<![CDATA[Rizki Putra Pratama, Dr. A. Rachmad Budiono, SH., MH., Ratih Dheviana Puru HT, SH., LLM. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email: rizkiputrapratama1511@gamil.com  ABSTRAK BPJS memiliki kewenangan yang sangat penting untuk terlaksananya kegiatan jaminan kecelakaan kerja karena BPJS merupakan lembaga yang digunakan untuk program jaminan kecelakaan kerja atau JKK seperti pada uraian diatas dan diatur juga pada pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional yang berisi tentang pengertian tenaga kerja, yaitu kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja, termasuk kecelakaan kerja dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dalam mengefektivitaskan pelaksanaan pengawasan terhadap kewajiban perusahaan konstruksi untuk mengikutkasertakan pekerjanya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja, serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dalam mengefektivitaskan pelaksanaan pengawasan terhadap kewajiban perusahaan konstruksi untuk mengikutkasertakan pekerjanya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan metode simple random samping. Hasil penelitian ini adalah, hambatan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dalam pengawasan ketenagakerjaan adalah kuantitas jumlah pegawai pengawas Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah keseluriuhan perusahaan yang berada di Kota Surabaya maka membuat pengawasan yang dilakukan ini tidak berjalan dengan baik. Pengawasan Ketenagakerjaan telah diatur dalam berbagai peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dari fungsi pengawasan. Namun walaupun demikian tetap saja ada kendala yang dihadapi pengawas ketenagakerjaan dalam menghadapi tugasnya yang disebabkan oleh masih lemahnya peraturan-peraturan tersebut sehingga masih ada celah yang dapat digunakan pelanggar ketenagakerjaan untuk mengantisipasi pengawasan yang dilakukan petugas. Kata Kunci: Tenaga Kerja, Jaminan, Kecelakaan Kerja ABSTRACT BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial / Social Security Agency) has the authority that is very important for the implementation of work accident insurance activities because BPJS is an institution used for occupational accident insurance programs or JKK as described above and also regulated in Article 1 Paragraph 14 of the Law of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2004 on National Social Security which contains the definition of manpower, ie accidents that occur in working relationships, diseases caused by the work environment, including accidents on the way from home to work or vice versa. The purpose of this study is to know and analyze the obstacles of the Office of Manpower Surabaya in intensifying the implementation of supervision on the obligations of construction companies to engage employees in the Work Accident Insurance Program, and to know and analyze the efforts of the Department of Manpower Surabaya in intensifying the implementation of supervision against the obligation of construction companies to include their workers in the Work Accident Insurance Program. This study uses a type of empirical research using sociological juridical approach. This research uses purposive sampling with simple random side method. The result of this research is, the obstacles of Manpower Office of Surabaya City in labor inspection is regarding the number of supervisory officers of Manpower Office of Surabaya City which are limited when compared to the amount of construction companies located in Surabaya. It makes the supervision could not run well. Labor Inspection has been regulated in various regulations aimed at improving the effectiveness of the oversight function. Nevertheless, there are still obstacles faced by labor inspectors in dealing with their duties caused by the weakness of the regulations so that there are still gaps that employers can use to anticipate supervision by officers. Keywords: Labor, Insurance, Work Accident]]>
