Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AMANNA GAPPA Indonesian Journal of Criminal Law Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JURNAL ILMIAH ADVOKASI Pamulang Law Review Al-Azhar Islamic Law Review Paulus Law Journal
Marwati Riza
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Religion Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURROGATE TANDA TANGAN DALAM AKTA NOTARIS Reza Azis; Marwati Riza; Sakka Pati
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.951 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v8i5.931-942

Abstract

Surrogate dalam akta Notaris merupakan keterangan dari penghadap yang dituangkan pada akhir akta oleh Notaris yang berfungsi sebagai pengganti tanda tangan bagi penghadap yang pada saat itu tidak bisa membubuhkan tanda tangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris No.30 Tahun 2004, pada Pasal ini terdapat kekaburan norma hukum karena tidak ada penjelasan mengenai penggunaan surrogate ini dan penghadap seperti apa yang dapat diberikan keterangan di akhir akta (surrogate) dalam akta Notaris. Dalam pembuatan surrogate tanda tangan dalam akta Notaris, prinsip kehati-hatian oleh Notaris sangat penting untuk diterapkan agar Notaris terhindar dari pengingkaran di kemudian hari karena hal ini sangat rentan disebabkan tidak adanya tanda tangan penghadap dalam akta Notaris. Ada 3 (tiga) kemungkinan penghadap tidak bisa membubuhkan tanda tangannya dalam akta Notaris, (1). Penghadap tidak bisa baca tulis namun dapat memahami isi akta, dalam keadaan seperti ini Notaris wajib memeriksa Kartu Tanda Penduduk (KTP) penghadap tersebut dengan teliti dengan melihat pada kolom tanda tangan, apakah benar penghadap tersebut tidak dapat membubuhkan tanda tangan.  (2) penghadap tidak mempunyai tangan atau jari sehingga berhalangan membubuhkan tanda tangannya. Dalam kasus seperti ini sudah jelas Nampak dari keadaan fisik penghadap. (3) penghadap mempunyai tangan dan jari lengkap akan tetapi berhalangan bertanda tangan karena tangannya sakit, untuk penghadap seperti ini Notaris wajib meminta surat keterangan dokter yang sesuai dengan keahliannya yang akan dilampirkan pada minuta akta. Dan Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dapat meminta dokumen tambahan atau pendukung kepada penghadap berupa surat pernyataan pada keluarga terdekat penghadap atau mengambil dokumen foto atau video pada saat proses pembacaan akta oleh Notaris.
Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman Romi Librayanto; Marwati Riza; Muhammad Ashri; Kasman Abdullah
Amanna Gappa VOLUME 27 NOMOR 1, 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v27i1.7312

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana putusan Mahkamah Konstitusi mampu memperkuat kekuasaan kehakiman dan prinsip negara hukum yang demokratis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute), pendekatan kasus (case), dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menjadi “tiang utama” penegakan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kewenangan judicial review memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung, yang dapat dikualifikasi antara lain sebagai berikut: Mengadili dan memutus pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; Mengadili dan memutus suatu peristiwa konkret; dan Kinerja kelembagaan Mahkamah Agung. Selanjutnya, apabila Mahkamah Agung dalam pelaksanaan kewenangannya tidak segera dan seketika menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung akan dianggap melakukan hal yang inkonstitusional. Selain itu, Mahkamah Konstitusi akan dianggap sebagai lembaga yang putusannya tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Pada akhirnya, kedua pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia ini akan mendapatkan delegitimasi dari masyarakat pencari keadilan. Hal ini akan berpengaruh negatif terhadap upaya penguatan kekuasaan kehakiman di Indonesia.
Status Hukum Hak Milik atas Tanah yang Ditetapkan sebagai Zona Merah: Studi Kasus Kota Palu Meiske Meiske; Marwati Riza; Sri Susyanti Nur
Amanna Gappa VOLUME 29 NOMOR 1, 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine the legal status and legal protection for land rights owners, which are designated as red zones by the Regional Government of Palu City. This study uses empirical legal research methods. The research was conducted in Palu City, designated a red zone after the tsunami and liquefaction. This study indicates that the community in the affected area can no longer claim their land in the affected area. Juridically, based on Central Sulawesi Governor Regulation Number 10 of 2019 concerning Post-Disaster Rehabilitation and Relocation Plans that affected areas in the red zone are relocated to safer locations, as well as regulating the implementation of house construction for the relocation of liquefaction victims who have legal rights to land and buildings according to law. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah yang ditetapkan sebagai zona merah oleh Pemerintah Daerah Kota Palu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian dilakukan di di Kota Palu yang ditetapkan zona merah pasca tsunami dan likuifaksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat pada kawasan terdampak tidak dapat lagi dapat menuntut tanahnya di kawasan terdampak. Secara yuridis, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Relokasi Pascabencana bahwa kawasan terdampak dalam zona merah direlokasi ke lokasi yang lebih aman, sekaligus mengatur pelaksanaan pembangunan rumah untuk relokasi korban likuifaksi yang memiliki hak atas tanah dan bangunan secara sah menurut hukum.
Pertanggungjawaban Pidana Penerimaan Gaji Aparatur Sipil Negara Secara Ilegal Dalam Tindak Pidana Korupsi Arif Suhartono; M. Said Karim; Marwati Riza
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 1 NOMOR 2, JULI 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.132 KB) | DOI: 10.37146/ailrev.v1i2.16

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak atas gaji pegawai negeri sipil yang sedang menjalani proses hukum serta menganalisis kualifikasi tindak pidana korupsi dalam lingkup Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Soppeng dan SKPD Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil yang sedang menjalani proses hukum diatur dalam Pasal 281 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN dimana ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan sebagai tersangka tidak diberikan penghasilan. Sebaliknya, diberikan uang pemberhentian sementara. Uang pemberhentian sementara diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai ASN sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Uang pemberhentian sementara tersebut diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.
Fungsi Dewan Rakyat Daerah Pada Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Admnistrasi Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pasangkayu Try Saldi; Andi Pangerang Moenta; Marwati Riza
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Research objective to analyze the function of DPRD in supervising the administration of population administration and civil disability services in Pasangkayu Regency and its inhibiting factors. This research was conducted using the socio-legal method. The results of this study indicate that: (1) the supervision carried out by the DPRD of the Pasangkayu Regency has not been optimal in carrying out its functions and duties so that the community is less sure of the local government that carries out the implementation of public services, especially in the Population and Civil Registration Office of the Pasangkayu Regency. (2) the Population and Civil Registration Office of the Pasangkayu Regency has obstacles and obstacles such as the community still getting a lot of brokers, the geographical location of the area is very remote, the number of additional requirements for population administration and the lack of facilities and infrastructure to support population administration and civil registration services. also find the lack of public awareness of the importance of population data and civil dissolution. Tujuan penelitian menganalisis fungsi DPRD Pada pengawasan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencacatan sipil Kabupaten Pasangkayu dan Faktor- faktor penghambatnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sosio legal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) pengawasan yang di lakukan oleh DPRD kabupaten pasangkayu belum optimal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sehingga masyrakat kurang yakin terhadap pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan pelayanan publik terkhususnya di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pasangkayu. (2) dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pasangkayu terdapat hambatan dan kendala seperti masyrakat masih banyak mendapatkan calo, letak geografis daerah yang sangat terpencil, banyaknya syarat tambahan administrasi kependudukan dan masih minimnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, selain itu di temukan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya data kependudukan dan pencacatan sipil.
Problematika Sertifikasi Tanah Adat Tongkonan di Toraja Utara Sri Susyanti; Marwati Riza; Kahar Lahae
Pamulang Law Review Vol 5, No 2 (2022): November 2022
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v5i2.25527

Abstract

Tanah Adat Tongkonan adalah hak bersama yang dikuasai oleh masyarakat suku Toraja, dimana semua warga tongkonan memiliki atau mempunyai hak yang sama terhadap tanah adat  tongkonan berdasarkan suatu pertalian keturunan. Hubungan keluarga didasarkan pada hubungan kerabat dari satu sumber (kinship) yang disebut Marga/clan sehingga masyarakat suku toraja mempunyai kelompok-kelompok yang didasarkan pada satu nenek moyang. Keberadaan masyarakat suku toraja dalam kehidupan berkelompok menguasai, dan memanfaatkan wilayah adat yang terdiri dari permukiman, sawah, pekuburan, pekarangan, hutan bamboo, dan lain-lain di atas tanah adat tongkonan secara bersama-sama atau disebut Hak Komunal. Metode penelitian hukum empiris dan sifat penelitian adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian bahwa: 1) Tanah Tongkonan merupakan wilayah adat yang merupakan asal-usul seseorang atau tempat  lahir, tempat pembinaan keluarga dalam persatuan keturunan, dan merupakan harta warisan bersama keluarga, sehingga eksistensi wilayah adat tongkonan sangat bergantung pada keaktifan anggota masyarakat adat tongkonan serta sumbangsihnya; 2) bahwa eksistensi tanah adat tongkonan sebagai harta Bersama dalam wilayah adat belum sepenuhnya terdaftar dan terdata melalui kegiatan Pendaftaran Tanah, sehingga keberlangsungannya sebagai.
GOVERNMENT LEGAL RESPONSIBILITY FOR PAYMENT OF COMPENSATION COSTS FOR THE BUNTU KUNIK BERKENDEK TANA TORAJA AIRPORT CONSTRUCTION PROJECT Andrito Palipadang; Marwati Riza; Muhammad Ilham Arisaputra
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v11i2.3842

Abstract

The application of the precautionary principle at the stage of land acquisition for the construction of the airport, but not yet fully implementing the precautionary principle and implementation that is not transparent because it does not involve the full participation of the community, especially the people affected by the development and the inventory/identification of documents that were not carried out properly by the Land Acquisition Committee which resulted in an error in paying compensation. Keywords: Precautionary Principle, Legal Consequences, Compensation
KEBIJAKAN KOMPLAIN HIJAU: STRATEGI PEMULIHAN LINGKUNGAN BERBASIS CITIZEN LAWSUIT Arini Nur Annisa; Marwati Riza; Ahsan Yunus; Aliya Musyrifah Anas; Irma Idris; Insyirah Fatihah Hidayat
Paulus Law Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masih banyaknya eksploitasi lingkungan saat ini, berdampak pada implikasi penerapan prinsip kelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Banyaknya kerusakan lingkungan di Indonesia membutuhkan strategi kebijakan lingkungan pemerintah dan model pengawasan berbasis ecology efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika sistematik pada penegakan hukum lingkungan di Indonesia, serta menganalisis model kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan kerusakan lingkungan. Metode yang digunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian menunjukkan problematika sistematik penegakan hukum lingkungan dipengaruhi efektivitas kelembagaan dibidang lingkungan. Komimten aparat penegak hukum terkait pemulihan kerusakan lingkungan, ketersedian sarana dan prasarana yang memadai, partisipasi masyarakat dalam bentuk pengaduan lingkungan. Strategi pemerintah dalam memulihkan lingkungan melalui penerapan kebijakan komplain hijau melahirkan beberapa aspek yang dirumuskan melalui recovery dalam pengoptimalan pengaduan masyarakat oleh institusi lingkungan, penerapan media pengaduan lingkungan berbasis citizen lawsuit, dan inspeksi pengelolaan pengaduan lingkungan.
Co-Authors Ahsan Yunus Aliya Musyrifah Anas Andi Pangerang Moenta Andrito Palipadang Arif Suhartono Arini Nur Annisa Insyirah Fatihah Hidayat Irma Idris Kahar Lahae Kasman Abdullah M. Said Karim Meiske Meiske Muhammad Ashri Muhammad Ilham Arisaputra Reza Azis Romi Librayanto Sakka Pati Sri Susyanti Sri Susyanti Nur Try Saldi