Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Potret Pemikiran
Nasruddin Yusuf
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Religion Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
PEMANFAATAN BARANG GADAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Nasruddin Yusuf
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 2 (2006)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v4i2.206

Abstract

Gadai atau al-rahn adalah suatu akad hutang piutang dengan orang yang berhutang menyertakan suatu barang untuk dipegang oleh orang yang berpiutang (murtahin) untuk memberikan rasa aman bagi orang yang memberikan hutang. Para ulama sepakat bahwa orang yang menerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian itu. Hal itu didasarkan bahwa di dalam gadai akad pokoknya adalah hutang piutang, dan didalam hutang piutang asas yang berlaku adalah tolong menolong (ta'wun) bukan mencari keuntungan (tanpa pamrih). Pencanan keuntungan dengan memanfaatkan barang gadalan adalah suatu transaksi ribawi. Hak atas hasil dari barang gadaian tetap menjadl milik si punya barang. Pemanfaatan  terhadap barang gadaian dipandang sebagai penambahan di dalam hutang atau riba. Praktek-praktek gadai yang berlaku di dalam masyarakat kita sebagian memang telah sesuai dengan tuntutan syariah, tetapi sebagian lagi perlu dilihat kembali. Karena memang di dalamnya telah masuk ke dalam transaksi ribawi, yaitu dengan memanfaatkan barang gadaian berupa sawah atau kebun kelapa untuk mengambil keuntungan bukan tolong menolong. Dengan demikian telah terjadi penambahan dalam pokok hutang yang disebut dengan riba. Hal ini jelas­jelas diharamkan oleh Islam.
AHL AL-HADIS DAN AHL RA’Y (Dinamika Hukum Islam Dari Masa Peralihan Sahabat ke Masa Para Imam Madzhab) Nasruddin Yusuf
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 5, No 2 (2007)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v5i2.231

Abstract

Perbedaan pendapat dikalangan ulama di bidang-bidang hukum Islam sesungguhnya telah teradi pada masa Sahabat Nabi. Namun perbedaan-perbedaan tersebut masih daapat diatasi dengan kebijakan politik dan legalitas ijmak. Namun selesainya masa sahabat, yang dikenal dengan masa tabi’in (kira-kira dimulai pada tahun 41 H.) perbedaan pendapat tidak bisa diselesaikan seperti penyelesaian pada masa sahabat. Disinilah awal mula terjadinya proses peralihan hukum islam dari bentuk ijtihad yang bertumpuk pada keagungan sahabat kepada proses yang ilmiah dan terukur sampai lahirnya para imam-imam mazhab yang mengkodifikasikan hasil-hasil pemikiran hukumnya dalam bentuk kitab-kitab fiqh. Ahl al-Hadis dan Ahl al-ra’y adalah dua bentuk pemikiran hukum yang mengantar terjadinya prose peralihan itu. Masa itu adalah masa dimulainya usaha-usaha membentuk hukum islam agar sesuai dengan kondisi masyarakat dan rasionalitas.
MENCERMATI KETENTUAN HARTA BERSAMA SEBAGAI SUATU DINAMIKA HUKUM ISLAM DI INDONESIA Nasruddin Yusuf
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 4, No 1 (2006)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v4i1.213

Abstract

Ketentuan-ketentuan Hukum Islam meskipun diyakini pengikutnya sebagai ketentuan-ketentuan agama, namun tidak jarang para mujtahid hukum Islam berusaha merespons perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, baik dengan mencoba mengadakan interpretasi ayat­ayat maupun mengadopsi maslahat yang dikandung. Harta bersama merupakan bentuk akomodasi pemuka hukum Islam Indonesia terhadap hukum Islam dengan hukum adat. Diketahui bahwa kitab­kitab fiqh tidak ada penjelasan institusi masyarakat Indonesia ke dalam sistem hukum Islam. Dengan masuknya persoalan harta bersama ini ke dalam sistem hukum Islam semakin mengukuhkan dinamisasi hukum Islam terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Dengan ketentuan praktek-praktek tersebut tidak melanggar norma-norma yang baku dalam hukum Islam
MENELUSURI ARGUMENTASI PENOLAKAN AL-SYAFI’IY TERHADAP ISTIHSAN SEBAGAI DALIL HUKUM Nasruddin Yusuf
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 7, No 2 (2009)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v7i2.36

Abstract

Adanya perbedaan dalam kehujjahan istihsân di kalangan ulama pada hakekatnya didasarkan kepada tidak sepakatnya pihak yang berselisih tentang cakupan dan pengertian istihsân, Ulama yang menggunakan istihsân sebagai hujjah menyampaikan kepada ulama yang tidak menggunakan istihsân sebagai hujjah dengan pengertian lain.  Jika mereka yang berbeda pendapat itu sepakat mengenai batasan pengertian istihsân, maka sudah pasti mereka tidak akan berbeda pendapat tentang istihsân dapat dijadikan sebagai hujjah dan dalil hukum. Sebab pada dasarnya istihsân itu adalah pindahnya seorang mujahid dari dalil yang jelas atau dari hukum kulliy karena ada dalil yang menuntut perpindahan itu, sehingga tidak dapat dikategorikan pembentukan hukum dengan nafsu.
FATWA FIQIH JINAYAH : BOM BUNUH DIRI Nasruddin Yusuf
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 1, No 2 (2003)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v1i2.194

Abstract

Bom bunuh diri yang dilakukan muslim Palestina sejak sekitar satu sasawarsa terakhir  yang sekarang mulai merebak kebeberapa negara seprti Arab Saudi, Irak dan Suria, taktik yang ampuh untuk menghadapi bangsa imperialis atau musuh Islam.Masalahnya dalam perspektif hukum Islam, kemudian muncul sebab yang melakukan pengeboman ikut terbunuh dan realitanya ia membunuh diri, sementara dalam Islam dilarang melakukan tindakan bunuh diri. Tulisan ini membedah tinjauan syariat Islam terhadap tindakan bom bunuh diri tersebut.
HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'iy) Nasruddin Yusuf
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 13, No 1 (2015)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v13i1.4

Abstract

Hadits bukanlah teks suci sebagaimana Al-Quran. Namun, hadits selalu menjadi rujukan kedua setelah Al-Quran dan menempati posisi penting dalam kajian keislaman. Mengingat penulisan hadits yang dilakukan ratusan tahun setelah nabi Muhammad SAW wafat, maka banyak terjadi silang pendapat terhadap keabsahan sebuah hadits. sehingga hal tersebut memunculkan sebagian kelompok meragukan dan mengingkari akan kebenaran hadits sebagai sumber hukum. Tulisan ini akan fokus membahas tentang telaah terhadap penetapan kesahihan hadits sebagai sumber hukum menurut Imam Syafii. Tulisan ini menggunakan metode library research dengan studi analisa teks, karena itu penulis merujuk langsung kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Syafi`I dan melakukan perbandingan dengan kitab yang ditulis oleh para muhadits. Temuan dalam riset ini bahwa tentang perdebatan soal keshahihan hadits sebagai sumber hukum dalam Islam, al-Syäfi'iy nampak beıpegang pada pendapat bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam hadis berada dalam hukum-hukum Alquran; Dengan katalam, hadis Nabı dapat saja menambah hukum yang ada dalam Alquran. Ia mengatakan bahwa wujud perintah yang ada, baik dan alquran maupun hadis, adalah berpangkal dari sumber yang sama, meskipun melalui jalur yang berbeda.
KONSEP AL-QUR'AN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI (Telaah dengan pendekatan tefsir temantik) Nasruddin Yusuf
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 2, No 2 (2004)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v2i2.221

Abstract

Kata korupsi bukanlah berasal dari istilah bahasa Indonesia, kata korupsi berasal dari terjemahkan kata Inggris corruption. Kata ini dalam bahasa Arab tidak ditemukan secara khusus makna terjemahannya. Hanya saja yang agak bersentuhan arti adalah kata al-fasad yang berarti kerusakan, tetapi secara subtantif, arti tersebut tidak mencakup arti yang diinginkan dari terminologi korupsi, yaitu pengelapan uang negara karena jabatan yang dimiliki seseorang. Karena korupsi dalam pemahaman bahasa Indonsia adalah pengrusakan pada keuangan negara dengan praktek penyelewengan atau pengelapan uang negara, perusahaan atau organisasi untuk kepentingan pribadi. Kata korupsi dalam arti terminologi melalui penelusuran ayat­ayat Al-Quran tidak dapat ditemukan substansinya melalui terjemahan kata­kata, seperti misalnya kata sabar, ikhlas yang juga terdapat kata itu dalam penyebutan Al-Quran berupa kata al-shabr dan al-ikhlas. Akan tetapi itu tidak berarti, substansi korupsi dapat diartikan dengan memakan harta orang lain secara batil (aklmal hi al-hathil ) dan memakan harta orang lain dengan dosa (akl al-mal bi al-itsm ), Ugkapan pertama, antara lain terdapat di dalam QS. Al-Nisa (4): 24. sedangkan ungkapan kedua, antara lain, terdapat di dalam QS. Al-Baqarah (2): 188. Dari penelusuran kedua terminologi itulah dibahas penelitian ini berkenaan dengan tindak pidana korupsi. Hal itu juga dengan tidak mengabaikan ayat-ayat lain yang mungkin secara jelas memuat pokok-pokok pikiran tentang tindak pidana korupsi.
Co-Authors Abdul Latif Samal Faradila Hasan Fitria Ayu Lestari Niu Rivai Bolotio