Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis
Yanels Garsione Damanik
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA Yanels Garsione Damanik
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan Keterangan SaksiTestimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif PembaharuanHukum Acara Pidana Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi adanyapenggunaan saksi testimonium de auditu pada suatu perkara-perkara tertentudalam praktek peradilan di Indonesia, khususnya peradilan pidana. Tidak jarangada suatu perkara atau kasus yang dalam pembuktiannya menggunakankesaksian yang sifatnya testimonium de auditu, yaitu:1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 430K/Pid/2006 yang melibatkantersangka Safrin Adon Gafur alias Afin dalam kasus perbuatan cabulyang dilakukannya kepada seorang bocah yang belum cukup umur,2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, dalam hal inipemohon adalah Yusril Izha Mahendra. Kasus yang menimpa YusrilIzha Mahendra adalah kasus korupsi biaya akses Sistem AdministrasiBadan Hukum (Sisminbakum). Dalam putusan Mahkamah KonstitusiNomor 65/PUU-VIII/2010 juga membenarkan bahwa keterangan saksiyang bersifat testimonium de auditu dapat diterima sebagai alat bukti.Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010berpendapat bahwa keterangan saksi itu adalah keterangan yangmemiliki relevansi dengan peristiwa pidana yang diperkarakan. Bukanhanya sekedar melihat, mendengar dan mengalami sendiri.3. Kasus tindak pidana kesusilaan dengan tersangka bernama Irfan Aftarialias Irfan Bin Izhar dalam putusan nomor 375/Pid.Sus/2013/PN.PTKtanggal 19 Desember 2013, dan4. Kasus Yusman Telaumbanua dalam Putusan Pengadilan Negeri SitoliNomor 8/Pid.B/2013/PN-GS. dalam kasus tindak pidana pembunuhanberencana yang dilakukan oleh terdakwa Yusman Telaumbanua aliasJoni alias Ucok alias Jonius halawa bersama dengan Rusula Hia aliasAma Sini Alias Rusula, Amosi Hia Alias Mosi, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 tersebut.Didalam persidangan kasus pembunuhan berecana secara bersamasamaini ada 10 (sepuluh) saksi yang dibawa oleh Jaksa Penuntut Umumuntuk didengarkan keterangannya serta satu saksi mahkota yaitu RusulaHia yang di dengarkan dalam persidangan, tujuh orang saksi tersebutdalam memberikan keterangan yang diberikan yang hanya mendengardari orang lain (testimonium de auditu atau hearsay evidence) dan tidakada di tempat kejadian perkara. Keterangan dari ke-7 (tujuh) dari 10saksi yang dibawa jaksa penuntut umum tersebut belum membuktikansecara kuat bahwa Yusman Telaumbanua ikut terlibat dalam halmelakukan pembunuhan berencana terhadap ketiga korban tersebutkarena Yusman Telaumbanua hanya sebagai perantara antara korbandan kakaknya, yaitu Rusula Hia dalam penjualan tokek. Ditemukan jugafakta dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Sitoli Nomor8/Pid.B/2013/PN-GS bahwa keterangan dari 3 dari 10 saksi yang dbawaoleh JPU yang dibacakan kesaksiannya pada proses penyidikan itu jugatermasuk dalam kesaksian testimonium de auditu dan seharusnya padaproses persidangan tidak boleh dibacakan karena tidak ada alasan yangjelas atas ketidakhadiran dari ke tiga saksi dalam persidangan terdakwaYusman Telaumbanua tersebut.Kata Kunci : Keterangan Saksi, Testimonium De auditu, PembaharuanHukum Acara Pidana
Problematika Pencegahan dan Kejahatan di Bidang Ekonomi Yanels Garsione Damanik
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 1 No 4 (2020): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Because of the complexity of the problem of crime in the economy, the RKUHP was formed because of the insistence on realizing criminal laws and regulations in accordance with the current and future circumstances and situations. The Criminal Code is currently considered unable to answer the legal vacuum because it cannot be ensnared in various behaviors that harm and threaten the community, but have not been or are not regulated in the Criminal Code. The patchwork system of quick solutions is criticized by various criminal experts as illegal, inconsistent, juridically problematic, and even gnawing, shredding the parent building system. The problem is that the RKUHP does not regulate economic crimes specifically. Some criminal acts related to the economy stipulated in some laws are incorporated into the RKUHP but its formulation is limited to a few categories of criminal acts, namely criminal acts that endanger the environment, corporate liability, criminal acts of falsification of stamps, seals, state stamps, and brands, criminal acts of fraud, and criminal acts of trust in conducting business. Unfortunately, the drafting team is unclear in setting the criteria used to select and/or rule out specific criminal acts outside the Criminal Code into the RKUHP. So it is not clear to what extent the limits of economic crimes are accommodated in the RKUHP. The articles of the RKUHP that regulate some economic crimes are also not spared from problems, especially related to the terms and understandings used in the RKUHP, confusion about some criminal concepts, and duplication. The settings are selected into the RKUHP without synchronizing with other criminal settings so that the arrangement of some criminal acts becomes overlapping. Under these circumstances, the RKUHP will still maintain the existing criminal law system and the purpose of establishing the RKUHP will not be achieved.
Ketatanegaraan Klasik Hukum Adat Tengger Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum sebagai Produk Budaya Yanels Garsione Damanik; Fazal Akmal Musyarri; Muhammad Akbar Nursasmita; Elsa Assari; Dea Candori
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 1 No 7 (2020): Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research takes the object of customary law that grows, develops and is adhered to by the Tengger Indigenous Law Society. The viewpoint taken in understanding the evolving law in the Tengger Indigenous Law Society as law is not written in the legal context as a product of culture. Law is essentially a form of cultural expression of society that radiates from the results of the copyright, taste and work of the community. So that the law basically has characteristics that are social and localistic. Although no more strict than written law equipped with a definite sanctions mechanism, but customary law managed to make the community run by following the social order as expected by the legislator, which allows the author to explore the legal value of Tengger's local constitutional law.
Co-Authors Dea Candori Elsa Assari Fazal Akmal Musyarri Muhammad Akbar Nursasmita