Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.148
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Jurnal Komunikasi Hukum Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Syntax Idea Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Yoan Nursari Simanjuntak
Universitas Surabaya
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KETERANGAN PALSU YANG DISAMPAIKAN PENGHADAP DALAM AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS Aini, Nur; Simanjuntak, Yoan Nursari
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 5, No 2 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.141 KB) | DOI: 10.23887/jkh.v5i2.18418

Abstract

One example of a problem that brings a Notary to a claim occurs in the case of the establishment of a Limited Liability Company whose deed of establishment contains false information from the viewers. The author in this study wants to examine and analyze further about the legal consequences of the establishment of a Limited Liability Company based on false information and the form of notary accountability for the deed of establishment of a Limited Liability Company made based on false information. The research method used is normative legal research. The results of the study indicate that the establishment of a Limited Liability Company whose agreement from its founders contained a disability because a false statement could be filed against the establishment of the court to cancel the agreement to establish the Limited Liability Company. The notary in this case is neither responsible nor cannot be held accountable for the losses arising from the existence of false information on the face. 
Disclosure of Confidential Medical Record of The Patient of Corona Virus Disease 2019 Mokhamad Khoirul Huda; Yulianto; Ninis Nugraheni; Yoan Nursari Simanjuntak; Sadjijono
Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Vol. 15 No. 2 (2021): Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology
Publisher : Institute of Medico-legal Publications Pvt Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37506/ijfmt.v15i2.14815

Abstract

This study aimed to find out the disclosure of confidential medical record of Covid-19 patients from legalnorms, ethics and medical disciplines in Indonesia. This research used normative juridical methods whichhad a pre-descriptive characteristic.This research found the disclosure of confidential medical record ofthe Covid-2019 patients can be opened for the benefit of the patient’s health, fulfilling the demands of lawenforcement officials in the context of law enforcement, the patient’s own request, or based on statutoryprovisions.This research is very useful for the community, hospitals, educational institutions and thegovernment to provide legal protection to society to not be exposed by Covid-2019. The disclosure ofconfidential medical record of Covid-19 patients is permitted in relation to the patient’s initials, gender,place of residence, age and health status.
KAJIAN PANCASILA DALAM PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR PROVINSI JAWA TIMUR Hesti Armiwulan; Yoan Nursari Simanjuntak; Sonya Claudia Siwu; Igam Arya Wada
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 NOMOR 1 APRIL 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i1.7

Abstract

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi penuntun hukum. Posisi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta dasar filosofis negara Republik menegaskan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan bahwa Peraturan Gubernur juga merupakan peraturan perundang-undangan. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur adalah kebijakan yang dikeluarkan sebagai dasar pelaksanaan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memberikan modal kerja dan investasi kepada masyarakat Jawa Timur agar dapat memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sesuai ketentuan dan norma yang berlaku. Dana bergulir modal kerja dan investasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur disebutkan menjadi penggerak roda perekonomian Jawa Timur. Kebijakan dibidang ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Gubernur tidak cukup hanya dinilai atau digunakan sebagai dasar hukum atau legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan terkait pengalokasian penggunaan APBD, namun juga harus dianalisis norma atau substansi Peraturan Gubernur tersebut apakah telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan juga asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Perlindungan Hak Pencipta Karya yang Dijadikan NFT Berbasis Sistem Blockchain Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Matthew Edbert; Yoan Nursari Simanjuntak; Bebeto Ardyo
Syntax Idea 2817-2832
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v6i6.3912

Abstract

Perkembangan dan inovasi teknologi berpengaruh secara besar terhadap kehidupan masyarakat saat ini, termasuk dalam ranah industri kreatif. Dampak ini terlihat dengan adanya teknologi blockchain dan Non-Fungible Token (NFT) sebagai sarana untuk mendesentralisasi industri tersebut. Perkembangan ini juga menimbulkan risiko tersendiri, dimana karya cipta dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang melalui penciptaan dan transaksi NFT dalam sistem blockchain, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pencipta, baik secara materiil, maupun secara imateriil. Risiko inilah yang menjadi alasan diperlukannya pengkajian terhadap perlindungan hukum bagi hak pencipta dalam proses penciptaan dan transaksi NFT, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maupun ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam proses tersebut agar dapat diketahui secara jelas perlindungan-perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta dalam pelaksanaan proses tersebut, serta dapat memajukan industri kreatif di Indonesia.
Perlindungan Hukum Nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna Atas Gagal Bayar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Evania Larisa; Yoan Nursari Simanjuntak; Yusrambono
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 21 No. 1 (2023): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53515/qodiri.2023.21.1.11-23

Abstract

Insurance plays an important role in human life, as the development of increasingly complex technology allows the occurrence of accidents to increase as well. The role of insurance is to provide protection against the uncertainty of events that may occur. Insurance customers play an important role in insurance companies. The customer is the main source of financial funds for the insurance company so that the company continues to run well, but in running its business the insurance company does not rule out the possibility of facing an obstacle experiencing a state of default. The default situation will result in losses for insurance customers to get their ongoing and past due claims. Efforts to protect consumers in the financial services sector are carried out by an independent institution whose establishment is based on Law no. 21 of 2011 which is referred to as the Financial Services Authority (OJK). Through the normative juridical research method by conducting a literature study on legal materials, the results obtained that the enactment of the OJK Law shows that the OJK plays a very strategic role in the legal protection of PT. Kresna Life Insurance that has failed to pay. Keywords: Insurance customers; Legal protection; Financial Services Authority (OJK).
Tanggung Gugat Pengelola Statuter OJK Terhadap Kerugian Nasabah Atas Penundaan Pembayaran Klaim Asuransi Yang Sudah Jatuh Tempo Ditinjau Dari Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Melinda Christiani; Yoan Nursari Simanjuntak; Irta Windra Syahrial
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 21 No. 2 (2023): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53515/qodiri.2023.21.2.435-451

Abstract

This article raises a case regarding the actions of OJK statutory managers who in carrying out their functions, duties and authorities do not meet the provisions of the legislation, namely Article 62 paragraph (2) of the Insurance Law. The statutory provisions are not fulfilled because the OJK statutory manager in carrying out his functions, duties, and authorities is not in accordance with the statutory manager's duties as regulated in Article 62 paragraph (2) of the Insurance Law, but the actions of the OJK statutory manager do not result in losses for customers for delaying payments. insurance claims that are past due. The actions of the OJK statutory manager in carrying out their functions, duties, and authorities that violate the provisions of the legislation cannot be considered as an unlawful act as regulated in Article 1365 of the Civil Code where all elements of unlawful acts are not fulfilled. Based on Article 64 of the Insurance Law in conjunction with Article 1365 of the Civil Code, statutory managers are not obliged to be responsible for their unlawful acts. Keywords : Insurance Agreement, Statutory Manager, Tort, Liability
Analisis Pemberian Sertifikat Hak Guna Bangunan di Atas Air Berdasarkan Teori Utilitarianisme Angeline Wirawan; Yoan Nursari Simanjuntak
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.929

Abstract

HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanah yang bukan milik sendiri, kepemilikan hak atas tanah dibuktikan melalui sertifikat, esensi pemberian sertifikat ini diharapkan agar memberikan kepastian hukum dan membuka akses modal kelembagaan keuangan formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pemberian sertifikat hak guna bangunan di atas air berdasarkan teori utilitarianisme. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian yang dilandasi dengan studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemberian sertifikat HGB diatas air merupakan salah satu wujud realiasi tujuan hukum yaitu kemanfaatan. Hal ini sejalan dengan konsep teori Utilitarianisme “the greatest happines of the greatest number” suatu kebijakan atau tindakan yang baik dari segi etis adalah kebijakan atau tindakan yang membawa manfaat terbesar bagi masyarakat.  Tetapi pemberian sertifikat HGB kepada masyarakat Suku Bajo ini tidak bisa serta merta diberikan melainkan pemerintah dan masyarakat harus memperhatikan syarat-syarat pembangunan bangunan diatas air. Teori utilitarianisme memberikan konsep pemikiran hukum yang meninjau bagaimana tujuan hukum itu sendiri dengan memberikan kemanfataan sebanyak-banyaknya.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS LAGU YANG DIKLAIM PIHAK LAIN MELALUI AGGREGATOR MUSIK Marcello Benjamin Setiawan; Yoan Nursari Simanjuntak; Elly Hernawati
CALYPTRA Vol. 13 No. 1 (2024): Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (November)
Publisher : Perpustakaan Universitas Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract—Songs are one of the copyrighted works that are protected under Copyright Law Number 28 of 2014. This protection gives rise to moral and economic rights for the creator. Economic rights can be utilized by creators to obtain economic value from their creations. Copyright protection implies that every party who wants to make economic use of a work needs to obtain permission from the creator first. Music Aggregator is a service that helps creators distribute their creations. This has the potential to be misused by various parties to distribute other people’s creations. The type of research used is normative juridical, which is based on positive legal norms which are related to this research in order to obtain coherent truth. The results of the research shows that parties who make economic use of a work without permission from the creator can be subject to Article 1365 of the Civil Code on the basis of an unlawful act and Article 1246 of the Civil Code as a provision for material compensation. Keywords: songs, music aggregator, economical rights Abstrak—Ciptaan lagu merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan tersebut menimbulkan hak moral dan hak ekonomi bagi penciptanya. Hak ekonomi dapat dimanfaatkan oleh pencipta untuk memperoleh nilai ekonomi dari ciptaannya. Perlindungan hak cipta mengisyaratkan bahwa setiap pihak yang ingin memanfaatkan suatu ciptaan secara ekonomi perlu memperoleh izin dari pencipta terlebih dahulu. Aggregator Musik adalah sebuah jasa yang membantu para pencipta dalam mendistribusikan ciptaannya. Hal ini berpotensi untuk disalahgunakan oleh berbagai pihak untuk mendistribusikan karya yang bukan menjadi milik mereka. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu didasarkan pada norma-norma hukum positif yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini agar memperoleh kebenaran bersifat koherensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap pihak yang memanfaatkan sebuah ciptaan secara ekonomi tanpa izin dari pencipta dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPer atas dasar perbuatan melawan hukum dan Pasal 1246 KUHPer sebagai ketentuan bentuk ganti kerugian materiil. Kata kunci: lagu, aggregator musik, hak ekonomi
Co-Authors Angeline Wirawan Bebeto Ardyo Elly Hernawati Evania Larisa Heni Pujiastuti Hesti Armiwulan Igam Arya Wada Irta Windra Syahrial Marcello Benjamin Setiawan Matthew Edbert Melinda Christiani Mokhamad Khoirul Huda Nasution, Annio Indah Lestari Ninis Nugraheni Sadjijono Sonya Claudia Siwu Yusrambono