<![CDATA[Alvendo Maulana Malik Harseptian, Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H., LutfiEffendi, S.H.,M.Hum.Fakultas Hukum, Universitas Brawijayammhalvendo@gmail.comABSTRAK Berdirinya Ombudsman Republik Indonesia dilatar belakangi oleh adanya tuntutanmasyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan penyelenggaraannegara yang baik dari masalah penyelenggaraan dalam pelayanan publik yangtidak sesuai dengan kewajiban hukumnya. Ombudsman memiliki landasan hukumyang kuat karena dilandasi oleh norma-norma hukum yang berkaitan denganupaya perlindungan hukum bagi masyarakat dan pengawasan serta kebijakanterhadap pemerintah yang termuat dalam Undang-undang Dasar.Berdasarkanlatar belakang diatas, maka rumusan permasalahan hukum yang dapatdikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran dan kewenanganOmbudsman Republik Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan pelayananpublik menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang OmbudsmanRepublik Indonesia. Serta Bagaimana fungsi pengawasan Ombudsman RepublikIndonesia dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik menurut UndangUndangNomor37Tahun2008TentangOmbudsmanRepublikIndonesia.Untukmenjawab permasalahan tersebut, penelitian hukum yuridis normatif inimenggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan pendekatananalisis.Berdasarkan pembahasan maka disimpulkan kewenangan serta fungsipengawasan Ombudsman menurut UU No. 37 Tahun 2008 Tentang OmbudsmanRepublik Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenanganmengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.Kata Kunci: Ombudsman, Pelayanan Publik. ABSTRACT The establishment of the Ombudsman of the Republic of Indonesia was motivatedby the demands of the community to realize clean governance and good stateadministration from problems of administration in public services that are not inaccordance with their legal obligations. The Ombudsman has a strong legal basisbecause it is based on legal norms relating to legal protection efforts for thecommunity and supervision and policies against the government as contained inthe Constitution.Based on the above background, the formulation of legal issuesthat can be put forward in this study is how the role and authority of theOmbudsman of the Republic of Indonesia in overseeing the implementation ofpublic services according to Law Number 37 of 2008 concerning the Ombudsmanof the Republic of Indonesia. As well as how the oversight function of theOmbudsman of the Republic of Indonesia in overseeing the implementation ofpublic services according to Law Number 37 of 2008 concerning the Ombudsman of the Republic of Indonesia. To answer these problems, this normative juridicallegal research uses a statutory approach and an analytical approach.Based on thedicussion, it was counded that the role and authority as well as the supervisoryfunction of the Ombudsman according to law no. 37 of 2008 concerning theOmbudsman of the Republic Indonesia is a state institution that has the authorityto supervise the implementation of public services.Keywords: Ombudsman, Public Service. ]]>
