Keyzia Betarli Lengkong
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KETAATAN DAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN PSBB MASA TRANSISI BEDASARKAN PERGUB NO. 88 TAHUN 2020 DI WILAYAH JAKARTA BARAT Elizabeth Michelle; Keyzia Betarli Lengkong; Melvin Jusuf
Jurnal ADIL Vol 11, No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v11i2.1654

Abstract

Tahun 2020 dunia dikejutkan dengan adanya pandemi COVID-19 yang menimbulkan kepanikan dimana – mana serta banyak sekali korban jiwa. Banyak sekali Negara – Negara di dunia yang belum siap dalam menangani pandemi ini. Indonesia adalah contoh Negara yang belum siap dalam menangani pandemi COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya warga yang terinfeksi virus COVID-19 terutama di wilayah Jakarta. Pemerintah Indonesia tidak hanya berdiam diri melainkan terus berusaha untuk melawan virus COVID-19 ini dengan membuat berbagai kebijakan. Salah satunya dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kebijakan ini dilakukan pemerintah tujuannya adalah untuk mengurangi persebaran COVID-19 di Indonesia khususnya diwilayah Jakarta. Jakarta merupakan daerah dengan kasus COVID-19 tertinggi, untuk mengurangi kasus yang terjadi di Jakarta Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengeluarkan PERGUB NO 88 TAHUN 2020 yang mengatur mengenai pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tersebut merupakan langkah yang tepat tetapi yang terpenting menurut penulis untuk mengurangi kasus COVID-19 yang terjadi di Jakarta adalah dengan mentaati serta mematuhi peraturan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketaatan serta kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan PSBB yang didasari oleh PERGUB NO 88 TAHUN 2020.
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP LIMBAH INDUSTRI FARMASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 (CONTOH KASUS: PENCEMARAN LIMBAH PARASETAMOL DI PERAIRAN JAKARTA) Meidiana Novriyanti; Keyzia Betarli Lengkong; Christopher David Nagaria; Tundjung Herning Sitabuana
Jurnal Hukum Adigama Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Hukum Adigama
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/adigama.v4i2.17147

Abstract

Waste from the pharmaceutical industry is hazardous waste because it is not only dangerous but also poisonous. If it is not processed and managed properly, it will seriously endanger the environment of the living things around it. Therefore, strict enforcement of the law is required to administer environmental permits for these business activities. Enforcement that violations of environmental management standards can be adjudicated by virtue of Law No. 32 of 2009. The sanction includes administrative, criminal and civil sanctions. Administrative sanctions that the government can impose are government injunctions, revocation of environmental permits to do business, and suspension of those permits. Enforcing regulations in the environmental sector is one of the tasks that PPLH has to carry out, so that companies that have failed to comply with regulations on environmental management, in particular regulations on liquid waste management, are subject to sanction in accordance with applicable regulations. Based on the description above, this study will discuss the enforcement of administrative law against pharmaceutical waste, namely paracetamol in Angke Bay and Ancol Beach waters which are currently being discussed. This research is structured normatively based on secondary data and obtained to be analyzed by qualitative methods and described descriptively.