<![CDATA[Abstrak Sistem kelistrikan Bali menghadapi tekanan struktural yang saling memperparah: beban puncak tumbuh 7% per tahun menuju 1.854 MW pada 2030 dengan cadangan daya hanya 17,3% (PLN, 2025) yang jauh di bawah standar minimal PLN sebesar 34%, serta ketergantungan penuh pada Saluran Kabel Laut Tegangan Tinggi (SKLT) berkapasitas 270 MW sebagai satu-satunya interkoneksi dari Jawa. Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) dan Marine Fuel Oil (MFO) menghadapi triple constraint yang saling mengunci: fasilitas penerima di pembangkit hanya mampu menerima kapal berkapasitas 2.000–4.000 KL sehingga membutuhkan frekuensi pengiriman tinggi, namun kapasitas jetty enam depot Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) telah beroperasi pada Berth Occupancy Rate (BOR) 0,86–0,95 yang melampaui ambang kritis 80% (UNCTAD, 2022) sehingga penambahan frekuensi pengiriman tidak dimungkinkan tanpa perluasan infrastruktur. Kondisi ini menyebabkan Hari Operasi Pembangkit (HOP) konsisten berada pada titik minimum 7 hari, sangat rentan terhadap keterlambatan kapal maupun lonjakan kebutuhan akibat gangguan SKLT. Penelitian ini memformulasikan permasalahan distribusi BBM sebagai Maritime Inventory Routing Problem (MIRP) yang mengintegrasikan secara simultan keputusan routing kapal dari enam depot TBBM ke tiga pembangkit dan manajemen inventori BBM. Model diformulasikan sebagai Mixed Integer Linear Programming (MILP) dan diselesaikan menggunakan solver CBC melalui antarmuka Python PuLP pada horizon perencanaan 60 bulan (Januari 2026–Desember 2030). Hasil optimasi menghasilkan total biaya distribusi BBM sebesar Rp 5.423.893 juta dengan utilisasi armada K004 mencapai 100% dan tidak diperlukan investasi tangki tambahan. Analisis sensitivitas mengkonfirmasi kapasitas jetty sebagai binding constraint paling kritis: kenaikan permintaan 10% membutuhkan 46 trip charter darurat (+12% biaya), sementara penambahan hanya 3 slot jetty menghemat Rp 467,47 miliar (?7,61%) dan mengurangi ketergantungan charter. ABSTRACT Bali's power system faces structurally reinforcing pressures: peak load growing at 7% per year toward 1,854 MW by 2030 with a reserve margin of only 17.3% (PLN, 2025) well below PLN's 34% minimum and sole dependence on a 270 MW High VoltageSubmarine Cable (SKLT) from Java. The fuel oil (BBM) distribution system faces a self-reinforcing triple constraint: receiving facilities at power plants accommodate only 2,000–4,000 KL vessels necessitating high delivery frequencies, yet the six Fuel Terminal (TBBM) depots operate at Berth Occupancy Rates (BOR) of 0.86–0.95 exceeding the UNCTAD critical threshold of 80% (UNCTAD, 2022) making frequency increases impossible without infrastructure expansion. This causes Plant Operating Days (HOP) to consistently reach its minimum of 7 days, leaving the system highly vulnerable to vessel delays and SKLT disruptions. This study formulates the ship-based BBM distribution problem as a Maritime Inventory Routing Problem (MIRP) an optimization model simultaneously integrating vessel routing from six TBBM depots to three power plants and BBM inventory management. The model is formulated as Mixed Integer Linear Programming (MILP) and solved using the CBC solver via Python PuLP over a 60-month horizon (January 2026–December 2030). Optimization yields a total BBM distribution cost of IDR 5,423,893 million with K004 fleet utilization reaching 100% and no additional tank investment required. Sensitivity analysis confirms jetty capacity as the most critical binding constraint: a 10% demand increase requires 46 charter trips (+12% cost), while adding only 3 jetty slots saves IDR 467.47 billion (?7.61%) and reduces charter dependency.]]>
