Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Chadijah Rizki Lestari
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan

 1 
Penggunaan Jalan Umum Untuk Kepentingan Pribadi Tanpa Izin Di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh Dian Suryana; Chadijah Rizki Lestari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 4: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan dan mengetahui alasan penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh mengapa tidak memiliki izin, kendala yang terjadi pada saat dilakukannya penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi tanpa izin dan upaya yang ditempuh oleh Polri Kota Banda Aceh untuk mengatasi penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi tanpa izin. Untuk memperoleh data penulisan artikel ini, dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, jenis penelitian yang dipakai bersifat yuridis empiris yaitu melihat hukum sebagai kenyataan dan gejala sosial yang terjadi dimasyarakat. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku dan artikel. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, pihak penyelenggara pesta perkawinan menyatakan bahwa  tidak mengetahui adanya Perkap Polri sehingga tidak mengurus izin resmi, sulitnya mengurus surat izin, dan terdapat persyaratan yang diminta oleh pihak yang terkait. Disarankan kepada Polsek Banda Aceh untuk menindak secara tegas  pelanggar ketentuan penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi. dan disarankan bagi Polri, Polres, atau Polsek untuk melakukan pengawasan lebih ketat, serta melakukan secara proaktif sosialisasi Perkap Polri kepada masyarakat, meningkatkan koordinasi dengan perangkat gampong dan instansi yang terkait dalam penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi sesuai dengan  Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012.
PERANAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TERHADAP KESELAMATAN KAPAL PENUMPANG (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh) Riko Sukrevi Ibrahim; Chadijah Rizki Lestari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Didalam Pasal 208 huruf (a) Undang- undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan tugas Syahbandar  adalah mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan. Pada kenyataannya terdapat kapal yang tidak laik laut membawa penumpang dari dermaga Lampulo dan Ulhe Lheu menuju Pulau Aceh. Akibatnya tidak terjaminnya keselamatan dan keamanan para penumpang yang akan melakukan penyeberangan ke Pulau Aceh. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan apakah KSOP Malahayati telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang- undangan, hambatan-hambatan  dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta upaya yang dilakukan oleh KSOP Malahayati terhadap permasalahan dalam keselamatan pelayaran. Penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Kantor KSOP Malahayati telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, adapun hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya diantaranya: Pola Pikir dan Karakter Masyarakat setempat, tidak adanya fasilitas pelayaran yang layak dari pemerintah ke Pulau Aceh,  Kesadaran hukum dan juga kesadaran akan keselamatan berlayar masyarakat masih sangat minim. Upaya yang dilakukan oleh KSOP Malahayati adalah Meningkatkan sosialisasi keselamatan pelayaran kepada para pawang kapal dan masyarakat serta melakukan pengadaan alat alat keselamatan kepada para pawang kapal seperti: pelampung, life Jacket dan radio.Disarankan perlu adanya peningkatan koordiansi dan kepedulian antara pihak-pihak terkait terhadap permasalahan transportasi dari dan ke Pulau Aceh, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Menindak secara tegas nahkoda kapal yang mengangkut penumpang secara ilegal. 
Co-Authors Basri Efendi Dian Suryana Riko Sukrevi Ibrahim