Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KONTRIBUSI KONSTITUSI MADINAH DAN KONSTITUSI NAGARAKRETAGAMA TERHADAP RANCANGAN AMANDEMEN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 TERKAIT HAK DAN KEBEBASAN BERAGAMA Muwaffiq Jufri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (525.206 KB)

Abstract

Abstract Legal issues concerning the rights and freedom of religion in Indonesia is experiencing various problems. It indicates that the arrangement of this right in the constitution should be reformatted so that the constitutional right to be met to the fullest. The purpose to be achieved in this research is to find the ideal format regulation rights and religious freedom in the constitution based on the regulations contained in the Constitution of Medina and the Constitution of Nagarakretagama. This study uses normative law research that produced important findings about the ideal format regulation rights and religious freedom, among others; Tauhid religious freedom; no distinction of religion and belief; the balance of rights and liabilities in religious freedom; straightness meaning of freedom of religion; and affirmation of the concept of restrictions of the rights and freedom of religion. All the findings in this study are expected to be a consideration in the framework of the fifth amendment of the Indonesia Constitution Year 1945 regarding the rights and freedom of religion. Key words: right, religion freedom, constitution, Medina, and Nagarakretagama Abstrak Persoalan hukum mengenai hak dan kebebasan beragama di Indonesia mengalami berbagai permasalahan. Hal itu menandakan bahwa pengaturan hak ini dalam konstitusi patut diformat ulang agar hak konstitusional tersebut dapat terpenuhi secara maksimal. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah untuk menemukan format ideal pengaturan hak dan kebebasan beragama dalam konstitusi berlandaskan pengaturan yang termuat dalam Konstitusi Madinah dan Konstitusi Nagarakretagama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menghasilkan temuan-temuan penting mengenai format ideal pengaturan hak dan kebebasan beragama, antara lain; Kebebasan beragama yang bertauhid; tidak membedakan agama dan kepercayaan; keseimbangan hak dan kewajiban dalam kebebasan beragama; kelurusan makna kebebasan beragama; serta penegasan konsep pembatasan terhadap hak dan kebebasan beragama. Segala temuan dalam penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam rangka amandemen kelima UUD NRI 1945 terkait hak dan kebebasan beragama. Kata kunci: hak, kebebasan beragama, konstitusi, Madinah dan Nagarakretagama
NUANSA MAQHASID AL-SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA Muwaffiq Jufri
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 14 No 1 (2017): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.195 KB) | DOI: 10.32332/istinbath.v14i1.735

Abstract

The essence of human rights is to protect and ensure the glory and dignity of people. So it becomes important human rights principles stipulated in the legislation in order to guarantee the state of human rights can be implemented optimally. However, there are some parties who deliberately rammed by the Islamic Human Rights as a product of the Liberals are opposed to the Sharia. In fact, both Islam and human rights, aimed at ensuring the glory and dignity of man as the principles “maqhasidu al-syari`ah” are the main objectives the implementation of Islamic law. This paper aims to prove that human rights are not contrary to Islam because it has been expressly stipulated that one-on-one purpose in religion is upholding human dignity. This paper uses legal research methods that reveal the fact that Islam protects personal rights of his people so that the necessary regulatory and enforcement of human rights in the Indonesia. Hakikat hak asasi manusia (HAM) ialah untuk melindungi dan menjamin kemuliaan dan martabat manusia. Sehingga menjadi penting prinsip-prinsip HAM diatur dalam peraturan perundang-undangan agar jaminan negara terhadap HAM dapat dilaksanakan secara maksimal. Meski demikian, terdapat beberapa pihak yang sengaja membenturkan HAM dengan Islam seolah HAM merupakan produk kaum Liberal yang bertentangan dengan Syariah Islam. Padahal, baik Islam maupun HAM, bertujuan untuk menjamin kemuliaan dan martabat manusia sebagaimana prinsip-prinsip maqhasidu al-syariah yang menjadi tujuan utama diberlakukannya syariah Islam. Tulisan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa HAM tidak bertentangan dengan Islam karena telah diatur secara tegas bahwa salah-satu tujuan dalam beragama ialah tegaknya martabat kemanusiaan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengungkap fakta bahwa Islam melindungi hak-hak pribadi umatnya sehingga diperlukan pengaturan dan penegakan HAM dalam kontek negara hukum Indonesia.
NILAI KEADILAN DALAM BUDAYA CAROK Muwaffiq Jufri
Jurnal Yustitia Vol 18, No 1 (2017): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.208 KB) | DOI: 10.53712/yustitia.v18i1.200

Abstract

Carok adalah metode penyelesaian perkara-perkara tertentu yang mentradisi di Madura, artinya tidak semua persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme ini, yang dalam pelaksanaannya harus dilalui oleh tahapan-tahapan sebagai prasyarat suatu perkara dapat diselesaikan melalui carok. Pengetahuan masyarakat umum terhadap tradisi ini hanya terbatas pada saat terjadinya, dan tidak mengakar pada nilai-nilai serta tahapan yang menyebabkan banyaknya sentimen negatif terhadap tradisi ini. Karenanya tulisan ini penting sebagai langkah mempromosikan kearifan tradisi carok yang nantinya akan bermanfaat dalam mengubah pandangan umum masyarakat terhadap tradisi ini.