Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

TATA KELOLA PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA KETAPANRAME KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO Hikmah Muhaimin
Journal of Governance Innovation Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1 Nomor 1 (Maret 2019)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v1i1.296

Abstract

UU telah mengatur tentang hak untuk mengelolah potensi desa salah satunya dalam sektor pariwisata. Pembangunan desa wisata merupakan realisasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah. Pembangunan desa berbasis wisata tidak semerta-merta, melainkan perlu memperhatikan potensi desa yang ada di wilayah tersebut. Begitu pula dengan Desa Ketapanrame, kepala desa setempat menemukan ada potensi untuk dijadikan desa wisata. Dengan demikian, perangkat desa dan masyarakat bekerja sama guna merealisasikannya, salah satunya adalah Taman Ganjaran. Taman Ganjaran ini digadang-gadang menjadi alun-alun Desa Ketapanrame. Dengan adanya Taman Ganjaran ini perangkat desa berharap akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Ketapanrame. Selain itu, untuk kedepannya pemerintah desa juga akan membangun inovasi-inovasi lain guna tetap mempertahankan jumlah pengunjung yang datang. Kata Kunci : Pariwisata, Potensi Desa, Taman Ganjaran Abstract The law regulates the right to manage village potential, one of which is in the tourism sector. The development of tourist villages is a realization of the implementation of Law Number 22 Year 1999 concerning Regional Autonomy. Tourism-based village development needs to pay attention to the potential of villages in the region. Likewise with Ketapanrame Village, the local village head there found the potential to become a tourist village. Thus, the village apparatus and the community work together to make it happen, one of which is Ganjaran Park. This Ganjaran Park is predicted to become the Ketapanrame Village square. With the existence of the Ganjaran Park, village officials hope to be able to improve the economy of the Ketapanrame Village community. In addition, for the future the village government will also build other innovations in order to keep the number of visitors coming. Keyword : Tourism, Village Potency, Ganjaran Park
Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Upaya UMKM di Desa Sajen, Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto: Analysis of Village Governance in Efforts to Empower MSMEs in Sajen Village, Pacet District Mojokerto Regency Nugroho Rendi; Hikmah Muhaimin; Revi Firmala; Elsa Nur Aini; Khisamuddin Khisamuddin; Faisal Mubarok
JOURNAL OF GOVERNMENT SCIENCE Vol 4 No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54144/govsci.v4i1.43

Abstract

Sajen Village. Pacet Sub-District and Mojokerto Regency were the target research locations. This research is to find out how the management of human resources in government affects UMKM growth in Sajen Village, Pacet District, and Mojokerto Regency. This study used a qualitative methodology, and the informants were approached directly. Data collection techniques include observation and interviews; descriptive research is the methodology employed. The findings of this study indicate that the village government program in Sajen Village to develop UMKM has actually helped the surrounding community in developing their businesses. Not only the community, but the Sajen Village Government has also received attention from other villages. The Mojokerto Regency Government is no exception and pays attention to and appreciates the management of human resources in the Sajen Village Government because it has developed its UMKM program with village communities, which in the end can be implemented and the community can also improve its economy. The Sajen Village Government also experienced problems or obstacles in carrying out this program due to a lack of community initiative to participate in activity events held by the village government
The TATA KELOLA SDM PEMERINTAH TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA GEMPOLKEREP KECAMATAN GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO julieta maharani; Afida Izzatus Syifa; Hikmah Muhaimin; Sang Alif Prasetyo; Arif Rochman; Risky Abi Setiawan
Bahasa Indonesia Vol 3 No 3 (2022): JAPS Desember 2022
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v3i3.88

Abstract

The process of government administration the focus is on bureaucracy, bureaucracy that has the meaning of a system or instrument to facilitate the understanding of the order or level in the position of implementing actors, or government machinery. The fundamental Basis of all bureaucratic reform must therefore begin with a reform of the management / HR management apparatus, namely Personnel Management. This study is a qualitative research using data collection techniques, this study uses several methods of literature research, observation and interviews. In this study the researchers analyzed how the relationship of Public Human Resource Management with the improvement of public services in the village Gempolkerep Mojokerto Village District Gedeg. Based on the results of the survey conducted by the survey method, the village government office drafted a regulation in which each office has its own office and staff in accordance with applicable regulations. The purpose of this study was to determine the public service system of Gempolkerep village and to study the good state Public Service System. In addition to the benefits of the service system, it must provide satisfaction to the fulfillment of public service standards.
Peran Tim PKK Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Desa Bicak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Hikmah Muhaimin; Santosa; Dian Wijaya
MAJAPAHIT POLICY Vol 1 No 1 (2020): Desember 2020
Publisher : Government Studies Departement of Universitas Islam Majapahit, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.687 KB) | DOI: 10.0007/majapahitpolicy.v1i1.915

Abstract

PKK is a community movement that has been active as a government partner in the implementation of various programscommunity development. The PKK has a main role, namely the driving force that empowers the potential of women to play an active role indevelopment and as an institution with the main mission of realizing a prosperous, advanced and independent family with more and more work achievements,has received recognition of its existence in the midst of society. With its core relation to owning and implementing the 10 main PKK programswhich has been institutionalized and accepted by the community because it is in accordance with the demands of life and people's livelihoods in improvingthe physical and spiritual welfare of the community as seen from social capital from the implementation of health, education and skills. The purpose ofThis research is to find out social capital as measured by indicators of trust, activities and to find out the benefits of implementing the PKK programin the field of health and education skills PKK Bicak Village, Trowulan District, Mojokerto Regency
Upaya Peningkatan Etika dan Moralitas Melalui Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Kabupaten Mojokerto Nugroho rendi adi pratama; hikmah muhaimin; Elsa Nur Aini; Afifa Ana Wahyuni
Journal Law and Government Vol 1, No 2 (2023): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v1i2.16221

Abstract

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mojokerto menjadi lokasi penelitian. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Upaya Peningkatan Etika Dan Moralitas Melalui Pengawasan Partisipatif  Di Bawaslu Kabupaten Mojokerto. dalam penelitian yang dilakukan ini yaitu menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada informan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metodologi yang digunakan. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwasannya program Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto Menggandeng Komunitas dan Pegiat Media Sosial yang bertujuan untuk proses pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024 yang akan datang. Dalam pengawasan partisipatif yang melibatkan komunitas dan pegiat Media Sosial maka perlunya etika dan moralitas yang harus diterapkan. Etika dan moralitas yang harus dimiliki oleh partisipan dalam pengawasan partisipatif pada pemilu 2024 yaitu seperti dalam penyampaian informasi terkait Pengawasan Pemilu di Kabupaten Mojokerto harus jelas dan mudah diterima oleh masyarakat luas, selain itu informasi yang di sampaikan harus dari sumber yang terpercaya agar menghindari adanya informasi hoax atau informasi-informasi yang tidak benar.
Etika Pemerintah Dalam Penyelengaraan Layanan Publik Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Kepercayaan Masyarakat Hikmah Muhaimin; Wahyu Ichwan; Resi Abdul Basith; Daffa Riski Veryanto
Journal Law and Government Vol 1, No 2 (2023): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v1i2.16267

Abstract

Etika pemerintah memainkan peran sentral dalam meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik. Artikel ini menganalisis peran etika pemerintahan dalam pelayanan publik dengan fokus pada kata kunci "etika", "pemerintahan", dan "pelayanan publik". Melalui kebijakan yang adil, regulasi yang ketat, transparansi, dan partisipasi masyarakat, pemerintah dapat membangun fondasi etis yang kuat untuk layanan publik yang berkualitas dan dapat dipercaya. Langkah-langkah seperti perbaikan infrastruktur, pelatihan pegawai, dan pemanfaatan teknologi informasi juga penting dalam mencapai tujuan ini. Dengan demikian, etika pemerintahan menjadi landasan penting dalam meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.