Ayu Bimo Setyo Putri
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

SINERGITAS TIM TERPADU DAN KEPOLISIAN DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI MINIMARKET KOTA MALANG ( Sinergitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2009 ) Ayu Bimo Setyo Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.163 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana sinergi, bentuk tindakan, serta kendala yang dihadapi oleh tim terpadu dan aparat kepolisisan untuk memaksimakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di minimarket Kota Malang. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dan yuridis komparatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dan Polresta Malang. Pada hasil penelitian telah dapat diketahui bahwa pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol telah dilakukan dengan menggunakan sistem sidak. Namun hal tersebut mengalami hambatan, antara lain karena para penjual minuman beralkohol telah mempunyai izin resmi dari pemerintah daerah kota Malang. Walaupun masih cukup banyak para penjual minuman beralkohol di kota Malang yang belum memiliki izin secara lengkap, namun minimarket minimarket yang berada di kota Malang telah memenuhi semua persyaratan yang dibuat oleh Pemda Malang yaitu SIUP untuk minuman beralkohol golongan A dan SIUP MB untuk minuman beralkohol golongan B dan C. Seharusnya Pemda Kota Malang menggganti Perda Kota Malang yang sudah ada seperti yang dilakukan oleh Pemda Kota Cirebon yang menerbitkan Perda Kota Cirebon No. No. 4 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Cirebon. Dalam Perda ini melarang penjualan dan peredaran minuman beralkohol sampai kadar 0%.Kata Kunci : Sinergi, Tim Terpadu dan Kepolisian, Pengawasan, Pengendalian, Minuman Beralkohol, Minimarket Kota Malang.
ITIKAD BAIK PADA PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH DALAM SISTEM HUKUM PERTANAHAN Ayu Bimo Setyo Putri
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 8, No 1 (2017): June 2017
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v8i1.1726

Abstract

In 1961 the government enacted Government Regulation No. 10 of 1961 on Land Registration, but this regulation can no longer fully achieve maximum results in national development, so it is deemed necessary to make improvements. The purpose of this study is to know and analyze the meaning and benchmarks of good faith in Article 24 Paragraph (2) of Government Regulation No. 24 of 1997 which regulates the procedure of registration of land rights derived from the old right, if evidence is lacking or not at all. This study uses a type of normative juridical research using the approach of legislation and conceptual approach. The meaning of good faith from the experts is not contrary to the existing rules, proper, honest, and does not intend to enrich themselves by harming others. A good measure of faith in the registration of physically controlled land rights uses objective benchmarks in an objective way, if all requirements are met, then it can be said to be in good faith. The procedure provided by this Regulation has provided justice and legal certainty, as the procedure is clear, and if the applicant is proven to do the forbidden, then it may be criminally and civil liable.