Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Diponegoro Law Journal Law Research Review Quarterly
Untung Dwi Hananto
University Of Diponegoro - Faculty Of Law
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NO.8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM Daniel Fernando*, Untung Dwi Hananto, Fifiana Wisnaneni
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.57 KB)

Abstract

Masalah pokok yang di hadapi di bidang pembinaan ketertiban umum dalam waktu yang relatif singkat dapat merubah sikap masyarakat menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Tujuan Penelitian untuk mengetahui implementasi dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah berjalan dengan baik, selain untuk mengetahui upaya dari kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik dengan adanya tindakan secara preventif dan tindakan represif. Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum yaitu adanya banyak penolakan (multietnis) secara pemahaman hukum, masih ada yang belum mengerti isi Perda ketertiban umum, banyaknya provokator pada saat sebelum eksekusi, kurangnya sosialisasi untuk mengetahui fungsi RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang disalahgunakan oleh para PKL, adanya kepentingan yang melindungi hak para PKL, Bangunan liar di Jakarta, PMKS. Solusinya memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap para PKL, Mengupayakan lokasi baru bagi para PKL, Memberikan tempat yang layak bagi PMKS, ganti kerugian, dan memberikan bantuan bagi PKL dan PMKS.
PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK PADA TAHUN 2015 Reinhard Simanjuntak*, Indarja, Untung Dwi Hananto
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (588.312 KB)

Abstract

Studi ini mengkaji tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Medan yang dilaksanakan untuk pertama kalinya secara serentak hari Rabu pada tanggal 9 Desember 2015. Secara serentak ini maksudnya bahwa tidak hanya dilakukan untuk Kota Medan saja, tetapi dilakukan dalam skala nasional juga, yang mana masa jabatan kepala daerah tersebut habis pada tahun 2015 yang lalu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Pemilukada serentak di Kota Medan pada tahun 2015 dan untuk mendiskripsikan dan menganalisis masalah-masalah yang dialami KPU Kota Medan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang untuk pertama kali  dilaksanakan secara serentak pada tahun 2015.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu di mana penelitian hukum difokuskan pada norma hukum positif yang berlaku. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dan dilengkapi wawancara dengan KPU Kota Medan sebagai pelaksana jalannya proses pemilukada tersebut, serta Panwaslu Kota Medan sebagai panita pengawas pada saat pemilihan berlangsung. Seluruh data yang diperoleh penulis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan tahun 2015 terbagi menjadi 2 tahap, yaitu: (1) persiapan yang meliputi (a) perencanaan program dan anggaran, (b) penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, (c) perencanaan penyelenggaraan, (d) pembentukan PPK dan PPS, (e) pembentukan panwas, (f) pemberitahuan dan pendaftaran pemantauan pemilihan, (g) penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, (h) pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; (2) penyelenggaraan yang meliputi (a) pengumuman pendaftaran pasangan calon, (b) pendaftaran pasangan calon, (c) penelitian persyaratan pasangan calon, (d) penetapan pasangan calon, (e) pelaksanaan kampanye, (f) pelaksanaan pemungutan suara, (g) penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih, (h) penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan, (i) pengusulan, pengesahan, pengangkatan calon terpilih. Adapun permasalahan yang timbul adalah terjadi sengketa administratif dan masih maraknya golongan putih atau golput. Dengan nama pasangan calon Drs. H.T. Dzulmi Eldin S, M.Si. sebagai walikota dan Ir. Akhyar Nasution, M.si. sebagai wakil walikota pemenang dengan perolehan suara 346.406 atau 71,72 persen. 
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BAWASLU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN PATI Priska Pardelia Prastika Parsa; Ratna Herawati; Untung Dwi Hananto
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk menjabarkan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Pati dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan pada penyelenggaraan pemilu, khususnya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendeketan yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis yaitu memberi gambaran serta menjelaskan hasil penelitian mengenai tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Pati dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, serta hambatan dan upaya untuk mengatasinya. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Pati meliputi pengawasan terhadap proses tahapan pemilu serta mencegah dan menindak pelanggaran pemilu selama pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019. Hambatan Bawaslu Kabupaten Pati dalam mencegah dan menindak pelanggaran pemilu meliputi jumlah personil Bawaslu Kabupaten Pati yang kurang memadai; ketidaksesuaian implementasi regulasi di lapangan; kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran pemilu. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah Bawaslu Kabupaten Pati lebih meningkatkan koordinasi dengan antarlembaga dan masyarakat; aktif melakukan sosialisasi; peninjauan ulang tentang regulasi; menghimbau masyarakat agar berani melaporkan pelanggaran pemilu.
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMERINTAHAN DI DESA KLALING KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS Pratiwi Putri Utami*, Indarja, Untung Dwi Hananto
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.109 KB)

Abstract

Dalam rangka perwujudan demokrasi tingkat desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten kudus dan untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dialami serta solusinya. Metode pendekatan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan meneliti data primer dan sekunder yang dijelaskan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Klaling telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik yaitu membahas dan menetapkan rancangan peraturan desa, membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, serta melaksanakan  pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya dijumpai kendala-kendala diantaranya keberadaan BPD yang kurang diakui, tidak adanya pembinaan dan pelatihan secara khusus dari pemerintah desa, serta pola hubungan antara BPD dan pemerintah desa yang kurang harmonis. Untuk itu perlu dilakukan pendekatan antara pihak-pihak terkait serta mengadakan musyawarah dalam memecahkan berbagai permasalahan.
PROFESIONALISME BIROKRAT DALAM IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE MENUJU TERWUJUDNYA NEGARA BEBAS KORUPSI KOLUSI NEPOTISME (KKN) DI KOTA SEMARANG Bethari Destianingrum*, Untung Dwi Hananto, Nabitatus Sa’adah
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (725.632 KB)

Abstract

Peranan profesionalisme birokrat sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan aparat birokrasi yang tercermin dari cara mereka melakukan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Kemampuan memberikan pelayanan publik mengarah pada pencapaian tujuan yang telah di cita-citakan oleh bangsa Indonesia. Selain itu, reformasi merupakan syarat yang sangat  diperlukan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Reformasi birokrasi dilakukan guna menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegritas serta bebas dan bersih dari praktik KKN dan tentu saja mampu melayani publik dan memegang teguh nilai kode etik aparatur negara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana profesionalisme birokrat dalam melakukan pelayanan publik terhadap masyarakat Kota Semarang, serta mengetahui bagaimana reformasi birokrasi yang terjadi di Kota Semarang. Mengetahui ada atau tidaknya hambatan dalam proses implementasi good governance di Kota Semarang dan bagaimana cara meminimalisir hambatan yang muncul.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan yaitu kualitatif dimana data yang diperoleh dianalisis langsung dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa profesionalisme birokrat dalam implementasi good governance telah berjalan dengan cukup baik namun memang belum maksimal. Hal ini ditunjukan dengan masih terdapat beberapa hambatan yang muncul baik dari aspek reformasi birokrasi maupun aspek pelayanan publik seperti kurangnya tanggapan dari masyarakat. Ada pula hambatan dalam proses rekrutmen dan hambatan mengenai minimnya gaji pegawai negeri yang juga masih menjadi sedikit kendala Oleh karena itu diperlukan pengawasan dalam upaya meningkatkan prinsip-prinsip good governance dalam segala aktifitas terkait dengan penyelenggara pemerintahan. Perlunya sosialisasi terhadap masyarakat setempat mengenai pentingnya good governance dan bagi birokrat diharapkan dapat memberikan solusi terbaik dalam kegiatan pemerintahan agar terciptanya praktik good governance sesuai dengan apa yang di harapkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat Kota Semarang.
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES DALAM MEMPERSIAPKAN PEMILIHAN BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2017 Hidayah Arum Kinanti*, Untung Dwi Hananto, Fifiana Wisnaeni
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (553.913 KB)

Abstract

Sesuai pasal 4 Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang tahapan, penyelenggaraan dan jadwal penyelenggaraan, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017, tahapan pemilihan dibagi menjadi tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan meliputi: Perencanaan program dan anggaran, Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan, Sosialisasi, Penyuluhan dan Bimbingan Teknis, Pembentukan PPK, PPS dan KPPS, Pemantauan Pemilihan, Pengolahan Daftar Penduduk Potensial, Pemilih Pemilihan (DP4), dan, Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih. Untuk itu penulis ingin menganalisis tahapan persiapan yang dilakukan KPU Kabupaten Brebes dalam Pemilihan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Brebes beserta kendala dan solusi yang dihadapi.
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWASAN KEUANGANDAN PEMBANGUNAN KANTOR PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH Mandala Minta Nugraha*, Untung Dwi Hananto, Indarja
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (778.016 KB)

Abstract

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan intern terhadap pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab kepada presiden. Dalam kaitannya dengan keuangan negara,pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi,penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertujupada aparatur atau pegawai negeri, atau lembaga negara/lembaga pemerintahan yang mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh BPKP Perwakilan Povinsi Jawa Tengah dan bagaimana penyelesaiannyaMetode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Yaitu suatu penelitian yang menekankan pada tata perundang-undangan, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian di kantor BPKP Perwakilan Jawa Tengah diketahui bahwa Kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya adalah Keterbatasan sumber daya yang tersedia baik SDM maupun dana disediakan DIPA BPKP, dan juga Makin banyaknya tuntutan kepada BPKP dari para terdakwa kasus korupsi. Dari kendala tersebut BPKP Jawa Tengah melakukakn upaya penyelesaian diantaranya adalah Efisiensi penggunaan sumber daya dan dengan melakukan quality assurance atas seluruh produk BPKP serta meningkatkan jalinan kerja sama dengan APH dalam pemberantasan korupsi.Saran dari penelitian ini adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebaiknya dalam melakukan kegiatan audit internal dapat melibatkan akademisi agar informasi dapat segera sampai. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan provinsi Jawa tengah sebaiknya dapat lebih meningkatkan publikasi dan komunikasi kepada masyarakat awam tentang apa saja tugas,wewenang dan fungsi BPKP.
Co-Authors Anak Agung Gede Sugianthara Desvera S.A, Tessya Firman Aji Saputra Hardjanto, Untung Sri Novira Maharani Sukma, Novira Maharani Priska Pardelia Prastika Parsa Ratna Herawati Untung Sri Hardjanto*), Anni Kurniawati Ratna Herawati