Syafaat Rahman Musyaqqat
Universitas Indonesia

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

JARINGAN PERDAGANGAN BERAS DAN DINAMIKA PELABUHAN EKSPOR DI SULAWESI SELATAN PADA 1930-AN Syafaat Rahman Musyaqqat
Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya Volume 4, No. 2, June 2021
Publisher : Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33652/handep.v4i2.157

Abstract

As the National rice barn, the Southern Sulawesi is often associated with the green revolution of the New Order Regime, especially since Indonesia succeeded the rice self-sufficency in 1984. Furthermore, Southern Sulawesi has an important role as rice supplier in Indonesia which was proven in 1930s. The state control is one of main factors supporting Southern Sulawesi’s success, along with another factor particularly environmental conditions and irrigation development. This article discusses the rice trade network and its relationship to the dynamics of export ports in Southern Sulawesi in the 1930s. By applying the historical method, this study employed primary sources, such as archives, journals, newspapers, and magazines. The findings show that the rice trade during the 1930s experienced a significant development as the state involved in the trade in 1933. The increase was seen in the trading system and the amount of exported rice. The increase which was seen in the trading system and the amount of exported rice indicates the significance of Southern Sulawesi as one of the rice barns in the Dutch East Indies. By describing the production areas, involved actors, export ports, and trade networks, this study shows the relationship between intra- and inter-regional trade.
MERAJUT RELASI MENGGENGGAM TRADISI: MASYARAKAT NUSA UTARA DALAM DIPLOMASI MARITIM INDONESIA – FILIPINA (1955−1974) Syafaat Rahman Musyaqqat
Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya Vol 13, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um020v13i22019p127-141

Abstract

Maritime diplomacy between Indonesia and the Philippines began to develop when the two countries had just gained independence and were confronted with the problem of cross-border activities in the people of North Nusa Tenggara. On the one hand, the mobility of the people of North Nusa to Balut Island and Sarangani (Philippines) is commonplace and even has become their tradition. On the other hand, population mobility is an act that can at times lead to politically tense relations for both countries. This article aims to explore maritime diplomacy between Indonesia and the Philippines from 1955 to 1974. Using historical methods, the study's findings show that there is a tendency in the Indonesia-Philippines relationship to understand the maritime traditions of the Sangihe-Talaud community as border communities. This tendency is evident in several policies agreed by the two countries. One of them is the Border Cross Agreement in 1956.Diplomasi maritim antara Indonesia dan Filipina mulai terbangun ketika kedua negara baru saja memperoleh kemerdekaannya dan dihadapkan pada persoalan aktivitas lintas batas (border-cross) masyarakat Nusa Utara. Di satu sisi, mobilitas masyarakat Nusa Utara ke Pulau Balut dan Sarangani (Filipina) merupakan hal yang lumrah bahkan telah menjadi tradisi mereka. Di lain sisi, mobilitas penduduk merupakan tindakan yang sewaktu-waktu dapat menggiring relasi yang menegangkan secara politik bagi kedua negara. Artikel ini bertujuan menelusuri diplomasi maritim antara Indonesia dan Filipina sejak tahun 1955 hingga 1974. Dengan menggunakan metode sejarah, temuan studi menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan dalam relasi Indonesia-Filipina untuk saling memahami tradisi bahari masyarakat Sangihe-Talaud sebagai masyarakat perbatasan. Kecenderungan tersebut nampak pada beberapa kebijakan yang disepakati oleh kedua negara. Salah satu diantaranya ialah Border Crosss Agreement pada 1956.
REPRESENTASI BURUH PELABUHAN TANJUNG PRIOK DALAM MUSEUM MARITIM INDONESIA Syafaat Rahman Musyaqqat
Pangadereng : Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36869/pjhpish.v6i1.136

Abstract

Museum Maritim Indonesia adalah salah satu museum yang bertujuan untuk melestarikan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim di masa lalu. Selain itu, museum ini juga dimaksudkan untuk mengenalkan dunia pelabuhan kepada khalayak. Dengan demikian, museum itu menjadi ruang representasi segala hal mengenai budaya bahari Indonesia  dan kepelabuhan, termasuk buruh pelabuhan. Artikel ini bertujuan menganalisis representasi buruh pelabuhan Tanjung Priok dalam Museum Maritim Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan interdisiplin, studi ini menunjukkan bahwa representasi buruh pelabuhan Tanjung Priok dalam museum sangat minim dan hanya menjadi komplementer dari koleksi lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa museum itu belum memperlihatkan tujuannya secara proporsional. Alih-alih mengenalkan aspek kepelabuhan secara komprehensif, museum justru menjadi ruang yang memarginalkan peran buruh pelabuhan Tanjung Priok, sebagaimana realitas historisnya. Kecenderungan ini mencerminkan adanya bentuk warisan rezim Orde Baru, di satu sisi. Di lain sisi, keadaan itu juga memperlihatkan sikap skeptis dari pihak pengelola museum. Meskipun demikian, ketiadaan kolaborasi antara buruh pelabuhan Tanjung Priok dan pihak pengelola museum turut mempengaruhi kondisi tersebut.
PERMUKIMAN SELATAN KOTA MAKASSAR: PERUMAHAN BTN MINASA UPA 1980 - 2015 Syafaat Rahman Musyaqqat
Pangadereng : Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (546.584 KB) | DOI: 10.36869/pjhpish.v4i1.79

Abstract

Studi ini membahas latar belakang pembangunan Perumahan BTN Minasa sebagai salah satu wilayah permukiman penduduk di sebelah selatan Kota Makassar, yang kemudian mengalami proses perkembangan dari 1980 sampai 2015, serta untuk mendapatkan gambaran mengenai kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Perumahan BTN Minasa Upa. Studi ini menggunakan metode sejarah dengan empat tahapan kerja, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa derasnya arus urbanisasi sebagai salah satu faktor diperluasnya kota di tahun 1971 memunculkan beragam masalah, terutama keterbatasan tempat tinggal. Oleh karena itu, dengan melibatkan pihak swasta, pemerintah Kota Makassar memfokuskan pada pembangunan perumahan rakyat. Pembangunan Perumahan BTN Minasa Upa merupakan salah satu dari program tersebut.Perumahan ini mengalami perkembangan yang cukup pesat baik dari perkembangan perumahan seperti sarana dan prasarana maupun keadaan penduduk, sehingga sangat berpengaruh terhadap corak kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat perumahan.