Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Diponegoro Law Journal Law Research Review Quarterly
Untung Dwi Hananto
University Of Diponegoro - Faculty Of Law
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA DPRD DALAM PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Desvera S.A, Tessya; Hananto, Untung Dwi; Hardjanto, Untung Sri
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (791.206 KB)

Abstract

Penyerapan aspirasi masyarakat menjadi sebuah kunci keberhasilan bagi anggota dewan sebagai orang yang berperan menjadi representasi dan wakil dari pada masyarakat. Salah satu fungsi dari DPRD untuk mengartikulasikan dan mewujudkan kepentingan rakyat.Masa reses merupakan bagian dari masa persidangan dan dilaksanakan paling lama selama enam hari kerja.Masa reses ini dipergunakan oleh DPRD secara perseorangan ataupun kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat.Dalam pelaksanaan penyerapan aspirasi anggota DPRD memiliki bentuk dan strategi yang bermacam macam. Namun, pelaksanaan penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD belum dapat berjalan maksimal karena terdapat berbagai kendala yang dihadapi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana elaksanaan tugas anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam penyerapan aspirasi masyarakat berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2014 dan apa saja kendala yang dihadapi oleh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan tugas serta bagaimana solusinya.
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK Hasyim Asy’ari, Untung Dwi Hananto, Ahmad Rizal Q*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (727.153 KB)

Abstract

Pelaksanaan fungsi legislasi diharapkan dapat menciptakan peraturan daerah yang aspiratif dan responsif sebagai kewajiban sekaligus kewenangan yang dimiliki oleh pembuat undang-undang karena pemberian kewenangan dalam menetapkan peraturan daerah terutama dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan keleluasaan kepada daerah sesuai dengan kondisi lokalistiknya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimanakah pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dan apa saja hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak serta bagaimana solusinya. Dalam penulisan hukum ini metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, yaitu di mana penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah dengan analisis kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, yaitu bahwa berdasarkan tata cara pembentukan peraturan daerah menurut peraturan perundang-undangan, proses pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Periode 2014-2019 sudah sesuai menurut aturan yang berlaku dengan dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD baik perda yang dari inisiatif DPRD maupun dari Pemerintah Daerah, akan tetapi dari 34 Progam Legislasi Daerah  hanya menghasilkan 11 Peraturan Daerah. Hambatan-hambatan yang berkaitan dalam proses pembentukan peraturan daerah berasal dari faktor internal dan faktor eksternal.
ASAS DESENTRALISASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DALAM UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Untung Dwi Hananto
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (113.8 KB) | DOI: 10.14710/mmh.40.2.2011.202-212

Abstract

Decentralization of government authority given to the regional center is intended as an effort to promote community empowerment, growth aspirations and creativity, increase participation of local community in local governance. Therefore, understanding of regional autonomy is defined as an autonomous regional authority to regulate and manage the interests of local people own initiative based on community aspirations in accordance legislation. Medebewind is the assignment of government to the regions andlor village from the provincial government to local governments and I or village, to carry out as well as from local governments to the village. Kata kunci: Asas Desentralisasi, Tugas Pembantuan
KEKUASAAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI MENURUT UUD 1945 Untung Dwi Hananto
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3134.373 KB) | DOI: 10.14710/mmh.42.2.2013.187-195

Abstract

Abstract President has the power to grant an application for a gratie. That application must met with The Supreme Court recommendation. The Presidential Decision can be in the formation of giving or deniying gratie.The term for granting or rejecting  gratie must be in the length of three months since The Supreme Court recommendation. The granting of gratie and amnesty are executive power, not yudicative power. It is executed outside the judicial process. This power is to execute prior or before the judicial process not to eliminated the judicial process. Keywords : Gratie and Amnesti Abstrak Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung Pemberian grasi dan amnesti adalah kekuasaan eksekutif, bukan kekuasaan yustisial.  Kekuasaan tersebut dilaksanakan di luar proses yustisial. Kekuasaan ini dilaksanakan sesudah atau sebelum proses yustisial, bukan meniadakan proses yustisial. Kata Kunci : Grasi dan Amnesti
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME Firman Aji Saputra; Untung Dwi Hananto; Ratna Herawati
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.085 KB)

Abstract

Penyelenggaraan reklame ialah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan berhubungan dengan reklame, meliputi kegiatan perencanaan, penataan, pelaksanaan, perizinan, pengawasan, dan pengendalian serta penegakan hukum. Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Reklame. Berdasarkan pengalaman penulis yang pernah mengalami kecelakaan kendaraan bermotor akibat penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai aturan. tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang  Kota Semarang dalam proses perumusan kebijakan reklame meliputi kegiatan pembuatan kajian tata letak titik reklame, perencanaan dan penataan titik reklame, pemeriksaan dan penelitian teknis lapangan, serta permohonan izin titik reklame.Pemerintah Daerah Kota Semarang memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat terhadap potensi resiko bahaya yang ditimbulkan dari pemasangan reklame pada ruang-ruang publik. Selain itu reklame merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan publik daerah untuk menciptakan ketertiban dalam tata ruang dan keindahan kota.
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA KEDUNGUTER KABUPATEN BREBES MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 Syarafina Dyah Amalia*, Eko Sabar Prihatin, Untung Dwi Hananto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (543.512 KB)

Abstract

Pemerintahan Desa merupakan salah satu aspek yang penting dalam pembangunan negeri ini, dan salah satu indikasi dari pemerintahan yang baik salah satunya dapat dinilai dari pengelolaan keuangan yang baik, benar dan tepat sasaran agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat, tentunya dalam mengelola keuangan desa terdapat tata cara yang sudah dirancang sebagaimana mestinya  dan sesuai dengan asas keuangan desa yaitu sebagai bentuk terwujudnya asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan, pasrtisipatif dan tertib anggaran agar dapat dilaksanakan dengan maksimal hal ini tertuang dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.               Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedunguter menurut Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 dilakukan oleh Kepala Desa dibantu Perangkat dan Badan Permusyawaratan Desa  (BPD) serta Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam proses pencairan dana desa. Pada intinya  yang terpenting dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah tahapan yang sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, tahapan itu antara lain adalah tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahan, pelanggaran dan yang terakhir pelaporan dan pertanggungjawaban.  
UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN BANJARNEGARA Mahadika Tegar Deritasari, Untung Dwi Hananto, Indarja
Diponegoro Law Journal Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.993 KB)

Abstract

ABSTRAKUntuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia adalah pembangunan dalam segala bidang kehidupan. Setiap daerah harus bisa mencermati sektor yang dapat menopang pembangunan di daerahnya masing-masing. Di Kabupaten Banjarnegara sesuai yang telah digariskan dalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA), sektor pariwisata secara riil merupakan salah satu sektor strategis penggerak pembangunan perekonomian daerah dan pengembangan wilayah, karena posisi strategis yang dimiliki Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan latar belakang tersebutlah yang menjadikan penulis tertarik untuk mengambil judul “UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN BANJARNEGARA”.Adapun perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana strategi dan pengaturan pengembangan pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banjarnegara? Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dan bagaimana mengatasi kendala yang ada?. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dan pengaturan pengembangan pariwisata untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Banjarnegara, untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Banjarnegara dan bagaimana mengatasi kendala tersebut.Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Metode Pendekatan Yuridis Normatif Kualitatif yang penyajiannya berpangkal pada azas-azas, teori, doktrin serta perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data serta dihubungkan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut : bahwa strategi dan pengembangan pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banjarnegara sudah cukup optimal namun hasilnya belum begitu baik. Pengaturan pengembangan pariwisata untuk Kabupaten Banjarnegara adalah Peraturan Daerah Nomor 163 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara. Untuk mengatasi kendala yang ada, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara meningkatkan kerjasama antara para pelaku wisata. Pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan birokrasi untuk menarik para investor agar mau menanamkan modalnya. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan serta pengembangan pariwisata pada masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Kata Kunci:Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Pariwisata.Abstrak InggrisABSTRACTTo create a society that is fair and equitable prosperous material and spiritual according to Pancasila and The 1945 Constitution that the construction carried out by the Indonesian nation is development in all areas of life. Each area should be able to look at the sector that can sustain development in their respective regions. In accordance Banjarnegara District which has been outlined in the Regionl Development Program (PROPEDA), in real terms the tourism sector is one of the strategic sectors driving regional economic development and regional development, because of the strategic position held Banjarnegara district. Based on the background is exactly what makes the writer interested to take the title “ REVENUE IMPROVEMENT EFFORTS THROUGH THE TOURISM SECTOR IN DISTRICT BANJARNEGARA “.The problem formulation in this paper is how the rourism development strategy and arrangements to increase regional income in Banjarnegara? What are the constraints faced by the department of culture and tourism and how to overcome existing constraints?. Thus the purpose of this study is to determine the strategy and development settings to improve the revenue of tourism in Banjarnegara District, to know the constraints faced by the department of culture and tourism in increasing revenue in Banjarnegara District and how to overcome these obstacles.In this study the method used is the Method Of Qualitative Normative Juridical approach that stems presentations on the principles, theory, doctrine and applicable legislation. Specifications of the research is descriptive analysis. In this study, the data used is primary data and secondary data. After the primary data and secondary data collected, then analyzed the data qualitatively.Based on the research and analysis of the data and is connected with the problems posed by the authors in this study, the conclusions can be drawn as follows : that the tourism development strategy and to increase regional income in the district is quite optimal Banjarnegara but the results are not so good. Arrangements for the development of tourism is Banjarnegara Regional Regulation No. 163 Of 2009 on Main Duties and Job Description Posirion and Function at the Department Of Culture and Tourism Banjarnegara District. To overcome the existing obstacels, The Department Of Culture and Tourism Banjarnegara promote cooperation among tourism stakeholders. Government gives easiness bureaucracy toattract investors to invest their capital. Increasing awareness and responsibility in protecting the environment as well as the development of tourism on society Banjarnegara Diatrict.KEYWORDS : REGIONAL REVENUE ( PAD ) , DEPARTMENT OF CULTURE AND TOURISM , TOURISM . 
PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI PERWUJUDAN FUNGSI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH DAN KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Bunga Lirvina Sori*, Untung Dwi Hananto, Fifiana Wisnaeni
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.736 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan kewenangan Gubernur sebagai perwujudan fungsi wakil pemerintah pusat di daerah dan kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah beserta dengan kendala-kendala yang dihadapi dan solusinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis.Gubernur Jawa Tengah sebagai Perwujudan Fungsi Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah dan Kepala Daerah  telah malaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik sesuai dengan undang-undang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Walaupun dalam pelaksanaanya ada kendala yang dihadapi yaitu benang merahnya adalah mengenai transisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang khususnya perubahan pada urusan pemerintahan yang menimbulkan kendala dalam pelaksanaan tugas.Rekomendasi kajian ini adalah perlunya dibentuk segera aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah yang diikuti dengan Peraturan Daerah agar perubahan ini dapat dipahami juga oleh masyarakat tidak hanya dipahami di tingkat pemerintahan saja dan agar dalam pelaksanaannya juga lebih rinci.
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang) Syailendra Anantya Prawira*, Untung Dwi Hananto, Henny Juliani
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (565.335 KB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban mengelola keuangan Daerah. Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah dan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan mendanai pelaksanaan otonomi daerah.
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KULUR KECAMATAN TEMON KABUPATEN KULON PROGO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA Antonius Yuwono Adi Putro*, Eko Sabar Prihatin, Untung Dwi Hananto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.647 KB)

Abstract

Desa merupakan bagian pemerintahan terkecil dan yang paling bawah dari negara. Idealnya dalam memilih calon kepala desa harus selektif dan memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui proses pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa di desa Kulur. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dihubungkan dengan data primer yang diperoleh dilapangan atau fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. Pelanggaran, diantaranya adanya pelanggaran berupa politik uang (money politics) dan tidak tegasnya Panitia, Pengawas, dan Pembina Pelaksana Pilkades. Meskipun dalam pelaksanaan pemilihan terdapat kekurangan seperti halnya di atas, namun kesadaran masyarakat desa Kulur untuk berpartisipasi dalam memilih calon kepala desa menjadi nilai positif tersendiri dalam Pilkades. Hambatan yang terjadi yaitu kurangnya sosialisasi kepada warga masyarakat terutama lansia tentang tata cara pencoblosan dalam Pilkades di Desa Kulur. 
Co-Authors Anak Agung Gede Sugianthara Desvera S.A, Tessya Firman Aji Saputra Hardjanto, Untung Sri Novira Maharani Sukma, Novira Maharani Priska Pardelia Prastika Parsa Ratna Herawati Untung Sri Hardjanto*), Anni Kurniawati Ratna Herawati