Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Jurnal Studia Legalia
Didha Narin Aiza
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
URGENSI PENGATURAN MENGENAI MITIGASI RISIKO GAGAL BAYAR DALAM LPMUBTI MELALUI METODE ASURANSI KREDIT Didha Narin Aiza
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Didha Narin Aiza, Reka Dewantara Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: didhanarin20@student.ub.ac.id  ABSTRAK Pada Peraturan OJK Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), dimana belum diatur dan pengaturan belum memfokuskan pada gagal bayar dalam LPMUBTI sebagai suatu risiko dalam ketentuan. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap setiap pelaku kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi perlu adanya pengaturan tersebut. Penulis memberikan alternatif metode yaitu asuransi perbankan dengan konsep kegiatan yang dilakukan bank bekerjasama dengan perusahaan asuransi untuk menekan angka gagal bayar debitur dalam kegiatan LPMUBTI. Penelitian ini menggunkan metode yuridis normatif (normative law research), dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Dari hasil penelitian , penulis memperoleh jawaban dengan cara menganalisis dengan membandingkan ketentuan dalam perbankan dan LPMUBTI, serta menganalisis ketentuan terkait asuransi kredit yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2008 dan kegiatan kerjasama bank dengan perusahaan asuransi dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.  12/35/DPNP yang diterbitkan pada tahun 2010. Persamaan antara keduanya yaitu kredit yang dilaksanakan bersumber dari perjanjian, melakukan dasar pertimbangan pemberian kredit, serta adanya larangan untuk melaksanakan usaha selain usaha pengelolaan keuangan yaitu penyaluran dana melalui kredit atau pinjaman sehingga tidak dapat melakukan usaha asuransi secara bersamaan. Pengaturan khusus dan lebih spesifik mengatur kegiatan Asuransi Kredit dalam LPMUBTI setidaknya mengatur tentang macam-macam asuransi kredit yang diberikan, hubungan hukum dan perjanjian antara para pihak, hak dan kewajiban para pihak, serta alur pelakasanaan asuransi kredit mulai dari pendaftaran, Underwriting, pembayaran premi, dan penyelesaian klaim asuransi apabila gagal bayar terjadi. Kata kunci: Urgensi, LPMUBTI, Asuransi Kredit, Gagal Bayar ABSTRACTRegulation of Financial Services Authority Number 77/POJK.01/2016 concerning Information and Technology-based Loan Services (hereinafter LPMUBTI) do not set forth any regulations or any clauses elaborating default in the LPMUBTI as a risk or provision, while the LPMUBTI definitely requires regulations specifically governing the risk of LPMUBTI. This research offers alternative methods involving collaboration of an insurance company and a bank to minimize the risk of default for debtors in LPMUBTI. This research employed normative legal research, statutory, and conceptual approach. The methods involved a comparative analysis of banking provisions and the LPMUBTI and the provisions in credit insurance as governed in the Regulation of Minister of Finance Number 124/PMK.010/2008 and the collaboration between the bank and insurance company as in Circular Letter of Bank Indonesia Number 12/35/DPNP issued in 2010. The similarities between the two involve principles emphasizing credits under contracts, consideration made to give credits, and ban on other business activities but finance that is responsible to provide credit or loans and no insurance-related activities can be done simultaneously. The specific regulations that could be proposed are those governing credit insurance activities in LPMUBTI, where kinds of credit insurance, legal relationship, contracts between parties, rights and obligations of the parties concerned, and credit insurance procedure ranging from registration, underwriting, premium payment, and insurance claim in case of default must at least be regulated. Keywords: necessity, LPMUBTI, credit insurance, default
KEBERLAKUAN SURAT EDARAN KAPOLRI NO.6/X/2015 TERHADAP UJARAN KEBENCIAN DITUJUKAN PADA PENANGANAN COVID-19 Didha Narin Aiza
Jurnal Studia Legalia Vol. 1 No. 1 (2020): Mimbar Jurnal Hukum (Migrasi Data)
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (734.664 KB)

Abstract

Konsep Negara Demokrasi yaitu memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan batiniah maupun lahiriah. Namun konsep kebebasan tersebut tidak serta merta diberikan, melainkan adanya pembatasan kebebasan antara yang satu tidak dapat menghambat ataupun mengambil hak orang lain, terutama Hak Asasi Manusia. Salah satu kebebasan yang diberikan sebagai Hak Asasi Manusia adalah kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah keadaaan bebas dari tekanan untuk menyampaikan gagasan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Di era kebebasan informasi dan kemerdekaan mengemukakan pendapat yang sedang dialami bangsa Indonesia saat ini, mempermudah masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan mengakses informasi yang ada di media sosial maupun media elektronik lainnya. Akan tetapi sering terjadi kritik,saran, maupun tanggapan dari pendapat-pendapat yang diberi oleh masyarakat memberikan efek negatif bagi beberapa orang, golongan maupun kelompok. Salah satunya yaitu sangat mudah ditemukan ujaran kebencian terutama pada saat pandemi Covid-19 saat ini. Dimana banyak masyarakat mengeluhkan tindakan pemerintah yang lamban dan tidak sinkron berbuah tanggapan pedas dari masyarakat. Selain itu dikeluarkannya peraturan ataupun kebijakan dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Surat Telegram yang membuat kekhawatiran masyarakat yang menyatakan bahwa setiap penghinaan maupun ujaran kebencian terhadap presiden maupun instansi pelaksana kegiatan penanganan Covid-19 akan dikenai pidana dan akan diproses oleh Kepolisian sebagai instansi terdepan penanganan ujaran kebencian, sedangkan surat telegram tersebut tidak mengatur secara teknis maupun menjelaskan unsur-unsur tindak pidana tersebut. Maka pelaksanaan penanganan ujaran kebencian terhadap penangan Covid-19 oleh pemerintah seharusnya mempertimbangkan dan memperhatikan harmonisasi peraturan sebelumnya yaitu Surat Edaran Kapolri No.6/X/2015 Terhadap Ujaran Kebencian.
KEBERLAKUAN SURAT EDARAN KAPOLRI NO.6/X/2015 TERHADAP UJARAN KEBENCIAN DITUJUKAN PADA PENANGANAN COVID-19 Didha Narin Aiza
Journal of Studia Legalia Vol. 1 No. 1 (2020): Mimbar Jurnal Hukum
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61084/jsl.v1i1.15

Abstract

Konsep Negara Demokrasi yaitu memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan batiniah maupun lahiriah. Namun konsep kebebasan tersebut tidak serta merta diberikan, melainkan adanya pembatasan kebebasan antara yang satu tidak dapat menghambat ataupun mengambil hak orang lain, terutama Hak Asasi Manusia. Salah satu kebebasan yang diberikan sebagai Hak Asasi Manusia adalah kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah keadaaan bebas dari tekanan untuk menyampaikan gagasan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Di era kebebasan informasi dan kemerdekaan mengemukakan pendapat yang sedang dialami bangsa Indonesia saat ini, mempermudah masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan mengakses informasi yang ada di media sosial maupun media elektronik lainnya. Akan tetapi sering terjadi kritik,saran, maupun tanggapan dari pendapat-pendapat yang diberi oleh masyarakat memberikan efek negatif bagi beberapa orang, golongan maupun kelompok. Salah satunya yaitu sangat mudah ditemukan ujaran kebencian terutama pada saat pandemi Covid-19 saat ini. Dimana banyak masyarakat mengeluhkan tindakan pemerintah yang lamban dan tidak sinkron berbuah tanggapan pedas dari masyarakat. Selain itu dikeluarkannya peraturan ataupun kebijakan dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Surat Telegram yang membuat kekhawatiran masyarakat yang menyatakan bahwa setiap penghinaan maupun ujaran kebencian terhadap presiden maupun instansi pelaksana kegiatan penanganan Covid-19 akan dikenai pidana dan akan diproses oleh Kepolisian sebagai instansi terdepan penanganan ujaran kebencian, sedangkan surat telegram tersebut tidak mengatur secara teknis maupun menjelaskan unsur-unsur tindak pidana tersebut. Maka pelaksanaan penanganan ujaran kebencian terhadap penangan Covid-19 oleh pemerintah seharusnya mempertimbangkan dan memperhatikan harmonisasi peraturan sebelumnya yaitu Surat Edaran Kapolri No.6/X/2015 Terhadap Ujaran Kebencian.
Co-Authors