Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Anterior Jurnal Jurnal Hadratul Madaniyah PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Pencerah Publik Indonesian Journal of Cultural and Community Development Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Jurisprudence
Sanawiah Sanawiah
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Hukum Keikutsertaan Warga Dayak Ngaju Muslim Dalam Pelaksanaan Upacara Tiwah Sanawiah Sanawiah; Muhammad Raymon Abdalla
Jurnal Hadratul Madaniyah Vol 5 No 2 (2018): Jurnal Hadratul Madaniyah
Publisher : ​Institute for Researches and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (498.701 KB) | DOI: 10.33084/jhm.v5i2.883

Abstract

Kehadiran masyarakat muslim dayak ngaju dalam pelaksanan upacara tewah, yaitu Upacara Tiwah adalah upacara terbesar yang hanya dilakukan oleh masyarakat Hindu Kaharingan, namun seiring berkembangnya potensi daerah dan keragaman beragama, agama Islam mulai menyebar dengan cepat dan menjadi salah satu agama terbesar di Palangka Raya, baik karena kesadaran maupun perkawinan. Hal ini pula yang menjadi sebuah fenomena yang sering ditemukan di daerah kota Palangka Raya, Upacara Tiwah yang dilaksanakan oleh masyarakat beragama Hindu Kaharingan sebagai upacara keagamaan yang juga masih dilaksanakan oleh warga dayak muslim. Inilah yang diangkat menjadi sebuah topik penelitian, tentang Hukum Keikutsertaan Warga Dayak Ngaju Muslim dalam Pelaksanaan Upacara Tiwah (Perspektif Ulama Kota Palangka Raya). Penelitianini menggunakan metode fenomologis di mana penelitian ini terjadi sesuai dengan keadaan serta apa adanya yang terjadi di lapangan dan dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya serta menekankan pada deskripsi secara alami. Strategi yang digunakan menggunakan wawanca rasemi struktural, yakni peneliti pada awalnya menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah dibuat secara terstruktur. Kemudian satu persatu dari pertanyaan tersebut diperdalam kembali untuk menggali keterangan yang lebih lanjut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara (interview). Subjek penelitian ini terdiri dari 4 (empat) ulama kota Palangka Raya yang dipilihpenelitimenggunakanteknik purposive sampling yaitupenelitimenentukanataumemilihsubjekpenelitianberdasarkankriteria yang telahditentukan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa seluruh subjek penelitian menyatakan tidak memperbolehkan masyarakat dayak muslim mengikuti upacara Tiwah karena upacara tersebut berhubungan dengan masalah akidah dan bisa menyebabkan masyarakat dayak muslim berbuat kemusyrikan.
KORELASI ANTARA PEKERJAAN SUAMI DENGAN KEHARMONISAN KELUARGA PADA KARYAWAN PERUSAHAAN PT. ASMIN KOALINDO TUHUP DI KELURAHAN MUARA TUHUP Mitra Mitra; Sanawiah Sanawiah
Jurnal Hadratul Madaniyah Vol 7 No 2 (2020): Jurnal Hadratul Madaniyah
Publisher : ​Institute for Researches and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/jhm.v7i2.1992

Abstract

Keluarga yang bahagia dan harmonis merupakan dambaan bagi setiap orang, keluarga yang harmonis dikenal juga di masyarakat dengan sebutan sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 45 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan pada pasal 3 dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini perlu kita peroleh dan dilakukan dalam setiap kehidupan berkeluarga. Keberhasilan keharmonisan keluarga bisa saja disebabkan oleh pekerjaan suami, penelitian yang berjudul “Korelasi Antara Pekerjaan Suami Dengan Keharmonisan Keluarga Pada Karyawan Perusahaan PT Asmin Koalindo Tuhup di Kelurahan Muara Tuhup”. Ada dua permasalahan dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimana keharmonisan keluarga karyawan perusahaan PT Asmin Koalindo Tuhup di Kelurahan Muara Tuhup; (2) bagaimana hubungan pekerjaan suami karyawan perusahaan PT Asmin Koalindo Tuhup di Kelurahan Muara Tuhup dengan keharmonisan keluarga?. Tujuan penulisan ini untuk menggali lebih dalam faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keharmonisan keluarganya, mengukur relevansi antara pekerjaan suami sebagai karyawan perusahaan PT Asmin KoalindoTuhup dengan keharmonisan keluarga. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kuantitatif, dengan jumlah sampel karyawan dan istrinya sebanyak 22 orang. Penggalian data menggunakan angket. Analisis data menggunakan teknik korelasi Product Moment dengan langkah-langkah editing, coding, tabulating, analizing dan interpretating. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi/bidang pekerjaan di PT Asmin Koalindo Tuhup antara lain Administrative Office, supervisor, Driver, security, dan cleaning service. Adapun keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri menunjukkan tingkat harmonis sebanyak 1 sampel, cukup harmonis 8 sampel dan kurang harmonis 2 sampel. Berdasarkan uji statistik analisis korelasi dan diuji dengan perhitungan uji t serta dihitung dengan rumus Koefisien Determinasi menunjukkan terdapat korelasi antara pekerjaan suami dengan keharmonisan keluarga, pekerjaan suami memberi pengaruh yang cukup kuat terhadap keharmonisan keluarga hal ini berarti hipotesis dalam penelitian ini Ha diterima dan Ho ditolak.
JUJURAN ATAU MAHAR PADA MASYARAKAT SUKU BANJAR DI TINJAU DARI PERSPIKTIF PANDANGAN HUKUM ISLAM Sanawiah Sanawiah; Ikbal Reza Rismanto
Jurnal Hadratul Madaniyah Vol 8 No 1 (2021): Jurnal Hadratul Madaniyah
Publisher : ​Institute for Researches and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/jhm.v8i1.2442

Abstract

Tujuan agama Islam Mensyari‟atkan perkawinan adalah untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang.Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka harus memenuhi syarat dan rukunnya.Setiap daerah memiliki corak dan budaya yang dijunjung dan dipertahankan Jujuran atau Mahar merupakan salah satu syarat dalam tradisi perkawinan yang berlaku pada masyarakat suku Banjar, salah satunya di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Masyarakat Banjar melestarikan adat budaya yang dimiliki masing-masing tidak terkecuali pada tradisi yang dikenal dengan istilah Jujuran. Dalam bahasa hukum Islam disebut mahar ini turut menentukan berhasil atau tidaknya acara perkawinan nantinya.Pernah ditemui cerita batalnya perkawinan akibat pihak pria tidak bisa memenuhi permintaan besarnya Jujuran/mahar. Adapun yang menjadi pokok permasalahan ini adalah 1) Apa dampak dari tradisi pemberian uang Jujuran terhadap prosesi pernikahan dan 2) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi Jujuran Masyarakat suku Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data, menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dari hasil Penelitian ditemukan suatu gambaran bahwa Jujuran dalam perkawinan hukum adat banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Mempunyai nilai positif baik bagi pasangan suami istri yang baru menikah. Namun dilain pihak juga jujuran dapat menimbulkan hal yang negatif karena pihak wanita mengharapkan dan bahkan menentukan besarnya jujuran yang melebihi kemampuan calon suami. Demikian juga masalah Jujuran ini mempunyai perbedaan pendapat, ada yang mengatakan bahwa Jujuran ini sama dengan mahar dan ada pula yang mengatakan bahwa Jujuran ini berbeda dengan mahar. Sedangkan masalah mahar dalam hukum Islam pada dasarnya tidak ditetapkan. Pemberian yang dilakukan oleh suami yang berkaitan dengan akad nikah adalah mahar, jumlah besarnya Islam juga tidak menentukan, akan tetapi akan diserahkan pada kemampuan.
Wise in Using Social Media: Education for Pahandut Residents of Palangkaraya Achmadi Achmadi; Sanawiah Sanawiah; M. Arni
Indonesian Journal of Cultural and Community Development Vol 14 No 1 (2023): March
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (17.456 KB) | DOI: 10.21070/ijccd.v14i1.832

Abstract

There have been complaints and reports to the police related to the increase of alleged violations in the use of social media such as defamation, hate speech, hoax, data theft, illegal data distributions, and racial issues. The method used in this research is an observation done by conducting a survey through which a team visits and meets the residents of Pahandut Village to find out their lack of understanding of the ITE (Electronic Information and Transactions) Law. The researchers found out that the residents have various interpretations of the ITE Law. Therefore, the researchers need to focus on the important issue and conduct socialization for them by educating families to cope with the problem. In the first phase, education can be done by avoiding provocative themes, checking sources of information and their authenticity, and thinking before sharing. The act of community empowerment in Pahandut Village and its Muhammadiyah residents as da'wah agents are the targets of community service activities. The result of this community service activity is the successful socialization and education concerning the ITE Law to the residents of Pahandut Village. The success of residents’ satisfaction level is measured by the high percentage of the residents who choose very important indicators in community service. The socialization of the ITE Law and education to the community is carried out through community service videos containing stories about families who use their social media wisely.
Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental Sanawiah Sanawiah; Istani Istani
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2022): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v5i1.799

Abstract

Unlicensed Mining is a criminal act. In the realm of law enforcement, it is very closely related to the social and economic problems of the poor people around mining areas, thus creating a dilemma for law enforcement officers in processing unlicensed mining cases. The research method used was juridical-normative. The presence of PETI has an impact on the loss of state treasury revenues, environmental damage, mining accidents, an unfavorable investment climate, and waste of mineral resources. The law enforcement policy is the implementation of utilitarianism policy and punishment policy as the ultimum remedium. The law enforcement officers must consider non-penal law enforcement against PETI, and the government must provide guidance and supervision so that PETI can turn into a legitimate business.
The Construction of Customary Judge's Decision on Plantation Conflict Resolution from the Perspective of Huma Betang Philosophy: A Case Study in Seruyan Regency, Central Kalimantan: - Achmadi Achmadi; Armadiansyah Armadiansyah; Sanawiah Sanawiah; Muhammad Wahdini; Turdialiev Mukhammad Ali Polatjon Ogli
Jurnal Jurisprudence Vol. 14, No. 2, December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v14i2.6970

Abstract

ABSTRACT Purpose of the study: This study examines the construction of the decision of the Basara Hai Customary Peace Assembly No. B./01/T.9.DKA.-KTG/IV/2024 which has implications for the decision of the Palangka Raya District Court Number 55/Pid.B/2024/PN Plk to resolve the plantation conflict that occurred in Seruyan Regency, Central Kalimantan Province, Indonesia which had the potential to provide a lighter sentence for the defendant. Methodology: The study utilized a mixed research method consisting of doctrinal (normative) and non-doctrinal (socio-legal) research methods. Both methods were used to analyze legislative products or court decisions at the macro-analysis level empirical realities. They aimed to study and solve problems that were conceptualized at the micro-analysis level as symbolic realities. This study used the sociological and anthropological juridical approach methods that aimed to observe written laws and the law in practice. Results: The findings of this study showed that the construction of customary judges' decisions upholds the values ​​of belom bahadat (customs of life regarding politeness/ethics/high morals of the Dayak indigenous community). These values ​​must be applied in all philosophical, sociological, and legal aspects. The decision of the customary judge also has implications for the construction of the Palangka Raya Court Decision No. 55/Pid.B/2024/PN that aims to provide legal justice and certainty for the disputing parties. Applications of this study: This study offers findings from the construction of customary judges in upholding customary law based on the values ​​of belom bahadat which have implications for the Palangka Raya Court Decision No. 55/Pid.B/2024/PN in providing justice for defendants who have undergone customary trials and the defendant's obedience to applicable customary laws as an effort to resolve conflicts. Novelty/Originality of this study: The doctrine of customary law in the form of a customary judge's decision from the Huma Betang perspective is used by state judicial institutions as the basis in providing recommendations or legal considerations for law enforcement in providing justice and legal certainty for the disputing parties. Keywords: Decision construction, Customary Judge, Philosophy, Huma Betang.   ABSTRAK  Tujuan penelitian: Penelitian ini mengkaji konstruksi putusan Majelis Perdamaian Adat Basara Hai Nomor B./01/T.9.DKA.-KTG/IV/2024 yang berimplikasi pada putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk untuk menyelesaikan konflik perkebunan yang terjadi di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia yang berpotensi memberikan hukuman yang lebih ringan bagi terdakwa. Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran yang terdiri dari metode penelitian doktrinal (normatif) dan non-doktrinal (sosio-legal). Kedua metode tersebut digunakan untuk menganalisis produk perundang-undangan atau putusan pengadilan pada level analisis makro realitas empiris. Tujuannya adalah untuk mengkaji dan memecahkan permasalahan yang dikonseptualisasikan pada level analisis mikro sebagai realitas simbolik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan antropologis yang bertujuan untuk mengamati hukum tertulis dan hukum dalam praktik. Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi putusan hakim adat menjunjung tinggi nilai-nilai belom bahadat (adat istiadat kehidupan mengenai kesopanan/etika/moral yang tinggi dari masyarakat adat Dayak). Nilai-nilai tersebut harus diterapkan dalam segala aspek filosofis, sosiologis, dan hukum. Putusan hakim adat tersebut juga berimplikasi pada konstruksi Putusan Pengadilan Palangka Raya Nomor 55/Pid.B/2024/PN yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Aplikasi penelitian ini: Penelitian ini menawarkan temuan dari konstruksi hakim adat dalam menegakkan hukum adat berdasarkan nilai-nilai belom bahadat yang berimplikasi pada Putusan Pengadilan Palangka Raya Nomor 55/Pid.B/2024/PN dalam memberikan keadilan bagi terdakwa yang telah menjalani persidangan adat dan ketaatan terdakwa terhadap hukum adat yang berlaku sebagai upaya penyelesaian konflik. Kebaruan/Keaslian penelitian ini: Doktrin hukum adat berupa putusan hakim adat dari perspektif Huma Betang digunakan oleh lembaga peradilan negara sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi atau pertimbangan hukum bagi penegak hukum dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Kata Kunci: Konstruksi putusan, Hakim Adat, Filsafat, Huma Betang.
Co-Authors Achmadi Achmadi Armadiansyah Armadiansyah Ikbal Reza Rismanto Istani Istani M. Arni Maimunah Maimunah Mitra Mitra Muhammad Raymon Abdalla Muhammad Syahrial Fitri Muhammad Wahdini Muhammad Zainul Rita Rahmaniati Turdialiev Mukhammad Ali Polatjon Ogli