Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Ishak Ishak
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Poligami Secara Nikah Sirri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Cut Raudhatul Jannah; Ishak Ishak
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 3: Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.53 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan para pihak melakukan poligami secara nikah sirri, dan untuk menjelaskan akibat hukum dari poligami secara nikah sirri serta menjelaskan status istri dan anak serta harta dari pernikahan sirri. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder yaitu dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan buku-buku teks. Penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yaitu dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan para pihak melakukan poligami secara nikah sirri adalah karena merasa tidak diperdulikan oleh isteri pertama, karena niatan untuk membantu teman yang belum menikah, juga karena tidak mendapatkan restu dari orang tua karena suami masih memiliki isteri yang sah sehingga perkawinan dilakukan secara sirri. Akibat hukum yang timbul adalah perkawinannya hanya sah menurut agama Islam saja karena syarat dan rukun nikahnya telah terpenuhi. Istri pertama dapat menuntut pembatalan pernikahan ke Mahkamah Syar’iyah karena suami telah melakukan poligami secara nikah sirri tanpa persetujuan isteri pertama dan oleh Pengadilan Negeri suami dapat dikenakan sanksi pidana berupa sanksi penjara selama-lamanya 7 tahun menurut Pasal 279 KUHP dan sanksi denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- menurut Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975. Status isteri dari poligami secara nikah sirri sah menurut agama Islam dan anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan pihak ibunya saja. Status harta selama perkawinan masih berlangsung adalah mereka memiliki harta bersama dan harta pribadi. Disarankan kepada para pihak, jika ingin melakukan poligami harus sesuai ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan dan  tidak melakukan nikah sirri karena tidak memiliki kekuatan hukum. Diharapkan kepada penghulu agar melakukan pelaksanaan perkawinan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah.
MANFAAT BEBAS PREMI DALAM ASURANSI JIWA (SUATU PENELITIAN PADA PT. ASURANSI JIWA BUMIPUTERA 1912 DAN PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE DI BANDA ACEH) Iga Fitriana Surya; Ishak Ishak
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan prosedur pembayaran uang pertanggungan dan manfaat bebas premi oleh penanggung kepada ahli waris, menjelaskan status polis apabila tertanggung telah meninggal dunia serta menjelaskan alasan asuransi jiwa tetap memberi manfaat kepada anak dari orang tua yang mengalami risiko cacat tetap total dan atau meninggal dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang pertanggungan dibayar langsung oleh penanggung kepada ahli waris melalui transfer antar rekeninng sesaat setelah kabar tertanggung meninggal dunia dan pembayaran manfaat bebas premi dibayar oleh penanggung kepada ahli waris secara berkala untuk kepentingan pendidikan dan biaya hidup anak-anak yang ditinggalkan oleh tertanggung. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa status polis milik tertanggung yang meninggal dunia ditutup dan dianggap selesai oleh perusahaan jika telah sampai batas akhir perjanjian asuransi jiwa, dan alasan asuransi jiwa tetap memberi manfaat kepada anak dari orang tua yang telah meninggal dunia demi melindungi dan mensejahterakan anak-anak dan keluarga yang ditinggalkan.
Studi Kasus Terhadap Penetapan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 169/PDT.P/2013/MS-BNA Tentang Pengesahan Nikah Siri Ade Rizki Ananda; Ishak Ishak
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.581 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam penetapan Nomor 169/Pdt.P/2013/MS-Bna melakukan pengesahan nikah siri serta menjelaskan akibat hukum yang timbul terhadap pengesahan nikah siri. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari serta menganalisa ketentuan perundang-undangan, buku teks, jurnal dan dokumen lainnya. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai informan yang telahditentukan. Hasil analisis putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 169/PDT.P/2013/MS-BNA pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim ketika mengabulkan permohonan itsbat nikah yaitu untuk kemaslahatan keluarga, dan untuk melindungi kepentingan anak yang lahir dari pernikahan siri tersebut. Dasar hukum yang digunakan berupa bukti-bukti surat yang diperkuat dengan fakta dalam persidangan, serta melihat ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan hukum Syara’. Dikabulkannya itsbat nikah menimbulkan akibat hukum antara lain kejelasan status perkawinan para pemohon, para pihak dapat mengurus akta kelahiran anak sehingga status anak menjadi jelas, para pihak dan anak dapat saling mewarisi, serta mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Disarankan kepada masyarakat dalam melangsungkan perkawinan tidak melihat aspek hukum Islam saja, tetapi juga mempertimbangkan perundang-undangan. Pemerintah untuk lebih aktif mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan. The purpose of this study is to explain about the basic consideration of Judges in Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh regarding the Provision Number169/Pdt.P/2013/Ms-Bna about the legalization of unregistered marriage and describe the legal consequences arising towards it. The data of this case study was obtained from library and field research. The library research done by studying and analyzing the statutory provisions, textbooks, journals and other documents relating to the case while field research was conducted by interviewing some informants. The result of the analysis said that the legalization of unregistered marriage based on provision Number 169/Pdt.P/2013/Ms-Bna in Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh stated that the consideration of the legalization related to Itsbat of marriage is for the benefit of family as well as to protect the interest of the born children. The legal basis used is in the form of the documentary evidence that is reinforced by the facts in the trial, as well as viewed the provisions of Article 7 Paragraph 3 Letter (e) compilation of Islamic law and also the stipulation of the syara law. Granted Itsbat of marriage may lead to several legal consequences such as the clarity of the marital status, the parties can arrange the birth certificate so that the status of children become obvious, they can inherit and get law protection bythecountry. It is suggested that in getting marriage do not only view of Islamic legal aspects, but also to consider the current applicable marriage laws in a country. Government to more actively promotes the importance of registration ofmarriages.
Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis di Indonesia Ishak Ishak
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 19, No 3 (2017): Vol. 19, No. 3, (Desember, 2017)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak-anak yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin, pertumbuhan dan perkembangannya dapat dipengaruhi karena orang tua tidak cakap melakukan tindakan hukum, orang tua meninggal dunia atau orang tua dicabut kekuasaan orang tua terhadap anaknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu adanya lembaga pengganti kekuasaan orang tua terhadap anak. Perwalian merupakan lembaga pengganti kekuasaan orang tua terhadap anak. KUH Perdata, UU No. 1/1974 dan KHI merupakan bagian dari hukum tertulis di Indonesia. penyebab anak berada di bawah perwalian, hak dan kewajiban anak serta hak dan kewajiban wali dan pula penyebab berakhirnya perwalian, hal-hal tersebut berbeda menurut konsep ketiga-tiga hukum tertulis di atas. Perwalian meliputi pengurusan si anak dan hartanya. Dalam pelaksanaan perwalian oleh wali diharapkan memberi akibat yang positif terhadap anak dan hartanya, bukan menimbulkan akibat yang sebaliknya. Guardianship by Concept of Written Law in Indonesia Children who have not reached a certain age or have not married, growth and development can be influenced because parents are not capable of taking legal action, parents died or parents deprived of parental power over their children. In this regard, it is necessary to have a substitute for parent power over the child. Guardianship is a substitute for the power of parents against children. Civil Code, Law No. 1/1974 and KHI are part of the written law in Indonesia. the cause of the child under the guardianship, the rights and obligations of the child and the rights and duties of the guardian and also the cause of the termination of the guardianship, these matters differ according to the three-three laws of the above. Guardianship covers the management of the child and his property. In the guardianship of the trustee is expected to give a positive effect on the child and his property, not cause the opposite effect.
Co-Authors Ade Rizki Ananda Cut Raudhatul Jannah Iga Fitriana Surya