Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.012
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Law, Development and Justice Review ADIL : Jurnal Hukum Jurnal Hukum Prioris Reformasi Hukum Trisakti Amicus Curiae
Maria Silvya E. Wangga
Departemen Of Criminal Law, Faculty Of Law, Universitas Trisakti
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
MEKANISME PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Maria Silvya E. Wangga
Jurnal ADIL Vol 3, No 2 (2012): ADIL : Jurnal Hukum Desember 2012 Vol 3 No 2
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.706 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v3i2.60

Abstract

AbstractA report released by the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC, in Bahasa PPATK) reveals that money laundry, which is increasing every year, has been such a common, systematic, and well-managed practice that—since those in executive, legislative, and judicative bodies are involved—it is most unlikely to uncover. The report discloses that, from 2007 to 2011, there were 2,258 suspicious financial transactions. One of the matters stipulated in the Law No. 8 of 2010 on Anti-Money Laundering is Reversal Burden Of Proof (omkering van bewijslast in Dutch) toward suspects for their wealth, associated with a legal case, which does not come from or which is not related to any criminal act as stipulated in Article 2 Subsection 1 of the Prevention and Eradication Law of the Criminal Act of Money Laundering. The mechanism of Reversal Burden Of Proof (omkering van bewijslast) by a suspect is conducted only during hearing sessions in the court by offering sufficient evidence. If the suspect is unable to prove that his wealth is not the proceeds of criminal activities, then this mechanism is liable only to his wealth while such transaction-related factors as placements, transfers, payments, expenses, grants, donations, and deposits of sums of money or other acts or activities associated with money should be proven by prosecuting attorneys. The implementation of this Reversal Burden of Proof should be encouraged through building more capacity and competence of the law enforcers in investigating and disclosing wealth and by imposing wealth-disclosure on apparatus for their riches before, during, and after serving the office.Keywords : Reversal Burden of Proof, Act of Money Laundering, the Law No. 8 of 2010AbstrakFenomena tindak pidana pencuciaan uang dilakukan secara sistematis, rapi dan sulit diungkapkan dengan melibatkan pemangku kekuasaan seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif terus meningkat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Negara (PPATK) bahwa sepanjang tahun 2007-2011 terdapat 2.258 transaksi keuangan yang mencurigakan. Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah pembalikan beban pembuktian (omkering van bewijslast atau Shifting the burden of proof) kepada terdakwa terhadap harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mekanisme pembalikan beban pembuktian (omkering van bewijslast atau Shifting the burden of proof) yang dilakukan oleh terdakwa hanya dilakukan dalam pemeriksaan di pengadilan dengan mengajukan alat bukti yang cukup. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana maka pembuktian tersebut hanya berlaku untuk harta kekayaannya saja sehingga unsur -unsur perbuatan seperti menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan dan menitipkan harta kekayaan harus dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Penerapan pembalikan beban pembuktian (omkering van bewijslast atau Shifting the burden of proof) perlu didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya aparat penegak hukum dalam menerapkan metode penelusuran dan pengungkapan harta kekayaan dan mewajibkan penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan baik sebelum, selama dan setelah menjabatKata kunci : Pembalikan beban pembuktian, Tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010
PENGESAMPINGAN PRINSIP PERSAMAAN DIMUKA HUKUM ATAS IZIN PEMERIKSAAN PEJABAT NEGARA I Komang Suka'arsana; Maria Silvya E. Wangga
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (890.526 KB) | DOI: 10.14710/mmh.45.1.2016.11-17

Abstract

Prinsip persamaan dimuka hukum (equality before the law) menjadi topik yang menarik untuk dikaji pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76 PUU-XII/2014. Putusan tersebut mengandung makna 'tidak semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum”. Hal ini tercermin dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dibaca, pemeriksaan dan pemanggilan terhadap anggota DPR memerlukan izin presiden. Kaitan yang erat antara ijin Presiden atas pemeriksaan anggota DPR dengan prinsip persamaan dimuka hukum (equality before the law) memperlihatkan bahwa tidak semua warga negara dapat diperlakukan sama dimuka hukum. Tulisan ini mengkaji pengesampingan prinsip persamaan dimuka hukum bagi pejabat negara khususnya DPR. Hasil kajian menyimpulkan pengesampingan prinsip persamaan dimuka hukum hanya bersifat prosedural bukan dalam konteks bebas dari pertanggungjawaban pidana. Untuk itu diperlukan pengawasan atas mekansime izin sehingga tidak menghambat proses persidangan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI KEJAHATAN PORNOGRAFI DI MASA PANDEMI COVID-19 Dian Adriawan Dg Tawang; Maria Silvya E Wangg; Andi Widiatn; Rini Purwaningsih; Rita Pranawati; Putu Elvina
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Prioris Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v9i1.16640

Abstract

Covid 19 detected in Indonesia was overcome by establishing a policy of physical restrictions. All Ministries, including the Ministry of Education, issued Circular Letter Number 4 of 2020 concerning the Implementation of Educational Policies in the Emergency Period for the Spread of Coronavirus Disease (COVID 19). ECPAT Indonesia (End Child Prostitution, Child Prostitution) Pornography, & Trafficking of Children for Sexual Purposes) reports that during the COVID-19 pandemic, children experience various vulnerabilities when engaging in online activities. The Indonesian Child Protection Commission (KPAI) revealed data from 2011 to 2020 that children who were victims and perpetrators of pornography and cybercrime were 3178 children. and how is the law enforcement of cyber pornography crimes against children in the laws and regulations in Indonesia? The results of the study conclude that the protection of children against cyber crimes in Indonesia is not only penal but also non-penal by severing the network for the manufacture and distribution of child pornography cyber products, blocking pornography via the internet, monitoring the manufacture, distribution, and use of pornography; and cooperate and coordinate with various parties, both from within and outside the country, in preventing the manufacture, distribution, and use of pornography. Law enforcement of child pornography cybercrimes in Indonesia is based on Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, considering that Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection has not specifically regulated law enforcement for child pornography cyber crimes in Indonesia. Key Words: Protection, Children, Pornography and Covid -19
PENGADILAN VIRTUAL PADA MASA COVID-19 DI INDONESIA Maria Silvya E. Wangga; Yustinus Suhardi Ruman
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Prioris Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v10i2.17010

Abstract

Corona virus disease (COVID 19) telah menyebar secara global, termasuk Indonesia. Hal itu membawa dampak dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, agama, budaya, Pendidikan, dan hukum. Paper ini berfokus dan mendiskusikan dampak Covid-19 terhadap proses pengadilan di Indonesia. Pada masa pademik Covid-19 proses persidangan pengadilan di Indonesia, berlangsung secara virtual atau disebut e-court. Pengadilan virtual merupakan persidangan yang menggunakan platform teknologi, seperti aplikasi Zoom, geogle meet, video call whatsUp. Pelaksanaan sidang virtual di satu sisi, sesuai dengan prinsip persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun, pada sisi lain, hal itu bertentangan dengan ketentuan pasal 153 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia. Prinsip tersebut mengatur proses persidangan yang bersifat langsung tatap muka dalam ruang fisik yang sama. Dengan demikian, maka pernyataan permasalahan penelitiannya adalah sebagai berikut. pertama, apa dasar hukum dilaksanakannya pengadilan secara virtual? Kedua, prinsip filosofis hukum apa yang mendasari diselenggarakannya persidangan vitual? Dan apa dampak hukum dari pelaksanaan persidangan virtual terhadap terdakwa? Untuk menjawab tiga permasalahan tersebut, paper ini menggunakan metode penelitian phenomenalogy. Penelitian berkesimpulan bahwa satu-satunya dasar hukum pengadilan virtual adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19, dan prinsip hukum yang mendasari pelaksanaan persidangan virtual adalah "salus populi suprema lex esto". Prinsip filosofis ini menganjurkan bahwa hukum dibuat dan diberlakukan demi kesejahteraan Masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan dasar norma hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Pancasila. Setiap produk dan penegakan hukum harus berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, proses pengadilan dapat menjawab perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, termasuk perubahan yang disebabkan oleh wabah virus corona ini. Dampak hukum dari pelaksanaan persidangan virtual terhadap tersangka atau terdakwa adalah terjadi pengabaian hak-hak konstitusinya seperti; hak tidak didampingi penasehat hukum karena dan dalam proses pembuktian tidak semua alat bukti dapat diperlihatkan dalam persidangan virtual. Kata kunci: Prinsip ilmu hukum, persidangan virtual dan Covid 19
ANALISA PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI PARIGI MOUTONG (PUTUSAN NOMOR 85/PID.B/2020/PN PRG) Yoga Gunandy Dananjaya; Maria Silvya E. Wangga
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 3 No. 4 (2021): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.028 KB) | DOI: 10.25105/refor.v4i2.13620

Abstract

This research relates to the punishment of several acts of embezzlement known as concurrence of acts or concursus. The problems are: is there a combination of crimes in this crime of embezzlement in decision number 85/Pid.B/2020/PN.PRG. and what are the criminal sanctions against the perpetrators of the crime of embezzlement according to the Criminal Code (KUHP)? The research is a normative juridical and analytical descriptive. The results of the research and discussion are that in the case of the Parigi District Court decision Number 85/Pid.B/2020/PN PRG there is a combination of criminal acts in the form of concurcus realis. The form of criminal sanctions for the crime of embezzlement in the decision of the Parigi District Court Number 85/Pid.B/2020/PN PRG for the type of combined criminal acts concurrently/concurcus realis adheres to the criminal system of the heaviest punishment system where the judge only imposes the most severe punishment with added weighting. This research suggests that the Panel of Judges of the Parigi District Court pay more attention to the applicability of the principles of criminal law, especially the arrangements regarding the combination of criminal acts or concursus realis and the forms of criminal sanctions that are applied.
- “Pemidanaan Oleh Hakim Dalam Pencurian Pada Malam Hari Di Rumah (Putusan Nomor 638/ Pid. B/ 2020/ PN MRE)”: - Diastika Fajar Anggraeni; Maria Silvya E. Wangga
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 5 No. 2 (2023): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v5i2.15859

Abstract

Regarding nighttime stealing at home, decision number 638/Pid.B/2020/PN MRE was made. In Decision Number 638/Pid.B/2020/PN MRE, the issue is whether the author's actions are in accordance with Article 363 paragraphs (1), fourth and fifth, of the Criminal Code, and what sentencing guidelines the judge took into account when imposing a decision on the case. Legal research, which is descriptive analysis in nature, is the research methodology used. This study's findings and debate led to the development of sentencing recommendations and goals. The conclusion of this study is that the judge's judgment is asynchronous when employing the requirements of Article 363 paragraphs (1) 4 and 5 of the Criminal Code and sentencing standards that are considered by judges in applying criminal sanctions to perpetrators must be objective so that later the judge will fully fulfill the goals of security and justice. The conclusion of this study: the defendant's actions in this case do not meet the requirements of Article 363 paragraph (1) 5, but the requirements of Article 363 paragraph (2) of the Criminal Code and the sentencing guidelines used are evidence, legal facts, witness statements from victims, and statements from the accused. These sentencing guidelines have not yet been regulated in the Criminal Code and have only been found in the 2019 Draft Criminal Code.
ANALISIS LAMANYA PIDANA TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN ANAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN KELUARGA: Analysis of the Length of Criminal Against the Actor of Intercourse Children Who Have Family Relations Nurfaizi Usman; Maria Silvya Elizabeth Wangga
AMICUS CURIAE Vol. 1 No. 2 (2024): Amicus Curiae
Publisher : Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v1i2.19800

Abstract

Intercourse with minors who have family relations has been terminated by the West Jakarta District Court Number: 1596/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt where the perpetrator is the victim's uncle who forcibly commits intercourse with minors, in this case his nephew. The provisions for the burden of punishment for perpetrators of intercourse with children who have family relations are burdened with 1/3 (one third) of the length of the prison sentence for the perpetrator, which is 7 (seven) years. There are 2 (two) main issues that are raised. The main issues that are raised are what are the provisions for the duration of the crime for perpetrators of intercourse with children who have family relations and how are the provisions for aggravating crimes for perpetrators of intercourse with children who have family relations. The research was conducted normatively with the nature of descriptive analytical research and drawing conclusions using deductive logic methods. The results of the research show that the length of time the perpetrator of sexual intercourse with a child who has a family relationship is sentenced to 5 (five) years in prison under Article 81 (2) juncto Article 76D of the Child Protection Act. The penalty for the perpetrator is increased by 1/3 (one third) to 7 (seven) years, the maximum penalty under Article 81 (3) must be imposed on the perpetrator. It is hoped that the judge who decides will be able to renew and improve the provisions on the length of his sentence based on the Child Protection Law, and the government hopes to establish new criminal guidelines for the Child Protection Act.
Partai Politik Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Maria Silvya Elisabeth Wangga
Law, Development and Justice Review Vol 6, No 3 (2023): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.6.2023.292-308

Abstract

Political parties fulfill the criteria as corporations in the Corruption Crime Eradication Law. Political parties that benefit from the results of criminal acts of corruption have not been held criminally responsible for their administrators or members. This paper examines the rationale for criminal accountability of political parties in criminal acts of corruption committed carried out by the management or members and their criminal law policies. This paper is a type of normative juridical research in a broad sense. The basic idea of criminal accountability for political parties in acts of corruption must consider six things, among others; blameworthiness, need, moderation, inefficiency, control costs, and the victim's interests. For future reforms, it is necessary to regulate the formulation of the main types of punishment that are structural or institutional in nature.
ANALISA PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI PARIGI MOUTONG (PUTUSAN NOMOR 85/PID.B/2020/PN PRG) Yoga Gunandy Dananjaya; Maria Silvya E. Wangga
Reformasi Hukum Trisakti Vol 3 No 4 (2021): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v4i2.13620

Abstract

This research relates to the punishment of several acts of embezzlement known as concurrence of acts or concursus. The problems are: is there a combination of crimes in this crime of embezzlement in decision number 85/Pid.B/2020/PN.PRG. and what are the criminal sanctions against the perpetrators of the crime of embezzlement according to the Criminal Code (KUHP)? The research is a normative juridical and analytical descriptive. The results of the research and discussion are that in the case of the Parigi District Court decision Number 85/Pid.B/2020/PN PRG there is a combination of criminal acts in the form of concurcus realis. The form of criminal sanctions for the crime of embezzlement in the decision of the Parigi District Court Number 85/Pid.B/2020/PN PRG for the type of combined criminal acts concurrently/concurcus realis adheres to the criminal system of the heaviest punishment system where the judge only imposes the most severe punishment with added weighting. This research suggests that the Panel of Judges of the Parigi District Court pay more attention to the applicability of the principles of criminal law, especially the arrangements regarding the combination of criminal acts or concursus realis and the forms of criminal sanctions that are applied.
- “Pemidanaan Oleh Hakim Dalam Pencurian Pada Malam Hari Di Rumah (Putusan Nomor 638/ Pid. B/ 2020/ PN MRE)”: - Diastika Fajar Anggraeni; Maria Silvya E. Wangga
Reformasi Hukum Trisakti Vol 5 No 2 (2023): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v5i2.15859

Abstract

Regarding nighttime stealing at home, decision number 638/Pid.B/2020/PN MRE was made. In Decision Number 638/Pid.B/2020/PN MRE, the issue is whether the author's actions are in accordance with Article 363 paragraphs (1), fourth and fifth, of the Criminal Code, and what sentencing guidelines the judge took into account when imposing a decision on the case. Legal research, which is descriptive analysis in nature, is the research methodology used. This study's findings and debate led to the development of sentencing recommendations and goals. The conclusion of this study is that the judge's judgment is asynchronous when employing the requirements of Article 363 paragraphs (1) 4 and 5 of the Criminal Code and sentencing standards that are considered by judges in applying criminal sanctions to perpetrators must be objective so that later the judge will fully fulfill the goals of security and justice. The conclusion of this study: the defendant's actions in this case do not meet the requirements of Article 363 paragraph (1) 5, but the requirements of Article 363 paragraph (2) of the Criminal Code and the sentencing guidelines used are evidence, legal facts, witness statements from victims, and statements from the accused. These sentencing guidelines have not yet been regulated in the Criminal Code and have only been found in the 2019 Draft Criminal Code.
Co-Authors Abiyyu Ghaly Andi Widiatn Aprillia Tiara Yunita Dian Adriawan Dg Tawang Diastika Fajar Anggraeni I Komang Suka'arsana Jhansen Valix Hutapea Kharisma Nabila Sapeva Nurfaizi Usman Putu Elvina Rini Purwaningsih Rita Pranawati Yoga Gunandy Dananjaya Yustinus Suhardi Ruman