Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Analysis of the Calculation of Rigid Pavement Thickness on Jalan Guyangan - Simpang Empat Candi Supriadi Supriadi; Edy Gardjito; Sigit Winarto; Fajar Romadhon
Civilla : Jurnal Teknik Sipil Universitas Islam Lamongan Vol 6, No 1 (2021): March
Publisher : Litbang Pemas - Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/cvl.v6i1.547

Abstract

There are several factors that need to be considered in road development planning, such as soil structure, traffic conditions, rainfall, and drainage networks. These things need to be considered because they affect the quality of the road. The road guyangan – simpang empat candi is the main road with a flexible pavement structure. The structure is deemed not suitable for a load of passing vehicles. In terms of these conditions, it is necessary to change the pavement structure to the rigid pavement. The rigid pavement itself is an arrangement of road pavement structures which on the top layer uses cement concrete plates. This study aims to plan the thickness of the rigid pavement, the characteristics of the concrete, and the required budget. The method used to plan is by using the 2017 revised road pavement design manual method. The calculation results obtained concrete with quality class III with 28 days of compressive strength of 350 kg / cm2, the thickness of concrete slab 305 mm with details of the cost of Rp. 12,746,095,600.00 (Twelve billion seven hundred forty-six million ninety-five thousand six hundred rupiahs). 
MODEL STRUKTURAL PENGARUH KURS RUPIAH, INFLASI, SUKU BUNGA SBI, INDEKS NIKKEI 225, DAN INDEKS DOW JONES TERHADAP IHSG, PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA TAHUN 2006-2015 Fajar Romadhon
Jurnal Manajerial Bisnis Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Manajerial Bisnis
Publisher : Prodi Magister Manajemen Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (574.422 KB)

Abstract

Pasar Modal Indonesia meruapakan pasar modal yang sangat berkembang beberapa tahun belakangan ini. Dengan semakin berkembangnya dunia investasi dan keuangan yang terjadi di negara lain, baik itu indeks sahamnya maupun indikator ekonominya akan berdampak ke perekonomian Indonesia, dan perekonomian suatu negara akan memengaruhi dampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat negara tersebut yang dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusianya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Model Struktural Pengaruh Kurs Rupiah, Inflasi, Suku Bunga SBI, Indeks Nikkei 225, dan Indeks Dow Jones terhadap IHSG, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Kesejahteraan Masyarakat pada tahun 2006-2015. Sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan Kurs Rupiah, Inflasi, Suku Bunga SBI, dan Indeks Dow Jones berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, sedangkan Indeks Nikkei 225 tidak mempunyai pengaruh. Namun jika variabel variabel tersebut juga dipengaruhi oleh IHSG dan Pertumbuhan Ekonomi, hanya variabel Indeks Nikkei 225 dan Indeks Dow Jones saja yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Berdasarkan hasil analisa dalam penelitian ini dapat disimpulkan untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, maka Kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika, Inflasi, dan suku Bunga SBI harus dikendalikan oleh pemerintah sehingga penanaman modal para investor di Indonesia meningkat, produk ekspor perlu ditingkatkan untuk menekan produk impor karena sangat berpengaruh terhadap meningkatnya IHSG dan Pertumbuhan Ekonomi yang secara langsung berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. Kata kunci: kurs Rupiah, inflasi, suku bunga SBI, indeks Nikkei 225, indeks Dow Jones, IHSG, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat.
The Rice Alms Movement in Strengthening Harmony Among Religious Communities in the Village of Tolerance Achmad Faqihuddin; Faisal Fauzan Ilyasa; Abdillah Muflih; Iif Syarifudin; Sholachuddin Al-Ayyubi; Fajar Romadhon
Al-madinah: Journal of Islamic Civilization Vol. 1 No. 1 (2024): Al-madinah: Journal of Islamic Civilization
Publisher : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPIJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70901/gmqp6a10

Abstract

Research conducted by the Ministry of Religious Affairs' Research and Development Agency (Balitbang Kemenag) in 2020, the Indonesian Survey Institute in 2022, and the Indonesian National Counterterrorism Agency in 2023 indicates that radicalism continues to be a significant issue in Indonesia, necessitating a variety of solution proposals to achieve harmony among religious communities. This study examines the social dynamics and interactions among religious communities within the context of the Rice Alms Movement in Kampung Toleransi, Bandung, Indonesia. Employing an ethnographic approach, the research aims to understand how the rice alms movement contributes to the development of social harmony and solidarity in a pluralistic society. The study subjects include five key roles in the community: the Neighborhood Association Head (Ketua RW), Religious Leaders, Community Leaders, Youth Leaders, and Academics. Data collection methods involved in-depth interviews, participatory observation, and document studies. Data analysis was performed using NVIVO 12 software. The findings indicate that the Rice Alms Movement has successfully strengthened solidarity and empathy among residents from diverse religious backgrounds, while also reducing economic disparities. The involvement of religious communities and the younger generation are key factors in the success of this movement. This research provides empirical evidence on the role of religious practices in promoting social harmony and tolerance among religious communities. Recommendations for enhancing the effectiveness and sustainability of the movement include developing a more organized management system, continuous educational programs, and collaboration with local government and non-governmental organizations. The findings of this study contribute to the academic understanding of the relationship between religion, social solidarity, and community development, and provide practical insights for similar initiatives in other pluralistic societies.
Pencegahan Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Sekolah Muhammad Wahyudi; Fajar Romadhon; Safira Nur Apriliani; Diana Rosmawati; Sunariyo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2834

Abstract

Kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan sekolah merupakan isu serius yang dapat mengancam keselamatan, kesejahteraan psikologis, serta perkembangan akademik peserta didik. Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk - bentuk kekeraasan dan pelecehan seksusal yang terjadi di sekolah serta strategi pencegahan yang efektif berbasis pendidikan karakter dan kebijakan sekolah. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur dan observasi terhadap kebijkan sekolah dibeberapa institusi pendidikan menengah di Indonesia.Melalui kegiatan pengabdian yang dilaksanakan secara tatap muka langsung di SMP 3 Muhammadiyah Samarinda yang melibatkan 28 siswa kelas VII dengan pendekatan edukatif, bertujuan untuk memberikan edukasi tentang cara pencegahan kekersan dan pelecehan seksual di lingkungan sekolah.Berdasarkan teori feminis yang menekankan bahwa pelecehan seksual merupakan ekspresi dominasi dan ketidaksetraan gender.Teori ini menyarankan bahwa pencegahan harus mencakup peningkatan kesadaran gender dan kekuasaan untuk melawan pelecehan seksual.Sehingga pengabdian ini berperan sebagai langkah edukatif untuk mendukung penerapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS).Oleh karena itu sangat penting utnuk memberikan edukasi kepada siswa,tentang kekerasan dan pelecehan seksual agar lebih peka terhadap tindak pidana tersebut.
Mekanisme Penegakan Ham Di Indonesia Dibandingkan Dengan Kerea Selatan Jepang Hasana Ina Gorang; Fajar Romadhon; Muhammad Wahyudi; Rama Afrizal Laksana Putra; Uut Rahanisi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3433

Abstract

Mekanisme penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Korea Selatan, dan Jepang menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh sistem hukum, sejarah politik, serta kekuatan institusi demokratis masing-masing negara. Di Indonesia, penegakan HAM bertumpu pada mekanisme quasi-judicial seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), lembaga peradilan, serta kerangka hukum seperti UUD 1945 dan UU HAM. Namun, efektivitasnya kerap terbentur oleh hambatan politik, lemahnya implementasi putusan, serta penuntasan kasus pelanggaran HAM berat yang masih tertunda. Sebaliknya, Korea Selatan memiliki mekanisme penegakan HAM yang lebih konsolidatif melalui National Human Rights Commission of Korea (NHRCK) yang memiliki kewenangan investigatif kuat, serta peradilan yang relatif independen setelah proses demokratisasi pada akhir 1980-an. Negara ini juga menunjukkan kemajuan dalam perlindungan kelompok rentan, meski masih menghadapi tantangan seperti kebebasan berekspresi dan isu diskriminasi. Di Jepang, penegakan HAM bersifat lebih administratif dengan peran signifikan dari Kementerian Kehakiman melalui Human Rights Bureau, ditambah kerangka perlindungan konstitusional yang kuat. Meskipun demikian, minimnya lembaga HAM independen menjadi salah satu kritik utama dalam mekanisme penegakan HAM di negara ini. Secara komparatif, Korea Selatan dan Jepang memiliki stabilitas institusional dan independensi peradilan yang lebih kuat dibandingkan Indonesia, yang masih berupaya memperkuat supremasi hukum dan akuntabilitas negara. Namun, ketiga negara sama-sama berusaha menyesuaikan mekanisme penegakan HAM dengan dinamika sosial dan politik masing-masing, termasuk tuntutan transparansi, demokratisasi, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas.