<![CDATA[M. Agra Dwadima Putra, Dr. Tunggul Anshari S.H, M.Hum., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya E-Mail : Agraputra.ap@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan pemberian sanksi administratif dalam meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, menganalisis dan menemukan hambatan dan upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang dihadapi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dalam melaksanakan Penerapan pemberian sanksi administratif dalam meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, karena dalam pelaksanaannya masih banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dan juga akibatnya para wajib pajak itu dikenakan sanksi administratif denda sebesar 2%. Akan tetapi hal tersebut tidak terlalu berpengaruh besar terhadap pendapatan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Muara Enim. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan pemberian sanksi administratif dalam meningkatkan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan telah diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi penerapan sanksi administratif ini belum memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Muara Enim. Kata Kunci: Penerapan, Sanksi Administratif, Pajak Bumi dan Bangunan ABSTRACT This research is aimed to understand and analyse the implementation of imposing administrative sanction to increase revenue received from land and building tax in villages and cities in the Regency of Muara Enim, South Sumatera and find out the impeding factors in the implementation and measures taken to tackle the factors faced by The Regional Revenue Agency of the Regency of Muara Enim, South Sumatera. In the practice, taxpayers fail to abide by the law where the tax is left unpaid by the taxpayers causing them to be responsible for the 2% fine. However, the fine imposed does not have any substantial influence on the revenue received from land and building tax in the Regency of Muara Enim. This research employed empirical juridical method with qualitative descriptive approach. The technique applied involved interview and observation. The research result showed that imposing administrative sanction to increase the revenue of land and building tax in regional areas and cities in the Regency of Muara Enim has been implemented based on regulations and laws that apply despite the fact that the sanction does not give any significant contribution to the revenue of land and building tax in the Regency of Muara Enim. Keywords: implementation, administrative sanction, land and building tax.  ]]>
