Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law
Adriandi Kasim
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
THE SETTLEMENT OF SHARIA ECONOMIC DISPUTES IN INDONESIAN ISLAMIC CLASSIC TRADITIONS AND POSITIVE LAW Adriandi Kasim
Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam Vol 6, No 1 (2021): JUNE
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/tjebi.v6i1.1414

Abstract

Using a qualitative method with a sociological-normative approach, it was found that today's rapid development has caused various kinds of disputes. In this article, the author discusses sharia economic disputes and their resolution in the Islamic tradition and positive law in Indonesia to understand the problems of economic disputes and their resolution so that they can become knowledge and guidelines in conducting business transactions. The results of the discussion that the author obtained, namely sharia economic disputes, are disputes that occur in muammalah activities. This occurs in banking, non-banking, capital market, as well as the economy as a whole due to several factors such as default, tadlis, taghrir, or other things that can harm the rights of others. Settlement of disputes in Islamic law, namely sulh and tahkim. As for the applicable law in Indonesia, namely peace both by litigation and non-litigation, ADR, and arbitration includes BANI, BASYARNAS and other arbitration institutions. In this case, the authors conclude that every community that will conduct business transactions requires the principle of prudence and there have been many legal attempts by the government in resolving these disputes.
ISLAMIC ECONOMIC LEGAL REVIEW TOWARDS GOLD TRADING BY THE BROKERS IN “PASAR 45 MANADO” Adriandi Kasim
Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/tjebi.v5i1.1024

Abstract

Using a qualitative method with a sociological-normative approach, it was found that most of the gold brokers in Pasar 45 Manado were not honest in the practice of gold trading transactions between brokers and sellers, if the broker found a seller who wanted to sell their gold are compromising, then the dishonest broker will take advantage which is not reasonable or contrary to Islamic principle. For example: manipulating the weight of the gold which are going to sell, because the gold is suspected to not belong to the seller, or because the seller at that time is in dire need of money, or even the gold is the result of stealing, so in this case not a few gold brokers in Pasar 45 Manado market deal with the law because of being caught in a case of fraud. Thus the implications in this study are 1. For gold brokers in the 45 Manado market area, in order to follow the rules of law and Islamic law that have been determined in the Koran so that no party is harmed and every fortune obtained gets blessings from Allah. 2. For gold brokers in the area of Pasar 45, in making transactions they must pay attention to the conditions of the goods to be sold so that they do not harm other people and themselves. 3. For religious leaders in order that constantly give an understanding to the people of Manado City about how to trade in accordance with Islamic principles.
PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI SYARIAH DALAM ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA Adriandi Kasim
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 1, No 1 (2021): June
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v1i1.1469

Abstract

Perkembangan ekonomi dunia yang semakin pesat telah menghasilkan berbagai macam perusahaan dan lembaga-lembaga keuangan di Indonesia, baik itu bank ataupun non bank. Sejalan dengan perkembangan tersebut juga memicu pemikiran masyrakat muslim akan keberadaan serta aktivitas dari perusahaan dan lembaga keuangan. masyrakat muslim meragukan aktivitas lembaga keuangan, sehingga berdirilah lembaga  keuangan dengan basic syariah. Namun perkembangan lembaga keuangan syariah yang semakin pesat juga memicu masyarakat akan perlakuan akuntansinya yang sama dengan lembaga keuangan konven lainnya, sehingga ditetapkanlah sistem akuntansi syariah untuk lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini penulis membahas sistem akuntansi syariah dalam asuransi syariah dengan menggunakan metode penelitian jenis kajian yang datanya di ambil dari buku hingga jurnal ilmiah.  Hasil diskusi yang penulis peroleh pada penelitian artikel kali ini yaitu Akuntansi syariah merupakan proses pencatatan, pernggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan di dalam satu perusahaan selama periode tertentu yang mengacu pada syariat islam. Sistem Akuntansi dalam asuransi yang berbasis syariat terdapat pada perlakuannya, prinsipnya yakni keadilan, dan penerapannya.Berbeda  dengan akuntansi pada umumnya, akuntansi syariah mengutamakan prinsip-prinsip syariah. penerapan akuntansi pada asuransi syariah salah satunya yaitu diakui dalam laporan keuangan periode selanjutnya apabila perolehan premi insurance tersebut terjadi sebelum tanggal transaksi. Dari hasil tersebut penulis menyimpulkan bahwasannya asuransi syariah sudah menerapkan akuntansi sesuai dengan syariat Islam yakni akuntansi syariah. Akuntansi syariah ini sangat penting dalam pembuatan laporan keuangan pada asuransi syariah dan juga lembaga syariah lainnya. Semakin luas kita memahami konsep akuntansi syariah maka akan semakin baik pula pelaporan yang akan kita buat.
Analisis Iqalah pada E-Commerce dalam Erspektif Hukum Ekonomi Syariah Adriandi Kasim
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 2, No 1 (2022): June
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v2i1.1979

Abstract

This study aims to review or study Iqalah in E-Commerce from the perspective of Islamic Economic Law as an effort to provide a conceptual framework for Iqalah in e-commerce as well as how it relates to positive law. The methodology used in this research is qualitative, in the form of library research, using data related to the issues raised as reading material. The purpose of this article is to develop an overview of the extent to which e-commerce against iqala is permissible in Islam. In this study, the authors found important things that are interesting to be presented in this study, namely: First, e-commerce, as a digital trading platform because of its position in Sharia law, is considered to meet the right standards, so it is permissible to trade online. Second, Iqalah as a contract in the second order in buying and selling transactions, namely cancellation, cancellation is very vulnerable in e-commerce transactions, because the seller and buyer are not in the same room, so the goods being traded are not known effectively. Third, the final result of this study shows that the term Iqalah or also known as cancellation is considered halal by the scholars as well as the opinions of several Hadith, but if iqalah enters the realm of law that is not based on normative values such as the Qur'an and As-Sunnah, then this iqala will be considered a broken promise.
HUKUM EKONOMI SYARIAH: EKSISTENSINYA DI INDONESIA Adriandi Kasim
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 1, No 2 (2021): December
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v1i2.1731

Abstract

Dalam penulisan artikel kali ini penulis menggunakan pendekatan kajian pustaka atau studi kepustakaan, yang dimana datanya diambil dari berbagai macam sumber seperti buku dan jurnal. Eksistensi hukum ekonomi syariah pada dasarnya telah popular walaupun pemberlakuannya perskriptif sosiologis. Setelah adanya krisis ekonomi sekitar tahun 1997 di Indonesia membuat pemerintah memulai melihat pada metode yang beranjak metode ekonomi syariah. Indonesai sudah related banyak, meskipun belum optimal. Untuk ke depannya perlu usaha yang lebih optimal dan merata dalam bentuk untuk menyempurnakan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi syariah, sehingga eksistensi ekonomi syariah menjadi kuat bukan hanya preskriptif sosiologis namun juga yuridis formil. Yang harus dilakuin ialah melaksanakan pembaruan hukum yang merupakan satu perspektif dari pendirian hukum nasional, selain perspektif konservasi dan kreasi. Perspektif pembaruan yang dimaskud yaitu upaya agar bisa memajukan dan melengkapi pendirian hukum nasioanal maksudnya ialah selain penataan kebijakan perundang-undangan yang baru, juga penuntasan kebijakan perundang-undangan yang sudah sesuai dnegan keperluan baru di aspek-aspek yang berkaitan, dalam hal ini ialah aspek ekonomi syariah.
Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Kegiatan Bisnis Islam Adriandi Kasim
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 3, No 1 (2023): June
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v3i1.2297

Abstract

Islam memberikan solusi atas segala macam persoalan rumit yang dihadapi umat manusia seperti materialisme, nasionalisme, ras, suku, dan agama. Islam memiliki caranya sendiri untuk memecahkan masalah ini, terutama dalam hal ekonomi dan aktivitas bisnis. Tulisan ini bertujuan untuk membahas penerapan prinsip-prinsip hukum Islam terhadap kegiatan ekonomi dan bisnis. Artikel ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan mengumpulkan informasi dari beberapa buku serta Al-Qur'an. Bisnis Islam mencakup norma atau nilai hukum Islam yang melarang riba, perdagangan tidak adil, perlakuan tidak adil dan segala bentuk penindasan dan diskriminasi. Islam mengatur kegiatan ekonomi dan perdagangan. Dengan demikian, kegiatan bisnis syariah harus menerapkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam agar tidak melanggar hukum Islam.
Co-Authors