kata kunci: Pejabat Negara, Pemakzulan, Perkawinan “siri”
Co-Authors