Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Integritas: Jurnal Antikorupsi Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Journal of Governance Innovation Musamus Journal of Public Administration Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM) Society
Ruth Agnesia Sembiring
Fakultas Ilmu Politik Dan Ilmu Sosial, Universitas Brawijaya
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur) Rahman, Fathur; Baidhowi, Achmad; Sembiring, Ruth Agnesia
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 4 No. 1 (2018): INTEGRITAS Volume 04 nomor 1 Tahun 2018
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1220.591 KB) | DOI: 10.32697/integritas.v4i1.198

Abstract

Cases of corruption are not done alone but formed a network in it. Social interaction will form an intense social network, where between individuals have strong bonds, especially family ties. The problem of corruption is not only in the central and local government level, but has already entered the village government sector. The case of DD and ADD corruption that occurred in Klebun Semar Paravan has the background and the relationship between the actors that escaped to be observed, why a network is so strong, especially the corruption that has formed a separate network.The dominant relationship in this case is family relations, the same profession of the religious network and the village chief's successful team. The pattern of leadership of the head of the garden will be the spotlight in running the wheels of his government because the dominant power so as to encourage the occurrence of corruption. Keywords:social networking, corruption, relationships between actors, power.
UPAYA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, DAN PERDAGANGAN (DISKUMDAG) KOTA BATU DALAM MEMBERDAYAKAN PELAKU USAHA KECIL MENENGAH (UKM) PRODUK TUJUAN EKSPORT Ruth Agnesia Sembiring; Tia Subekti; Mitha Mawar Nia Bella
Journal of Governance Innovation Vol. 2 No. 2 (2020): Volume 2 Nomor 2 (September 2020)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v2i2.384

Abstract

Abstract Small and Medium Enterprises are an important pillar in supporting the economy of the middle to lower class communities. Every region in Indonesia has SMEs but only a few are able to have export quality. Local products that are presented in the form of SMEs are often unable to compete with products from large-scale industries or even unable to compete with imported products. This is a threat to the economic continuity of the middle to lower class communities considering that today's global market opportunities are difficult to stem the flow of imports from other countries. One of the efforts that can be used to maintain SMEs is to improve the quality of SMEs with export standards. Batu City has 365 UKMs spread over 3 districts. This condition shows how UKM has become the economic support for the people of Batu. This research looks at "How are the efforts of the Office of Cooperatives, Micro Enterprises and Trade (Diskumdag) of Batu City in Empowering Small and Medium Enterprises (UKM) for Export Destination Products?" This research uses an interview, observation, and documentation methods. The theory used in this research is development theory with self-help and technocratic approaches and also the concept of community empowerment. As a result, first, the Batu City Government carried out the development of SMEs with a technocratic approach through the KITE IKM (Ease of Imports for Small and Medium Industry Export Destination) program. The technocratic approach is vertical and positions the government as a consultant. Second, the government provides training, mentoring, and facilities. However, out of a total of 365 SMEs, can export. Third, the main obstacle faced is that export quality standards have not been met.
Analisis Aktor dalam Tata Kelola Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Batu untuk Kualitas Internasional Ruth Agnesia Sembiring; Tia Subekti
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol. 7 No. 1 (2021): Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jiis.v7i1.30416

Abstract

Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia bisa dibilang stagnan dan hanya mampu di pasar lokal. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana UMKM dikelola berdasarkan peran serta pola dalam kegiatan ekspor dengan konsep governance. Tata kelola UMKM memiliki visi untuk melibatkan aktor-aktor: pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Dengan menggunakan studi kualitatif, kajian ini menggunakan data primer melalui wawancara mendalam kepada pihak Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (DISKUMDAG) Kota Batu, dan tiga UMKM pelaku ekspor di Kota Batu; serta dokumentasi media massa maupun tabloid yang memuat informasi mengenai ketiga UMKM yang menjadi fokus kajian. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi terhadap lokasi dan kegiatan UMKM pelaku ekspor dan wawancara melalui pertemuan secara langsung maupun pertemuan secara tidak langsung terhadap narasumber. Kajian ini menganalisis aktor dalam tata kelola UMKM berkualitas internasional, pemasaran UMKM ke pasar internasional dan relasi antaraktor governance dalam rantai ekspor UMKM. Pemerintah memberi pelatihan dan pendampingan, menyelenggarakan pameran UMKM, dan program KITE. Pelaku UMKM sebagai bagian dari masyarakat memiliki tenaga kerja, memperoleh bahan baku, dan memiliki infrastruktur produksi. Pihak swasta membeli produk UMKM, memberi bantuan dana, memasarkan produk UMKM, dan mengirim produk UMKM keluar negeri. Governance model Liberal-democratic digunakan dalam tata kelola UMKM berbasis ekspor di Kota Batu, sehingga relasi pelaku UMKM dengan buyer dari luar negeri terjalin sebelum UMKM terbentuk dan terdaftar secara legal melalui dinas pemerintah. Dengan demikian, kajian ini menemukan bahwa pemerintah mengambil porsi sedikit dalam tata kelola UMKM berkualitas ekspor di Kota Batu. Kehadiran pemerintah dirasakan pada tahap perizininan dan pemenuhan syarat ekspor.
Analisis Aktor Pembangunan dalam Smart Environment Kota Kediri Tahun 2021 Ruth Agnesia Sembiring
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1 (2022): Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jiis.v8i1.44272

Abstract

Smart environment adalah suatu lingkungan yang mampu memperoleh dan menerapkan pengetahuan tentang lingkungan dan untuk beradaptasi dengan penghuninya untuk meningkatkan pengalaman mereka di lingkungan itu. Sampah, limbah B3 dan ketersedian ruang terbuka hijau menjadi masalah dalam upaya perlindungan lingkungan di Kota Kediri. Ketiga masalah dalam upaya perlindungan lingkungan Kota Kediri tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja, namun juga harus melibatkan pihak swasta dan masyarakat. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan dalam kajian ini, dimana pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan teknik show ball dan telaah dokumen. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis aktor pembangunan dalam smart environment Kota Kediri Tahun 2021 dengan paradigma politik pembangunan yang terdiri dari 5 variabel yaitu: adanya aktor, adanya kekuasaan, adanya sistem, adanya ideologi dan intervensi asing. Berdasarkan hasil kajian ini, ada 4 aktor yang terlibat yaitu Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP), pihak swasta (perusahaan, pabrik, dan perbengkelan), Yayasan Hijau Daun, dan individu-individu di Kelurahan Setono Gedong (salah satu kelurahan percontohan untuk mewujudkan smart environment). Upaya mewujudkan smart environment Kota Kediri tergantung pada kepentingan para aktor yang terlibat; tergantung kekuasaan para aktor; tergantung kesuaian sistem yang dijalankan untuk perlindungan lingkungan dengan masalah yang dihadapi; tergantung harapan para aktor terhadap lingkungannya; dan juga tergantung keberadaan intervensi asing.
Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Memberdayakan Masyarakat di Kawasan Agrowisata Nenas Ruth Agnesia Sembiring
Musamus Journal of Public Administration Vol 3 No 2 (2021): Musamus Journal of Public Administration
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v3i2.3392

Abstract

Pembangunan Kabupaten Blitar diwujudkan dengan membentuk beberapa kawasan perdesaan, salah satunya kawasan agroindustri nenas di Desa Sidorejo, Kec.Ponggok. Hasil pertanian nenas menjadi salah satu produk unggulan di desa ini. Permasalah di desa ini adalah produksi panen kurang stabil; pengelolaan pascapanen yang terbatas; dan penurunan harga nenas akibat kemunculan buah musiman di pasar. Penelitian ini fokus pada peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Blitar yang merupakan salah satu dinas yang bertanggung jawab dalam pembangunan kawasan agroindustri. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Dinas PMD mendorong keberdayaan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan kawasan agroindustri nenas di Desa Sidorejo melalui keterlibatan masyarakat pada lima tahap. 1) Tahap identifikasi masalah, Dinas PMD hanya mewujudkan posisi masyarakat sebagai objek pembangunan karena identifikasi masalah hanya melibatkan pemerintah desa. 2) Tahap perumusan program, Dinas PMD mampu mewujudkan posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan yaitu perumusan Peraturan Bersama Kepala Desa (Permakades), pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) dan Badan Usaha Desa Bersama (Bumdesma). 3) Tahap pelaksanaan program, Dinas PMD mampu mewujudkan posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan yaitu aktivitas produksi dan pemasaran hasil olahan nenas oleh BKAD dan Bumdesma. 4) Tahap evaluasi, Dinas PMD mampu mewujudkan posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan yaitu BKAD dan Bumdesma mampu memetakan kendala dalam produksi dan proses pemasaran hasil olahan nenas. 5) Tahap menikmati hasil program, Dinas PMD belum maksimal mewujudkan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan karena pemberdayaan masyarakat masih minim keterlibatan petani nenas. Dinas PMD menggunakan pendekatan technocratic dalam pembangunan kawasan agrowisata. Dinas PMD berperan dalam mewujudkan enabling dan empowering, namun belum maksimal memberikan protecting kepada masyarakat yang diberdayakan.
Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia secara Partisipatif untuk Mengurangi Pengangguran di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo Ruth Agnesia Sembiring; Mayang Agustin
Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM) Vol 5, No 1 (2023): JIPIKOM APRIL
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jipikom.v5i1.1478

Abstract

This qualitative descriptive research focuses on the participative empowerment of Indonesian former migrant worker to reduce unemployment in Karangpatihan village of Balong sub district in Ponorogo regency of East Java. In this study, people’s participation in development is used as the tool of analysis. This research was conducted in five stages: identification of problems, program formulation, program execution, program evaluation, and enjoying the program’s outcome. The data was harvested through observations, interviews, and documentations. This study finds that passive participants were found in the initial phase of the program due to their pessimism to the event’s outcome. People’s participation in this program increased after many of the past participants were successful of becoming independent individuals; 250 people out of 413 are having and running their own business. Based on the five indicators of empowerment success’, this study finds that the empowerment of former migrant workers can reduce the number of unemployed people, both former migrant workers and non-migrant workers. The program also helps former migrant workers with their business, increases their awareness to poor families around them, strengthens their independency, and enhances their ability to fulfill their daily needs.
ANALISIS TATA KELOLA HASIL PERTANIAN KOPI BERKUALITAS EKSPOR Ruth Agnesia Sembiring; Veri Samaria Silitonga
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 1 (2023)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v49i1.2733

Abstract

Penelitian ini membahas tentang analisis tata kelola hasil pertanian kopi berkualitas ekspor di Kecamatan Dampit. Pentingnya analisis tata kelola hasil pertanian kopi di Kecamatan Dampit, karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya penghasilan petani kopi, dapat meningkatkan kualitas dan sumber ekspor kopi dari Kabupaten Malang dan juga dapat lebih memperbaiki struktur pengolahan hasil pertanian kopi yang baik. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Dalam menjabarkan analisis tata kelola dalam pengelolahan kopi Dampit berkualitas ekspor, peneliti menggunakan Good Governance, yang dimana ada tiga indikator yang terkait yakni, pemerintah, swasta dan masyarakat. Temuan peneliti ini menunjukkan bahwa BPP Dampit sebagai bagian dari pemerintah memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang budidaya tanam yang diberikan kepada masyarakat. Swasata yakni PT Asal Jaya terlibat dalam pendanaan, membuka askes pasar dan menjual produk kopi ke pasar global. Pemerintah dan swasta sama-sama memberikan alat pertanian modern untuk meningkatkan hasil panen kopi. Masyarakat juga memiliki peran dalam menghasilkan kopi dan melaksanakan program-program penyuluhan yang diberikan. Dari tata kelola tersebut, produksi kopi berkualitas eksport meningkat dan kopi asal Dampit telah memiliki sertifikasi 4C. Pemerintah telah menciptakan mekanisme resmi pemasaran kopi ke luar negeri, namun pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih lemah dalam menciptakan mekanisme harga komoditas kopi di pasar nasional dan belum mampu mengatasi penurunan harga kopi di pasar global. Maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memonitor monopoli harga komoditas kopi di pasar nasional, memetakan bantuan pertanian berdasarkan urgensi kebutuhan petani, dan peningkatan peran untuk mengatasi penurunan harga komoditas kopi di pasar global.Kata kunci; Kecamatan Dampit, Kopi, Kualitas Ekspor, Tata Kelola.
Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Memberdayakan Masyarakat di Kawasan Agrowisata Nenas Ruth Agnesia Sembiring
Musamus Journal of Public Administration Vol 3 No 2 (2021): Musamus Journal of Public Administration
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v3i2.3392

Abstract

Pembangunan Kabupaten Blitar diwujudkan dengan membentuk beberapa kawasan perdesaan, salah satunya kawasan agroindustri nenas di Desa Sidorejo, Kec.Ponggok. Hasil pertanian nenas menjadi salah satu produk unggulan di desa ini. Permasalah di desa ini adalah produksi panen kurang stabil; pengelolaan pascapanen yang terbatas; dan penurunan harga nenas akibat kemunculan buah musiman di pasar. Penelitian ini fokus pada peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Blitar yang merupakan salah satu dinas yang bertanggung jawab dalam pembangunan kawasan agroindustri. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Dinas PMD mendorong keberdayaan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan kawasan agroindustri nenas di Desa Sidorejo melalui keterlibatan masyarakat pada lima tahap. 1) Tahap identifikasi masalah, Dinas PMD hanya mewujudkan posisi masyarakat sebagai objek pembangunan karena identifikasi masalah hanya melibatkan pemerintah desa. 2) Tahap perumusan program, Dinas PMD mampu mewujudkan posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan yaitu perumusan Peraturan Bersama Kepala Desa (Permakades), pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) dan Badan Usaha Desa Bersama (Bumdesma). 3) Tahap pelaksanaan program, Dinas PMD mampu mewujudkan posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan yaitu aktivitas produksi dan pemasaran hasil olahan nenas oleh BKAD dan Bumdesma. 4) Tahap evaluasi, Dinas PMD mampu mewujudkan posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan yaitu BKAD dan Bumdesma mampu memetakan kendala dalam produksi dan proses pemasaran hasil olahan nenas. 5) Tahap menikmati hasil program, Dinas PMD belum maksimal mewujudkan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan karena pemberdayaan masyarakat masih minim keterlibatan petani nenas. Dinas PMD menggunakan pendekatan technocratic dalam pembangunan kawasan agrowisata. Dinas PMD berperan dalam mewujudkan enabling dan empowering, namun belum maksimal memberikan protecting kepada masyarakat yang diberdayakan.
Relasi Elite, Sub-Elite, dan Masyarakat Desa dalam Mempertahankan Dinasti Keluarga Masra di Desa Gapurana Kabupaten Sumenep: Studi pada Rezim H. Andiwarto Tahun 2013-2019: The Relation of Elite, Sub-Elite, and Village Community in Maintaining the Masra Family Dynasty in Gapurana Village, Sumenep Regency: Study on the H. Andiwarto Regime in 2013-2019 Ruth Agnesia Sembiring; Mishbahul Khoiri
Society Vol 9 No 2 (2021): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v9i2.271

Abstract

This research focuses on the relation of elite H. Andiwarto with sub-elite and village community in maintaining Masra family dynasty for village head position. Masra family dynasty has run for a long time. For 150 years, Masra family descendants occupy the village head position. The survival of Masra family dynasty in the Gapurana Village Government is studied in the relation of H. Andiwarto, who is Masra descendant with sub-elite and village community to maintain Masra family descendant dynasty as a village head. This research used a qualitative method with descriptive research type. The elite theory proposed by Suzanne Keller was used to analyze the relation of elite, sub-elite, and the community. This theory has 4 (four) indicators: the governing elite, the ruling elite, the not ruling elite, and the community. Based on these indicators and the results of this research, the relation built by H. Andiwarto in maintaining Masra family dynasti consists of three relations: relation with the political elite, relation with economic elite, and relation with the social elite. The political elite’s relationship is vital in maintaining the Masra family descendant dynasty. In contrast, the relation between the economic elite and the social elite supports relations for keeping the legitimacy of the village community towards Masra descendants.
Co-Authors Baidhowi, Achmad Fathur Rahman Mayang Agustin Mishbahul Khoiri Mitha Mawar Nia Bella Tia Subekti Veri Samaria Silitonga