Muchamad Diaz Khoirulloh
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLIKASI YURIDIS SURAT EDARAN JAKSA AGUNG NOMOR B-1113/F/Fd.1/05/2010 DALAM MENUNJANG UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Muchamad Diaz Khoirulloh
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.632 KB)

Abstract

Surat Edaran merupakan salah satu produk peraturan kebijakan yang dikeluarkan dalam hal tertentu yang dirasa belum terdapat aturan yang mengaturnya, Sehingga dalam pembuatan Surat Edaran ini harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Edaran Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 yang dikeluarkan oleh jaksa agung tidak seharusnya bertentangan dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Surat edaran yang mempertimbangkan untuk tidak memberikan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi dengan nilai kerugian negara yang kecil ini bertentangan dengan pasal 4 undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, disini pelaku hanya dituntut untuk mengembalikan kerugian negara atas korupsi yang dilakukan pelaku. Jaksa agung dalam membuat surat edaran ini dirasa kurang mempertimbangkan berbagai aspek yang akan timbul atau implikasi yang akan terjadi terkait adanya ketentuan yang terdapat dalam surat edaran tersebut.Kata Kunci: Implikasi, Surat Edaran, Jaksa Agung
Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Hibah Orang Tua Terhadap Anak Ditarik Kembali (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur) Muchamad Diaz Khoirulloh
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2017): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (837.661 KB) | DOI: 10.32503/diversi.v3i1.154

Abstract

Hibah ialah suatu pemberian benda yang diberikan dengan sukarela dari seseorang kepada orang lain, pada kenyataannya seringkali terjadi kasus penarikan hibah. Sebenarnya hibah yang telah diberikan tidak bisa dilakukan penarikan, tetapi terdapat pengecualian seperti terdapat dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada Anaknya”, Pasal tersebut seringkali terjadi penafsiran yang berbeda-beda, seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 2158/Pdt.G/2011/PAJT dan putusan Pengadilan Agama Nomor 1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj, hal ini karena ketidakjelasan mengenai pengaturan lebih lanjut perihal syarat yang harus dipenuhi oleh orang tua untuk dapat menarik hibah tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk menganilisis dasar hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 2158/Pdt.G/2011/PAJT dan Putusan Pengadilan Agama Nomor1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj, sehingga nantinya dapat dijadikan pertimbangan bagi para hakim yang kelak memutus perkara serupa. Jenis penelitian yang digunakankan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Kasus (case approach) dan pendekatan komparatif. Jenis bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik memperoleh data pada penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka (library research).