Sri Susyanti
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI ANAK TUNGGAL DALAM SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BALI ( The Position Of Daughter As The Only Children In The Inheritance System In Balinese Society ) Wayan Jordi; Kahar Lahae; Sri Susyanti
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : FH Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v10i1.2270

Abstract

Inheritance customary law is the rule of customary law that regulates how the inheritance or inheritance is passed on or divided from the heir to the heirs from generation to generation. Indigenous Balinese people with a patrilineal family system, causing only descendants with the status of kapurusa (male) are considered to be able to take care of and carry on family responsibilities. The problem in this research is "What is the position of a single girl in the inheritance system in Balinese indigenous peoples, and what efforts can be made for single unmarried girls to get their rights to inheritance in the inheritance system of Balinese indigenous peoples".This study aims: (1) analyze how the position of an only daughter in the Balinese traditional inheritance system is currently still in accordance with the development of Balinese indigenous peoples and the development of Balinese customary law which does not give inheritance rights to daughter. (2) Analyzing whether there are other efforts that can be made for single and unmarried girls to get a share of the inheritance of their parents. This study uses empirical legal research methods by focusing on the relationship between legal aspects and empirical reality.The results of the research show that (1) Inheritance rights for daughter in Balinese customary law are basically daughter are not heirs according to the Balinese Inheritance Law, but girls are entitled to a share of the inheritance from their parents, the procedure for granting inheritance rights for single girls to Inheritance property can become heirs by way of status changes, namely from pradana status to purusa status and marriage in the form of nyeburin. (2) For a daughter, it is possible to make various efforts in order to inherit or get a part of the inheritance from their parents, where in practice the gift is used with various terms such as tetadan treasure, grant, provision of life, pengupa jiwa and jiwa dana.Keywords: Daughter, Inheritance Rights, Balinese Customary Law.
Problematika Sertifikasi Tanah Adat Tongkonan di Toraja Utara Sri Susyanti; Marwati Riza; Kahar Lahae
Pamulang Law Review Vol 5, No 2 (2022): November 2022
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v5i2.25527

Abstract

Tanah Adat Tongkonan adalah hak bersama yang dikuasai oleh masyarakat suku Toraja, dimana semua warga tongkonan memiliki atau mempunyai hak yang sama terhadap tanah adatĀ  tongkonan berdasarkan suatu pertalian keturunan. Hubungan keluarga didasarkan pada hubungan kerabat dari satu sumber (kinship) yang disebut Marga/clan sehingga masyarakat suku toraja mempunyai kelompok-kelompok yang didasarkan pada satu nenek moyang. Keberadaan masyarakat suku toraja dalam kehidupan berkelompok menguasai, dan memanfaatkan wilayah adat yang terdiri dari permukiman, sawah, pekuburan, pekarangan, hutan bamboo, dan lain-lain di atas tanah adat tongkonan secara bersama-sama atau disebut Hak Komunal. Metode penelitian hukum empiris dan sifat penelitian adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian bahwa: 1) Tanah Tongkonan merupakan wilayah adat yang merupakan asal-usul seseorang atau tempatĀ  lahir, tempat pembinaan keluarga dalam persatuan keturunan, dan merupakan harta warisan bersama keluarga, sehingga eksistensi wilayah adat tongkonan sangat bergantung pada keaktifan anggota masyarakat adat tongkonan serta sumbangsihnya; 2) bahwa eksistensi tanah adat tongkonan sebagai harta Bersama dalam wilayah adat belum sepenuhnya terdaftar dan terdata melalui kegiatan Pendaftaran Tanah, sehingga keberlangsungannya sebagai.