Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Formulasi Pengaturan Tahapan Pra Kontrak dalam Proses Pembentukan Kontrak di Indonesia Bebeto Ardyo
JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN Vol. 22 No. 02 (2019): Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24123/yustika.v22i02.2406

Abstract

The increasement of human needs in society goes hand in hand with the development of technology. To meet these needs, there must be interaction between people which sometimes has the potential to cause disputes. That’s why a contract is needed. The existence of a contract guarantees legal certainty regarding protection of the rights of the parties and also the obligations that they must fulfill. There are several stages of contract formation which consist of pre-contract and agreement between the parties. According to the system in the Book III of Indonesia’s Code of Civil Law, consensus is the base for the formation of contract that means once the agreement has reached between the parties then a contract is formed. Indonesia’s Code of Civil Law doesn’t yet regulate pre-contract stages of contract formation, even though these stages are equally important. The regulation of pre-contract stages are usually set in the common law system, but along with the times, the regulation of pre-contract stages should also be regulated in the civil law system. As a comparison, Het Nieuw Burgerlijke Wetboek (New Civil Code of Netherlands) has already regulated that pre-contract stages, although the Netherlands is a country that implements civil law system. The pre-contract stages are very important to be regulated in Indonesia because there are many potential pre-contractual issues. This paper aims to formulate the outline of what needs to be regulated in the pre-contract regulations. Keywords : Interaction, Contract, Formation, Civil Code
Perlindungan Hak Pencipta Karya yang Dijadikan NFT Berbasis Sistem Blockchain Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Matthew Edbert; Yoan Nursari Simanjuntak; Bebeto Ardyo
Syntax Idea 2817-2832
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v6i6.3912

Abstract

Perkembangan dan inovasi teknologi berpengaruh secara besar terhadap kehidupan masyarakat saat ini, termasuk dalam ranah industri kreatif. Dampak ini terlihat dengan adanya teknologi blockchain dan Non-Fungible Token (NFT) sebagai sarana untuk mendesentralisasi industri tersebut. Perkembangan ini juga menimbulkan risiko tersendiri, dimana karya cipta dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang melalui penciptaan dan transaksi NFT dalam sistem blockchain, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pencipta, baik secara materiil, maupun secara imateriil. Risiko inilah yang menjadi alasan diperlukannya pengkajian terhadap perlindungan hukum bagi hak pencipta dalam proses penciptaan dan transaksi NFT, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maupun ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam proses tersebut agar dapat diketahui secara jelas perlindungan-perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta dalam pelaksanaan proses tersebut, serta dapat memajukan industri kreatif di Indonesia.