<![CDATA[Qurotul Ayuni, Muhammad Dahlan, Ibnu Sam WidodoFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: qurotulayuni22@gmail.comAbstrak Hak Politik adalah salah satu hak-hak konstitusional warga negara Indonesia yang diakui dan diatur dalam UUDNRI Tahun 1945. Terlepas dari faktorfaktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pemilu, misalnya faktor sosiologis dan geografis, terdapat pula pelaksanaan pemilu melalui telaah putusan MK bahwa dimungkinkan pula dilakukan berasaskan kearifan lokal atau dalam hal ini penulis sebut sebagai adaptasi budaya. Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki tingkat heteregonitas tinggi yang dalam pandangan awal penulis sudah menjadi sebuah konsekuensi logis bahwa penyetaraan sistem penyelenggaraan pemilu dapat dikesampingkan atas dasar idealnya sistem kultural yang dibangun di daerah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku kemudian mendalami dimensi-dimensi yang diperlukan dalam konsep dan teori. Penulis menemukan bahwa konstitusionalitas suatu sistem pemungutan suara yang dilakukan secara adat dapat dilihat melalui 2 (dua) perspektif, yaitu perspektif putusan MK dan perspektif konsep Pemilu. Serta 2 (dua) prinsip, yaitu prinsip Kedaulatan Rakyat dan Prinsip Hak Asasi Manusia. Bahwa, berlandaskan pada pengakuan Mahkamah terhadap Pemungutan Suara secara adat melalui putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 dan Putusan Nomor 31/PUU-XII/ 2014 landasan teori Mochtar bahwa “Pembangunan Hukum terdapat pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan stakeholders yang ada pada komunitas sosial dalam sebuah tujuan dari hukumâ€.Kata kunci: Konstitusionalitas, Pemungutan Suara Secara Adat, Pemilu Abstract Political right is one of constitutional rights embedded to the people of Indonesia and it is recognised and governed in the 1945 Indonesian Constitution. Apart from factors like sociology and geography, general elections, based on the study on the Decision of Constitutional Court, may be held based on the principle of local wisdom or it is seen as a form of cultural adjustment. Indonesia is home to high heterogeneity. This fact has given logical consequence where equalising the system of general elections arrangement can be set apart based on the ideal principle of the cultural system established in a region. This research was conducted based on normative juridical method, statute, and conceptual approach. Research problems were studied based on the norms and the principles of law that are in place. The dimensions required in the concept and theory were further discovered. The research result has found out that the constitutionality of a system in voting carried out based on adat system can be seen from two perspectives: based on the Decision of Constitutional Court and the concept of general elections and from two principles such as population sovereignty and Human Rights. According to the recognition of the Constitution to voting held in adat system based on Decision Number 47-81/PHPU.A-VII/2009 and Decision Number 31/PUUXII/2014, the theoretical basis of Mochtar implies that in the establishment of law, cooperation involves all stakeholders in social communities as the objective of the law.Keywords: constitutionality, voting held based on adat system, general elections.]]>
