Heny Fitri Khumaidah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-X/2012 ATAS PERMOHONAN UJI MATERIIL PASAL 96 UNDANG-UNDANG KETENGAKERJAAN TERKAIT DALUWARSA PENUNTUTAN PEMBAYARAN UPAH PEKERJA Heny Fitri Khumaidah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.19 KB)

Abstract

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi 100/PUU-X/2012 yang dimohonkan oleh Marten Boiliu pekerja PT. Shandy Putra Makmur bahwa Pasal 96 Undang-Undang 13 Tahun 2003 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Upah merupakan hak konstitusional pekerja yang harus dilindungi dan dipenuhi. Sehingga berdadasarkan putusan tersebut, pekerja dapat menuntut pembayaran upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja kapan saja sejak timbulnya hak. Pasca Putusan tersebut, subjek hukum dan perbuatan hukum pekerja dan pengusaha sebelum putusan ini dianggap sah. Namun terhadap peraturan terkait yaitu Pasal 30 Peraturan Pemerintah 8 Tahun 1981 sebagai pasal yang diadopsi oleh Pasal 96 Undang-Undang 13 Tahun 2003 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.Kata kunci : Implikasi Yuridis, Daluwarsa, Penuntutan Upah Pekerja